Pemeriksaan pajak menjadi topik yang hangat diperbincangkan setelah terbitnya Surat Edaran tentang pemeriksaan pajak. Apa isinya dan bagaimana wajib pajak harus bersikap?

Di Indonesia, pemeriksaan pajak menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini berkaitan erat dengan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yakni sistem Self-Assessment.

Definisi Pemeriksaan Pajak Menurut Undang Undang

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah 

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Apakah Anda Salah Satu Wajib Pajak yang tidak Patuh dan Menjadi Prioritas Pemeriksaan Pajak?

Berikut Indikator Ketidakpatuhan Pajak

Indikasi adanya ketidakpatuhan dibedakan antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Indikator ketidakpatuhan untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah:

Sementara, bagi wajib pajak badan atau Perusahaan, berikut ini 9 indikator yang dianggap ketidakpatuhan:

Tahap Pemeriksaan Pajak

Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Berka Adira Finance adalah kantor konsultan pajak jakarta atau jasa konsultan pajak yang juga menyediakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak. Berka Adira Finance melayani jasa konsultan pajak yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Berka Adira Finance dapat membantu menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa kepatuhan pajak, Jasa Perencanaan Pajak ( Tax Planning ), Jasa Telaah Pajak, Jasa Restitusi Pajak, Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional, dan Jasa Pelatihan Pajak.

Manfaat Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak adalah:

Bagaimana Jika ada Keberatan/Sengketa Pajak Setelah Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak..?

Jika Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, Dapat Mengajukan Keberatan.

Apabila belum puas dengan keputusan keberatan dapat mengajukan Banding, Proses banding di lakukan di pengadilan Pajak dan Wajib Pajak di wakilkan oleh Konsultan Pajak yang mempunyai ijin sebagai Kuasa Hukum Pajak untuk beracara di Pengadilan Pajak.

Tim Kami Terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pajak, untuk mewakili anda di Pengadilan Pajak Jika ada Keberatan atau Banding terhadap hasil Pemeriksaan Pajak yang telah dilakukan

HUBUNGI QAMY KANTOR KONSULTAN PAJAK

Segera Hubungi Kami Jika Anda Atau Perusahaan anda Membutuhkan Pendampingan Saat Pemeriksaan Pajak.

Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Klik tombol di bawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun meminta penawaran harga apabila menggunakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak dari  Konsultan Pajak.

Pastikan Konsultan Pajak anda mempunyai ijin sebagai kuasa hukum pajak ketika ber-acara di pengadilan pajak!!!

DISCLOSURE

1. Perusahaan kami hanya memberikan jasa atau layanan pembuatan, penyusunan dan pemeriksaan serta perencanaan pajak dan laporan keuangan untuk pribadi atau perusahaan/badan.

2. Perusahaan kami tidak berhubungan atau tidak bergerak dibidang jasa keuangan, simpan pinjam, perbankan,  financial product ataupun personal loan.

3. Tim ahli atau konsultan pajak kami terdaftar dan berijin sehingga dapat memberikan jasa konsultasi mengenai pajak dan laporan keuangan pribadi dan perusahaan serta beracara di pengadilan pajak di seluruh wilayah hukum Indonesia.

QAM.Y Consulting Head Office THE CEO BUILDING Lt.12 Jl. TB Simatupang No. 18C Jakarta Selatan, INDONESIA

2020 – All Rights Reserved – (c) BlogKonsultanPajak.com