Jasa Transfer Pricing Documentation di Balikpapan,Samarinda dan Penajam

Jasa Transfer Pricing Documentation di Balikpapan,Samarinda dan Penajam

Jasa Transfer Pricing Documentation di Balikpapan, Samarinda dan Penajam – Pada akhir tahun 2016 kemarin, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai Transfer Pricing Documentation melalui Permenkeu No. 213 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib melakukan pencatatan atau pembukuan terhadap transaksi tersebut yang disebut juga sebagai Transfer Pricing Documentation.

Wajib pajak diharuskan menyimpan setiap dokumen transaksi yang berlangsung selama 10 tahun terakhir di Indonesia.

Dokumen ini akan digunakan sebagai bukti bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa ini telah berlangsung berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principles).

Namun masih banyak perusahaan yang masih belum mengerti bagaimana cara melakukan Transfer Pricing Documentation bahkan apa pengertian Transfer Pricing pun masih banyak yang belum paham benar.

Di saat inilah peran jasa Transfer Pricing Documentation sangat diperlukan bagi perusahaan.

Penyedia jasa dapat memberikan penjelasan lengkap mengenai apa saja yang perlu dilakukan dalam membuat dokumentasi, menjelaskan mengenai risiko hukum perpajakan yang mungkin dihadapi perusahaan yang menerapkan praktik Transfer Pricing, serta membantu penyusunan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan otoritas perpajakan.

APA ITU TRANSFER PRICING DOCUMENTATION?

Transfer Pricing Documentation adalah pencatatan, pembukuan, atau penyusunan dokumen seluruh transaksi Transfer Pricing yang wajib dilakukan perusahaan.

Lalu apa itu Transfer Pricing? Transfer Pricing adalah transaksi yang dilakukan suatu perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (bisa antar divisi dalam 1 perusahaan atau yang disebut sebagai Intra-company Transfer Pricing, bisa juga antara dua perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi atau hubungan istimewa, misalkan perusahaan induk dengan perusahaan anak.

Transaksi antara dua perusahaan afiliasi ini disebut sebagai Inter-company Transfer Pricing) dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Transfer Pricing sah-sah saja dilakukan jika harga transfernya sudah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.

Menurut Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, besaran harga transfer yang dilakukan dua pihak dengan hubungan istimewa harus sebanding dengan besaran harga transaksi dua pihak dengan hubungan non-istimewa.

Transaksi Transfer Pricing biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dengan harapan menghindari pajak di negara yang bersangkutan.

Otoritas Pajak sendiri mengakui bahwa negara telah banyak mengalami kerugian karena banyak perusahaan asing yang mengemplang pajak di Indonesia melalui praktik Transfer Pricing ini.

Dengan adanya ketentuan Transfer Pricing Documentation melalui Permenkeu No. 213 Tahun 2016, Pemerintah berharap bisa mengurangi praktik kecurangan mengemplang pajak akibat dari Transfer Pricing.

Contoh pengurangan pajak melalui praktik Transfer Pricing yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional seperti ini.

Perusahaan manufaktur A memproduksi bahan baku X dengan biaya sebesar Rp. 500.

Bahan baku X ini kemudian dijualnya ke perusahaan B yang berada di negara dengan tariff pajak rendah (tax haven country) yang juga merupakan perusahaan anak dengan harga sama dengan biaya pokok yaitu Rp. 500.

Karena harga transfer sama dengan harga pokok, itu berarti perusahaan A tidak mendapatkan laba yang bisa dikenakan pajak di negara tempat perusahaan A berada.

Dengan kata lain, Perusahaan A bebas dari kewajiban membayar pajak.

Perusahaan B kemudian menjual kembali bahan baku X tersebut ke Perusahaan C yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan harga dua kali lipat dari harga transfer yaitu Rp. 1000.

Karena Perusahaan B berada di tax haven country dimana tariff pajak bisa hanya 0%, maka Perusahaan B ini akan mendapat laba sebesar Rp. 500 yang bebas pajak. Keputusan menjual bahan baku X ke Perusahaan B bukan tanpa alasan.

Perusahaan B hanya perusahaan anak yang tidak memiliki usaha nyata. Jadi, laba Rp. 500 yang dihasilkan Perusahaan B pada dasarnya akan masuk ke kas Perusahaan A sebagai perusahaan induk. 

Negara tempat Perusahaan A berada menjadi rugi karena seharusnya negara tersebut bisa mengenakan pajak atas laba Rp. 500.

APA YANG PEMERINTAH LAKUKAN UNTUK MENCEGAH PRAKTIK INI?

Untuk mencegah praktik penghindaran pajak seperti itulah, maka Permenkeu No. 213 Tahun 2016 diluncurkan akhir tahun 2016 kemarin. 

Di dalam Permenkeu tersebut disebutkan bahwa Transfer Pricing Documentation (Dokumen Penentuan Harga Transfer) berupa dokumen induk, dokumen lokal, dan/atau laporan per negara.

Dokumen Penentuan Harga Transfer yang dokumen induk dan dokumen lokal harus tersedia selambat-lambatnya 4 bulan setelah akhir tahun pajak, sedangkan yang laporan per negara harus tersedia selambat-lambatnya 12 bulan setelah akhir tahun pajak.

Jika perusahaan yang melakukan mempraktikkan Transfer Pricing ini tidak bisa menghadirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut maka perusahaan akan mendapat sanksi administratif sesuai dengan peraturan di dalam undang-undang perpajakan.

JASA TRANSFER PRICING DOCUMENTATION DI BALIKPAPAN,SAMARINDA DAN PENAJAM

Transfer Pricing Documentation tidak boleh dianggap remeh oleh perusahaan karena ada sanksi administratif yang mungkin bisa menimbulkan kerugian yang lebih banyak bagi perusahaan.

Masih banyak perusahaan yang masih belum mengerti bagaimana cara menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer bahkan masih banyak juga yang belum paham bagaimana menyusun data dan informasi terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Data dan informasi ini sangat penting karena data-data ini menjadi dasar pembuatan Transfer Pricing Documentation atau Dokumen Penentuan Harga Transfer.

Jika perusahaan Anda salah satu di antara perusahaan-perusahaan ini, sangat disarankan untuk menggunakan jasa Transfer Pricing Documentation yang biasanya disediakan oleh para konsultan pajak.

Mereka bisa memberikan saran bagaimana cara menyusun Dokumen Penentuan Harga Transfer yang sesuai dengan ketentuan Permenkeu terbaru dan apa saja yang perlu dilengkapi.

Jasa konsultan Transfer Pricing Documentation ini akan melakukan penelitian strategi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mempraktikkan Transfer Pricing tanpa melanggar ketentuan yang diterapkan pemerintah, dan juga melakukan penelitian apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam mencegah kerugian yang mungkin disebabkan oleh praktik Transfer Pricing ini.

Setiap jasa konsultan Transfer Pricing Documentation memiliki tujuan utama yaitu memastikan perusahaan sebagai Wajib Pajak tidak melakukan pelanggaran terkait Transfer Pricing, dan seluruh kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh Pemerintah terkait Transfer Pricing sudah ditunaikan oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak.

Untuk membantu penyusunan Transfer Pricing Documentation perusahaan Anda, disarankan untuk memilih jasa konsultan pajak yang sudah terdaftar, yang sudah diakui keahliannya dalam mengurus pajak oleh institusi keuangan terkait.

Dengan bantuan ahli pajak ini Anda bisa mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul atas Transfer Pricing Documentation yang dibuat perusahaan Anda.

BERAPA BIAYA JASA TRANSFER PRICING DOCUMENTATION?

Biaya penyusunan Dokumen Penentuan Harga Transfer ini bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lain tergantung dari kebijakan konsultan jasa Transfer Pricing Documentation masing-masing.

Seperti misalnya biaya jasa Transfer Pricing Documentation di Balikpapan, Samarinda dan Penajam bisa berbeda dengan jasa Transfer Pricing Documentation di kota lain. Silakan hubungi konsultan pajak yang Anda percayai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai jasa penyusunan Transer Pricing Documentation.

Anda Membutuhkan Jasa Transfer Pricing Documentation di Balikpapan,Samarinda dan Penajam ?

Karena Kebutuhan akan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Perpajakan di daerah Kalimantan Timur meningkat serta agar pelayan mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan menjadi lebih lancar dan mudah karena dekat dengan daerah anda, maka kami telah membuka kantor cabang di daerah tersebut.

Kantor Kuasa Hukum Perpajakan Terdaftar untuk daerah Kalimantan Timur berlokasi di

Jl Wonosari RT 25 No.12,Gunung Sari Ilir, Balikpapan KALIMANTAN TIMUR

Atau

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Kuasa Hukum Pajak Terdaftar. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting

PT Berka Adira Freda
Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO
Mobile : 0815-1410-1104

(Anda akan langsung terhubung dengan Whatsapp dengan Klik No Handphone diatas)