Pemeriksaan pajak menjadi topik yang hangat diperbincangkan setelah terbitnya Surat Edaran tentang pemeriksaan pajak. Apa isinya dan bagaimana wajib pajak harus bersikap?

Di Indonesia, pemeriksaan pajak menjadi wewenang Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini berkaitan erat dengan sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia yakni sistem Self-Assessment.

untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui Whatsapp

Wahyu Aji Mahamboro
Konsultan Pajak Terdaftar

Definisi Pemeriksaan Pajak Menurut Undang Undang

Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah 

“serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Apakah Anda Salah Satu Wajib Pajak yang tidak Patuh dan Menjadi Prioritas Pemeriksaan Pajak?

Berikut Indikator Ketidakpatuhan Pajak

Indikasi adanya ketidakpatuhan dibedakan antara wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Indikator ketidakpatuhan untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah:

  • Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT.
  • Wajib pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan secara all taxes selama 3 tahun terakhir.
  • Ketidaksesuaian antara profil SPT dengan beberapa aspek

Sementara, bagi wajib pajak badan atau Perusahaan, berikut ini 9 indikator yang dianggap ketidakpatuhan:

  • Ketidakpatuhan pembayaran dan penyampaian SPT.
  • Wajib pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan secara all taxes selama 3 tahun terakhir.
  • Analisis CTTOR, Gross Profit Margin (GPM), Nett Profit Margin (NPM) dibandingkan dengan hasil benchmarking industri sejenis di kanwil terkait. Risiko ketidakpatuhan dianggap tinggi apabila selisih antara analisis tersebut dengan rata-rata industri lebih besar dari 20%.
  • Ketidaksesuaian antara profit SPT dengan profil ekonomi WP (usaha dan kekayaan) sesungguhnya berdasarkan fakta di lapangan.
  • Memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, berkedudukan di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia.
  • Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri (intragroup transaction) dengan nilai transaksi lebih 50% dari total nilai transaksi.
  • Memiliki transaksi afiliasi dalam negeri dengan anggota grup usaha yang memiliki kompensasi kerugian.
  • Wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak kepada pembeli dengan NPWP 000 lebih dari 25%, dari total faktur pajak yang diterbitkan dalam satu masa pajak.
  • Terdapat hasil analisis IDLP dan/atau CTA untuk wajib pajak tersebut.

Tahap Pemeriksaan Pajak

Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak

Berka Adira Finance adalah kantor konsultan pajak jakarta atau jasa konsultan pajak yang juga menyediakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak. Berka Adira Finance melayani jasa konsultan pajak yang lengkap dan telah dipercaya oleh ratusan klien sejak tahun 2003.

Berka Adira Finance dapat membantu menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa kepatuhan pajak, Jasa Perencanaan Pajak ( Tax Planning ), Jasa Telaah Pajak, Jasa Restitusi Pajak, Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional, dan Jasa Pelatihan Pajak.

Manfaat Jasa Pendampingan Pemeriksaan Pajak adalah:

  • Membantu Anda menyiapkan data
  • Membantu menganalisa data
  • Mendampingi saat terjadi pemeriksaan
  • Membantu Anda menyelesaikan sengketa pajak
  • Efisiensi waktu

Bagaimana Jika ada Keberatan/Sengketa Pajak Setelah Pemeriksaan oleh Dirjen Pajak..?

Jika Wajib Pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, Dapat Mengajukan Keberatan.

Apabila belum puas dengan keputusan keberatan dapat mengajukan Banding, Proses banding di lakukan di pengadilan Pajak dan Wajib Pajak di wakilkan oleh Konsultan Pajak yang mempunyai ijin sebagai Kuasa Hukum Pajak untuk beracara di Pengadilan Pajak.

Tim Kami Terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pajak, untuk mewakili anda di Pengadilan Pajak Jika ada Keberatan atau Banding terhadap hasil Pemeriksaan Pajak yang telah dilakukan

Segera Hubungi Kami Jika Anda Atau Perusahaan anda Membutuhkan Pendampingan Saat Pemeriksaan Pajak.

Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan.

Klik tombol di bawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun meminta penawaran harga apabila menggunakan jasa pendampingan pemeriksaan pajak dari  Konsultan Pajak.

Pastikan Konsultan Pajak anda mempunyai ijin sebagai kuasa hukum pajak ketika ber-acara di pengadilan pajak!!!

DISCLOSURE

1. Perusahaan kami hanya memberikan jasa atau layanan pembuatan, penyusunan dan pemeriksaan serta perencanaan pajak dan laporan keuangan untuk pribadi atau perusahaan/badan.

2. Perusahaan kami tidak berhubungan atau tidak bergerak dibidang jasa keuangan, simpan pinjam, perbankan,  financial product ataupun personal loan.

3. Tim ahli atau konsultan pajak kami terdaftar dan berijin sehingga dapat memberikan jasa konsultasi mengenai pajak dan laporan keuangan pribadi dan perusahaan serta beracara di pengadilan pajak di seluruh wilayah hukum Indonesia.

QAM.Y Consulting Head Office THE CEO BUILDING Lt.12 Jl. TB Simatupang No. 18C Jakarta Selatan, INDONESIA

2020 – All Rights Reserved – (c) BlogKonsultanPajak.com