Related Posts
-
Batas Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Sampai Akhir April 2020
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga akhir April 2020. “Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama …
-
Cara Lapor Pajak Online Solusi Bagi Yang Sibuk!
Lapor Pajak Online, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tidak Perlu Lagi Datang Ke Kantor Pelayanan Pajak Sebagai warga negara yang baik tentu salah satu syaratnya adalah dengan memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak. Setoran pajak yang diserahkan kepada pemerintah nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan nasional seperti fasilitas umum, pembangunan jalan raya, infrastruktur, dan masih banyak lainnya. …
-
Ditjen Pajak Bebas Untuk Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
Jangan ada dusta diantara kita, mungkin itu yang bisa diungkapkan pemerintah kepada para nasabah pemilik rekening di bank. Presiden Jokowi akhirnya menyetujui untuk menerbitkan peraturan baru mengenai tata cara mengakses data nasabah bank guna mendapatkan informasi data perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau disebut Automatic Exchange of Informasi (AEoI). Keputusan ini tertuang dalamPERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG …
-
Cara Pelaporan SPT Tahunan Badan Nihil
Apa yang Diperlukan untuk Cara Lapor SPT Tahunan Badan Nihil? Untuk cara mengisi spt tahunan badan nihil, form yang diperlukan adalah sebagai berikut: Formulir 1721 ( SPT Masa Pajak Penghasilan 21 / pasal 26 ) Lembaran SSP (Surat Setoran Pajak) Kedua Formulir ini bisa Wajib Pajak peroleh di kantor pelayanan pajak setempat atau download di …
-
TERBARU, Cara Menghitung Pajak PPH Pasal 21
Cara menghitung pajak PPh pasal 21 yang baru harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016. Berikut ini …
