Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-14280">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing No ratings yet.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing – adalah salah satu services yang disediakan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Jasa Pengurusan Pajak Consulting yang bergerak dibidang Layanan Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia baik itu dalam perpajakan atau segala perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Agar dapat bekerja secara legal di Indonesia, Pemberi Pekerjaan harus mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Dengan IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Untuk memahami secara lengkap mengenai izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

POSISI TIDAK BOLEH DIPEGANG TKA

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

SYARAT WAJIB MENDAPATKAN IZIN KERJA DI INDONESIA

Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib sesuai persyaratan sebagai berikut:

  • mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
  • mempunyai sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki Expatriat;
  • mengajarkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah bekerja minimal 6 (enam) bulan; dan
  • mempunyai Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang dibuat oleh instansi yang terkait.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MENDAPAT IZIN KERJA DI INDONESIA

Untuk TKA sebelum bekerja di Indonesia (IMTA), Anda wajib mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang menyatakan proposal perusahaan untuk menggunakan Expatriat. Diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak perlu bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Tahapan ini menggantikan prosedur TA-01 untuk visa kerja. Dalam proses ini, Expatriat menjadi tahu berapa lama TKA bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang pemberi kerja harus bayarkan datang dari waktu tinggal Tenaga Kerja Asing di indonesia.
Perusahaan Anda menerima pemberitahuan tentang hal ini selama tahap perijinan sebelumnya. Yang harus dibayarkan DKP-TKA adalah 10 dolar Amerika Serikat/bulan dan harus membayar di muka. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 12 bulan.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini Expatriat bisa bekerja secara sah di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang diterbitkan untuk Expatriat anda, bisa menjadi dasar bagi imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi TKA. Masa pakai VITAS akan disesuaikan durasi tinggal maksimum yang diberikan untuk jabatan diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah Expatriat memasuki Indonesia dengan VITAS, Tenaga Kerja Asing harus mengubahnya menjadi KITAS, masa pakai sesuai masa berlaku VITAS. Ketika proses ini, Expatriat juga wajib pergi ke kantor imigrasi untuk regristrasi data biometrik Expatriat seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas disesuaikan dengan daerah domisili atau kantor imigrasi tempat WNA akan melapor. Anda dapat menghubungi kami untuk mengetahui harga pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, Expatriat bisa keluar dan masuk lagi ke Indonesia memakai izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS Expatriat.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
Tenaga Kerja Asing yang bekerja diperusahaan anda dapat melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, selama proses persetujuan VITAS sedang dikonversi, TKA juga akan memperoleh ITAS serta MERP di paspor.
Sebaiknya, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum diterapkan di semua area.

8. Catatan Sipil

Expatriat akan mempunyai Kartu keluarga, kartu penduduk sementara, beragam dokumen yang diperlukan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Please rate this