Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini
WAHYU AJI MAHAMBORO
Konsultan Pajak Terdaftar
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga akhir April 2020. “Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama …
Berikut ini hal apa saja yang ditanyakan mengenai yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty, karena banyaknya point point pertanyaan maka artikel ini akan dibagi menjadi 3 bagian. 1. Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak? Jawaban: Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP …
Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut: 1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta menandatanganinya. 2. SPT Tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah …
Pemerintah selaku pihak eksekutif telah mempersiapkan mekanisme dan instrumen investasi yang tepat apabila repatriasi dana tax amnesty masuk kedalam tanah air. Presiden menekankan bahwa pemanfaatan capital inflow hasil pengampunan pajak harus digunakan untuk menggerakkan perekonomian nasional ditengah melemahnya roda perekonomian global. untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui …
Cara menghitung pajak PPh pasal 21 yang baru harus disesuaikan dengan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 2016 yang ditetapkan Menteri Keuangan dan DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku sejak tahun pajak 2016. Berikut ini …