10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1446">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak

Daftar Isi

BAGAIMANA CARA MENYETOR PAJAK YANG TERUTANG?

Pertanyaan ini paling banyak ditanyakan oleh wajib pajak diantara yang lainnya,oleh karena itu kami akan menjawab pertanyaan tersebut di awal paragraf artikel ini baru kemudian pertanyaan yang lainnya.

Jika terdapat pajak yang terutang bagaimanakah cara menyetorkannya?

Terdapat sarana serta tempat untuk penyetoran pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

Sarana Penyetoran Pajak

Jika terdapat pajak yang terutang maka akan disetorkan pada Kas Negara yang sebelumnya harus menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang disertai dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411125 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 200.

SSP tersebut harus diisi dengan identitas pemilik Wajib pajak, setoran pajak, kode jenis, masa atau bulan dan tahun pajak, uraian pembayaran, serta jumlah pajak dan tentunya kamu jangan lupa untuk memberikan tanda tangan sebagai pembayar ataupun penyetor pajak.

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yangtelah dilakukan dengan menggunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan.(Pasal 1 angka 14 UU KUP)

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabatkantor penerima pembayaran yang berwenang atauapabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannyadiatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan. (Pasal 10 ayat 1a UU KUP)

Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Terutang

[1] Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoranpajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenispajak,paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP)

[2] Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan disampaikan.(Pasal 9 ayat 2 UU KUP)

[3] Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat KeputusanPembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yangmenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.(Pasal 9 ayat 3 UU KUP)

Bagi WP Usaha kecil dan WP didaerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan.(Pasal 9 ayat 3a UU KUP)

 Tempat Penyetoran Pajak

Nantinya pajak akan disetorkan pada Kas Negara jika semua pajak sudah dilakukan penghitungan dimana dapat dilakukan melalui Kantor Pos maupun bank tempat pembayaran pajak.

Membayar dan Menyetor Pajak yang terutang adalah KEWAJIBAN bagi setiap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara

Pajak Terutang Adalah

pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, ataudalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.(Pasal 1 angka 10)
 

Pajak Terutang Apakah Bisa Diangsur?

Dirjen Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (pasal 9 ayat 4 UU KUP)

Pembayaran pajak yang dapatdilakukan dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran adalah atas:
  • Pajak yang masih harus dibayardalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; dan
  • PPh Pasal 29.
 

Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak

SANKSI TELAT BAYAR PAJAK

Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak terutang pada suatu masa pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan setelahtanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoranpajak, dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaransampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian daribulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.(Pasal 9 ayat 2a UU KUP)

Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh

Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaianSurat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dariberakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunansampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan.(Pasal 9 ayat 2b UU KUP)

Sanksi administrasi karena pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB,SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PKtidak/kurang dibayar

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasantidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak ataukurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampaidengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannyaSurat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
.(Pasal 19 ayat 1 UU KUP)

Sanksi administrasi karena mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajakyang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh1 (satu) bulan.(Pasal 19 ayat 2 UU KUP)

Sanksi pidana tidak menyetorkan pajak yangtelah dipotong atau dipungut

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlahpajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan palingbanyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar.(Pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP)

Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (pasal 39 ayat 2 UU KUP)

HUBUNGI QAMY KANTOR KONSULTAN PAJAK

Untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Konsultasikan Masalah Pajak Anda melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

 

PERTANYAAN LAINNYA

Ini Dia 10 Pertanyaan yang Berkaitan Dengan SPT Pajak, Pada tanggal 31 Maret yang lalu merupakan batas waktu terakhir dalam menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan bagi mereka yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Memang yang menjadi pemeran utama untuk pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah berasal dari penghasilan dari pungutan pajak. Tentunya bukanlah suatu hal yang aneh atau mengherankan jika pemerintah sangat berupaya keras dalam melakukan penerimaan dari sektor dibagian ini.

Meskipun sudah menjadi sebuah kegiatan yang terjadi dari beberapa tahun yang lalu, tetapi masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai apa saja yang menjadi ketentuan dalam pelaporan SPT Tahunan pajak.

Dan bahkan masih ada yang bertanya kenapa masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak.

Berikut ini terdapat 10 pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan objek pajak pribadi yang sering sekali menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat.

Pertanyaan ini berasal dari Buku SPT PPH WP 2013 yang diterbikan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan serta kompilasi yang didapat dari berbagai sumber yang ada.

Apakah pengertian dari SPT Tahunan?

SPT Tahunan PPh merupakan formulir yang diisi oleh pemilik wajib pajak untuk memberikan laporan mulai dari identitas diri, harta kewajiban atau utang, penghasilan, serta perhitungan pajak dalam waktu setiap tahun.

Siapa saja yang wajib membayar pajak?

Dalam membayar pajak ini yang wajib adalah orang pribadi yang sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) jadi mereka diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan.

Cara apa saja yang harus dilakukan untuk dapat membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP)?

Terlebih dahulu masyarakat harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau KP2KP yang harus mengisi formulir pendaftaran. Untuk wajib pajak orang pribadi data yang perlu dibawa adalah hanya KTP yang masih berlaku.

Kapan masyarakat harus membayar pajak?

pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan yang keempat ini adalah mengenai waktu pembayaran untuk pajak. Untuk batas waktunya penyampaian SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) wajbi orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tepatnya pada tanggal 31 Maret.

Jika tidak membayar pajak serta tidak melaporkan SPT Tahunan apakah akan dikenakan sanksi kepada pihak terkait yang melakukan hal tersebut?

Baca juga Mengenai : 10 Hal Penting Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan

Jika wajib pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta melaporkan SPT Tahunan maka akan dikenakan sanksi beberapa berikut ini.

Dikenakan sanksi admininstrasi dalam bentuk bunga sebesar 2% untuk satu bulannya dengan nilai yang berasal dari pajak yang terlambat untuk disetorkan.

Jika SPT Tahunan terlambat untuk diserahkan atau bahkan tidak disampaikan oleh pemilik wajib pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp 100 ribu.

Apabila wajib pajak orang pribadi dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan miliknya serta membuat negara mengalami kerugian, maka wajib pajak tersebut akan dipidana penjara dengan kurun waktu minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.

Serta dikenakan denda paling sedikitnya 2 kali dan paling banyak adalah 4 kali dalam jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang dibayar.

Jika ingin mengambil SPT Tahunan dimanakah lokasi yang harus dikunjungi?

Untuk SPT Tahunan PPh WP OP bisa anda temukan pada beberapa tempat berikut ini yang sudah ditentukan, seperti :
Kantor Pelayanan Pajak yang dekat dengan daerah rumah kamu,

Pojok Pajak atau Mobil Pajak keliling yang bisa kamu temukan pada lokasi-lokasi yang ramai, dan

Jika kamu tidak ingin repot pergi keluar rumah maka kamu dapat berkunjung ke situs webnya di www.pajak.go.id dan kamu dapat langsung mengambil SPT Tahunan dengan cara mengunduhnya.

Kemanakah wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan tersebut?

Untuk hal ini terdapat 2 bagian yang masing-masing hampir sama untuk lokasi dalam menyerahkan SPT Tahunan tersebut, diantaranya :

Untuk SPT Nihil atau Kurang Bayar (KB)
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang ada di KPP, Drop Box, Pos atau jasa Ekspedisi yang disertai dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar E-Filling (Formulir 17702 dan 1770SS).

Untuk SPT Lebih Bayar (LB) atau Pembetulan atau SPT Tahunan yang dapat disampaikan sesudah batas waktu penyampaian SPT maupun e-SPT :

Tempat Pelayanan Terapdu (TPT) yang terdapat di KPP tempat wajib pajak terdaftar, Pos maupun jasa ekspedisi yang harus disertai dengan tanda bukti pengiriman surat ke KPP tempat dimana Wajib Pajak terdaftar, e-Filling (Formulir 1770S dan 1770SS)

Kalau mengisi SPT Tahunan apakah wajib membayar pajak juga?

Baca Juga Mengenai : 5 hal yang perlu diketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Sebenarnya untuk Orang Pribadi tidak harus selalu membayar PPh (pajak penghasilan) ketika mengisi SPT.

Yang diwajibkan membayar kembali PPh untuk Orang Pribadi adalah jika Orang Pribadi tersebut perhitungan PPh-nya Kurang Bayaran (KB) pada formulir induknya.

Kamu dapat melihatnya pada baris PPh kurang / lebih bayaran.

Selain itu Orang Pribadi juga akan mendapatkan pengembalian PPh dari KPP jika Orang Pribadi tersebut PPh-nya lebih bayaran yang tertera pada formulir induknya.

Apabila istri serta anak membuat NPWP sebagai anggota keluarga apakah akan tetap wajib mengisi SPT Tahunan?

Apabila terdapat anggota keluarga yang mendapatkan NPWP sebagai anggota keluarga dan Wajib Pajak (Kepala Keluarga atau Suami) baik itu istri maupun anak maka mereka tidak diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan.

Untuk yang sudah berkeluarga maka yang diwajibkan dalam mengisi SPT adalah yang menjadi kepala keluarga yaitu suami.

Tetapi apabila istri yang menginginkan mempunyai NPWP sendiri dan terpisah dengan suaminya maka istri mempunyai kewajiban juga dalam mengisi SPT Tahunan.

Demikian tadi adalah 10 pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan.

Dengan pertanyaan serta jawaban yang telah tertera diatas semoga dapat membantu kamu semua dalam melakukan pengisian SPT Tahunan.

Dan tentunya kamu tidak akan lagi diganggu dengan pertanyaan membingungkan ketika ingin mengisi SPT Tahunan.

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak
Konsultasi Pajak Lewat WA banner


BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video Mengenai 10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak

YANG SERING DITANYAKAN MENGENAI TAX AMNESTY

Please rate this