Peraturan Tentang Tenaga Kerja Asing Terbaru<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-14171">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Peraturan Tentang Tenaga Kerja Asing Terbaru No ratings yet.

Peraturan Tentang Tenaga Kerja Asing Terbaru – adalah salah satu layanan yang diberikan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Jasa Pengurusan Pajak Consulting yang bergerak dibidang Layanan Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia baik itu dalam perpajakan atau segala perijinan yang berhubungan dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Untuk bekerja secara resmi di Indonesia, Perusahaan harus mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Dengan IMTA, imigrasi Indonesia akan memberikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) serta Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Guna memahami secara total tentang izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

JABATAN TIDAK BOLEH DIJABAT EXPATRIAT

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

SYARAT WAJIB MENDAPATKAN IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Expatriat yang akan dipekerjakan oleh anda wajib mengikuti persyaratan sebagai berikut:

  • mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki oleh Tenaga Kerja Asing;
  • memiliki sertifikat kompetensi atau mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diembang Tenaga Kerja Asing;
  • mengajarkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Expatriat yang telah bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan; dan
  • mempunyai Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diberikan oleh instansi yang terkait.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MENDAPAT IZIN KERJA DI INDONESIA

Untuk Tenaga Kerja Asing sebelum mendapat izin kerja di Indonesia (IMTA), Perusahaan perlu mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang menyatakan proposal perusahaan untuk menggunakan TKA. Diterbitkan oleh Depnaker Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak diperlukan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Tahapan ini menggantikan prosedur TA-01 untuk visa kerja. Dalam proses ini, Expatriat menjadi tahu berapa lama Expatriat bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang pemberi kerja harus bayarkan didapat dari waktu tinggal Tenaga Kerja Asing di indonesia.
Pemberi Kerja menerima pemberitahuan tentang hal ini selama tahap perijinan sebelumnya. Besarnya DKP-TKA adalah 10 dolar Amerika Serikat/bulan dan wajib membayar di muka. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 1 tahun.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini Tenaga Kerja Asing bisa bekerja secara legal di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang diterbitkan untuk Expatriat anda, akan menjadi patokan bagi imigrasi Indonesia untuk menerbitkan VITAS bagi TKA. Masa pakai VITAS akan disesuaikan waktu tinggal maksimum yang diberikan untuk jabatan diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah Tenaga Kerja Asing memasuki Indonesia dengan VITAS, TKA harus mengubahnya menjadi KITAS, berlaku sesuai masa berlaku VITAS. Saat proses ini, Tenaga Kerja Asing juga harus pergi ke kantor imigrasi untuk mencatat data biometrik Tenaga Kerja Asing seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas sesuai dengan lokasi tempat tinggal atau wilayah imigrasi tempat WNA akan mendaftar. Anda dapat menghubungi kami untuk tahu harga pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, TKA bisa keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS Expatriat.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
TKA yang anda pekerjakan dapat melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, saat persetujuan VITAS sedang dikonversi, Expatriat juga akan mendapat ITAS serta MERP di paspor.
Meskipun begitu, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum diterapkan di semua area.

8. Catatan Sipil

TKA akan memperoleh Kartu keluarga, KTP sementara, beragam dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Peraturan Tentang Tenaga Kerja Asing Terbaru, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Please rate this