Related Posts
-
PEMERIKSAAN PAJAK ADALAH Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak
Apakah Anda Adalah Wajib Pajak yang Jadi Prioritas Pemeriksaan Pajak? Apa sih Pemeriksaan Pajak itu? Pemeriksaan Pajak adalah Berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU KUP (Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan), yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan …
-
Poin Poin Penting Mengenai Omnibus Law Pajak di Indonesia
Omnibus Law Pajak Adalah Sebuah Undang-Undang (UU) yang dirancang atau ditetapkan untuk menyasar satu isu besar yang mungkin bisa atau dapat mencabut serta mengubah beberapa Undang Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Tentunya dalam hal ini untuk undang undang yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan namanya Omnibus Law Pajak Indonesia. Istilah tersebut akhir akhir ini …
-
Tata Cara Lapor Pajak Online E-Filing
Sebagian besar orang mungkin sudah mengetahui apa itu e-filing, akan tetapi yang perlu untuk diketahui lebih dalam tentang e-filing adalah bagaimana tata cara lapor pajak online sehingga dapat memudahkan proses pelaporan pajak dengan waktu yang cepat. Walaupun laporan pajak secara manual masih dilakukan, akan tetapi keuntungan dari penggunaan e-filing ini jauh lebih menghemat waktu dan …
-
TERBARU, Cara Menghitung Pajak PPH Pasal 21
Cara menghitung pajak PPh pasal 21 yang baru harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016. Berikut ini …
-
Diundur, Proses Administrasi Tax Amnesty
Pemerintah memastikan untuk memperpanjang pelaksanaan administrasi serta repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, dari yang seharusnya berakhir bulan September diundur menjadi bulan desember 2016. Hal ini dilakukan setelah adanya keluhan dari para pengusahan bahwa dengan waktu selama 3 bulan terlalu singkat untuk proses administrasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh mentri keuangan Sri Mulyani …
