Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 4

Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 4

List pertanyaan ini merupakan bagian terakhir dari seri

yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty

61. Apakah permintaan data (misalnya tunggakan Pajak) untuk keperluan amnesti pajak dapat diwakilkan?

Jawaban:
Permintaan data dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus

62. Apakah nilai 4,8M hanya berlaku untuk Wajib Pajak OP saja atau berlaku juga untuk WP Badan?

Jawaban:
Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak, baik Orang Pribadi atau Badan, sepanjang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas.

63. Apabila harta telah dilaporkan dalam SPT, apakah dapat dilaporkan lagi dalam Amnesti Pajak?

Jawaban:
Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan hanya harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT.

64. Apakah persediaan dalam Surat Pernyataan harus dirinci?

Jawaban:
Pengungkapan Harta dalam Surat Pernyaaan harus dirinci sesuai dengan isian dalam lampiran Surat Pernyataan.

65. Atas Warisan orang tua kepada anak yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan, siapa yang berhak mengajukan Amnesti Pajak?

Jawaban:
Dalam hal Warisan tersebut belum terbagi, maka atas harta Warisan tersebut dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak dengan menggunakan Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi sebagai Subjek Pajak menggantikan yang berhak. Pelaksaannya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta warisan tersebut (Keterangan: NPWP Subjek Pajak Warisan Yang Belum terbagi adalah sama dengan NPWP Almarhum.
Dalam hal Warisan sudah terbagi, maka yang mengajukan amnesti pajak adalah masing-masing ahli waris yang mendapatkan harta berupa warisan tersebut.

66. Apakah untuk melakukan repatriasi harta dari luar negeri harus dilakukan dalam bentuk cash?

Jawaban:
Harta yang akan dilakukan repatriasi harus dalam bentuk cash, dengan demikian atas bentuk non kas yang ada di luar negeri harus dialihkan dan atas uang hasil pengalihan harus diinvestasikan sesuai ketentuan di dalam UU Pengampunan Pajak.
Sebagai contoh Wajib Pajak memiliki apartemen di Singapura dan ingin mengikuti program Amnesti Pajak dan memanfaatkan tarif repatriasi. Untuk itu Wajib Pajak dapat menjual apartemen tersebut hasil penjualannya dimasukan kedalam rekening khusus pada Bank Persepsi di dalam negeri.

67. Jika WP Orang Pribadi mengalami sakit stroke, apakah Surat Pernyataan boleh dikuasakan? Bolehkah diganti dengan cap jempol?

Jawaban:
Dalam hal keadaan khusus, tanda tangan dapat diganti dengan bentuk yang lain yang sah secara hukum, dalam rangka memberikan hak yang sama kepada semua Wajib Pajak

68.  Apabila di tahun 2016 Wajib Pajak tidak mengikuti Amnesti Pajak, dan berniat mengikuti amnesti pajak pada periode ketiga amnesti pajak (1 Januari – 31 Maret 2017), apakah SPT Tahun Pajak Terakhirnya menggunakan SPT 2015 atau 2016?

Jawaban:
SPT Tahun Pajak 2015

69. Berapa Utang yang dapat diakui dalam penghitungan Uang Tebusan?

Jawaban:
Untuk penghitungan Uang Tebusan, nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang nilai Harta tambahan :
a. Bagi WP badan paling banyak 75% dari nilai Harta tambahan;
b. Bagi WP OP paling banyak 50% dari nilai Harta tambahan.

70. Apakah nilai 10 miliar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) UU Pengampunan Pajak bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya kurang dari 4,8 miliar merupakan nilai harta keseluruhan atau nilai Harta tambahan yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh?

Jawaban:
Nilai 10 miliar dalam Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak merupakan nilai keseluruhan Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
a. Harta yang sudah diungkapkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
b. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir

71. Bagaimana WP membuktikan pokok utang atas utang yang diberikan dari sesama Wajib Pajak orang pribadi

Jawaban:
Wajib Pajak perlu membuat surat pernyataan yang sah mengenai pengakuan utang oleh kedua belah pihak.

72. Apakah kewajiban PPh, PPN, dan PPN atau PPn BM dihapuskan bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak?

Jawaban:
Bagi Wajib Pajak yang mengikuti program amnesti pajak dan telah mendapatkan Surat Keterangan, maka dihapus pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan atas kewajiban PPh, PPN, dan/atau PPn BM untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

73. WP berniat mengikuti amnesti pajak, namun atas harta tersebut akan dijual 2 bulan lagi. Bagaimana perlakuan pajak atas harta tersebut

Jawaban:
Dalam harta tersebut diungkapkan dalam Surat Pernyataan dalam skema deklarasi dalam negeri atau repatriasi, maka harta tersebut tidak boleh dialihkan ke luar negeri selama tiga tahun. Dengan demikian harta tersebut boleh dijual, namun hasil penjualannya tidak dialihkan ke luar negeri.

 74. WP Orang Pribadi membeli apartemen dengan cara mencicil ke perusahaan. Apakah atas harta tersebut dapat diajukan amnesti pajak.

Jawaban:
Apartemen tersebut dapat diikutsertakan dalam program Amnesti Pajak sepanjang belum dilaporkan dalam SPT PPh.

75. WP X melaporkan SPT tahun 2011 sampai dengan 2015 setelah UU amnesti pajak berlaku tanpa berniat ikut Amnesti Pajak. Setelah penyampaian SPT tersebut, Wajib Pajak berniat ikut TA. Terdapat kemungkinan Wajib Pajak berniat mengecilkan uang tebusan karena harta tambahan yang diikutkan amnesti pajak menjadi kecil. Apakah atas SPT Tahunan PPH Tahun 2011 sampai dengan 2015 tersebut diakui?

Jawaban:
Pada saat Wajib Pajak mengikuti program Amensti Pajak, SPT PPh yang diakui adalah hanya SPT PPh Terakhir sesuai ketentuan Pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03 Tahun 2016. Harta yang berasal diluar penghasilan Tahun Pajak 2015 diakui sebagai Harta Tambahan yang harus diungkapkan dalam Surat Pernyataan. SPT Tahunan Tahun 2015 yang telah disampaikan tidak perlu diperbaiki.

76. Bagaimana perlakukan Wajib Pajak jika ingin mengikuti program amnesti pajak namun sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Jawaban:
WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan harus meminta perhitungan pokok pajak terutang ke unit pelaksana pemeriksaan.
Berdasarkan perhitungan pokok pajak terutang dari unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan, Wajib Pajak harus melunasi paling lambat 14 hari setelah diterimanya perhitungan tersebut. Setelah WP melunasi pokok pajak terutang, WP pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak.

77. Apakah Harta yang tidak ada dokumen pendukungnya dapat diajukan sebagai objek amnesti pajak? Bagaimana dengan utang?

Jawaban:
Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan harus terdapat dokumen pendukung, namun tidak perlu dilampirkan dalam surat pernyataan. Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai dokumen pendukung tesebut, Wajib Pajak perlu membuat Surat Pernyataan mengenai Kepemilikan Harta tersebut.
Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan menjadi nilai perolehan dalam SPT Tahun berikutnya. Pengujian mengenai eksistensi/keberadaan harta (bukan pengujian nilai harta) dapat dilakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahun Pajak 2016 atau 2017
Untuk utang harus dilampiri dengan dokumen pendukung antara lain akad kredit dan surat pengakuan Utang antara dua pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi

78. Bagaimana perlakuan tanah yang dimiliki Wajib Pajak namun masih atas nama nenek yang sudah meninggal?

Jawaban:
Atas tanah tersebut dapat diikut sertakan dalam program amnesti pajak sepanjang tanah tersebut merupakan milik Wajib Pajak. Tanah harus dibaliknamakan sebelum 31 Desember 2017 jika WP ingin mendapat fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah.

79. Bagaimana format surat pengakuan kepemilikian harta dan surat pengakuan nominee?

Jawaban:
Undang-undang Pengampunan Pajak dan aturan pelaksanaannya tidak mengatur secara khusus format surat pengakuan kepemilikan harta dan surat pengakuan nominee.

80. Apakah harta yang masih atas nama WP Orang Pribadi harus dibaliknamakan apabila yang akan mengajukan Amnesti Pajak adalah WP Badan?

Jawaban:
Pihak yang mengajukan program Amnesti Pajak yang mengungkapkan harta miliknya namun masih atas nama pihak lain, pada saat pengajuan Surat Pernyataan perlu melampirkan Surat Pengakuan Nominee dan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta.

81. Apakah uang tebusan dapat dicicil?

Jawaban:
Pembayaran Uang Tebusan dapat dicicil. Namun pada pada saat penyampaian Surat Pernyataan, Uang Tebusan sudah harus lunas. Jika belum lunas, Surat Pernyataan tidak dapat diterima.

82. Wajib Pajak sudah menyampaikan Surat Pernyataan yang pertama. Kemudian, peneliti memiliki data tentang harta yang belum disampaikan dalam surat pernyataan apa yang harus dilakukan?

Jawaban:
Peneliti dapat melakukan klarifikasi secara persuasif ke Wajib Pajak untuk mengajukan Surat Pernyataan lagi sebelum jangka waktunya berakhir.

83. Apakah ada kriteria tertentu yang mewajibkan WP untuk menggunakan softcopy? Apakah Wajib Pajak boleh mengajukan permohonan secara manual (tidak menyertakan softcopy) atau wajib dengan softcopy?

Jawaban:
Setiap Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib menyertakan Daftar rincian Harta dan daftar rincian Utang dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda 

Video Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty

File PDF Tax Amnesty Yang Sering Ditanyakan

bisa di download dengan klik disini Klik Disini

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 2

Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 2

yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty

Meneruskan artikel mengenai Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 1, kali ini akan kami lanjutkan dengan tambahan 20 pertanyaan mengenai tax amnesty

21. Apakah surat pernyataan bisa disampaikan via pos?

Jawaban:
Tidak bisa, harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar (tidak bisa ke KPP selain KPP terdaftar) atau bagi yang di luar negeri hanya bisa ke KBRI Singapura, KBRI London, KJRI Hongkong.

22. Apa bila sedang sengketa PK dan yang mengajukan PK adalah DJP bukan WP, apakah WP bisa ikut TA? Dalam hal bisa, Tunggakan Pajak yang mana yang harus diselesaikan oleh WP? Apakah yang dalam putusan banding?

Jawaban:
WP Bisa mengikuti TA sepanjang bukan yang dikecualikan oleh UU. DJP akan menarik PK yang diajukan. Posisi pokok pajak pada produk hukum terakhir dianggap sebagai tunggakan pajak yang harus dilunasi terlebih dahulu oleh Wajib Pajak.

23. Apakah harta berupa saham dapat di repatriasi?

Jawaban:
Repatriasi harus berbentuk uang dalam mata uang rupiah. Untuk itu dalam WP memiliki harta dalam bentuk non uang di luar negeri dan hendak melakukan repatriasi, maka harta tersebut harus diubah dalam bentuk uang dan diinvestasikan dalam instrument yang telah ditetapkan.

24. WP mau mengalihkan uang dari suatu Negara ke Indonesia, Negara tersebut membuat regulasi bahwa tidak memungkinkan uang keluar dari Negara itu.Bagaimana agar WP memperoleht tarif repatriasi?

Jawaban:
Apabil WP tidak dapat mengalihkan hartanya yang berada di luar negeri ke dalam negeri, maka WP harus melakukan deklarasi dengan tarif sesuai ketentuan.

25. Tunggakan apa saja yang harus dibayar?

Jawaban:
Tunggakan yang harus dibayar hanya atas pokok pajak saja. STP yang hanya atas sanksi administrasi tidak perlu dibayar. Dalam hal tunggakan dalam skp sudah dibayar sebagian, maka penentuan pokok yang belum dibayar menggunakan penghitungan secara proporsional.

26. Apakah harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan perlu didukung dengan data/dokumen kepemilikan?

Jawaban:
Atas Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan tidak perlu dilampiri bukti pendukung. WP hanya perlu mencatumkan informasi mengenai harta dalam Surat Pernyataan.

27. Bagaimana bila harta yang diungkap dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain?

Jawaban:
Status kepemilikan Harta diserahkan pada Wajib Pajak dan dalam hal terdapat harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan masih atas nama orang lain, maka Surat Pernyataan hanya perlu dilampiri Surat Pernyataan Nominee.

28. Apakah atas PPN masukan yang belum di kreditkan dan belum dibiayakan dapat masuk ke Harta tambahan?

Jawaban:
1. Dalam hal Wajib Pajak belum melaporkan harta yang diperolehnya di dalam SPT PPh Tahun Terakhir, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya di dalam Surat Pernyataan sesuai dengan nilai wajar (dengan dapat memperhitungkan PPN masukan yang belum di kreditkan atau dibiayakan).
2. Dalam hal Wajib Pajak sudah pernah melaporkan harta yang dimaksud di dalam SPT Tahunan, maka PPN masukan atas harta tersebut tidak dapat menjadi dasar pengenaan uang tebusan.

29. Apakah yang dimaksud dengan nilai wajar aset yang dilaporkan dalam Harta tambahan

Jawaban:
Nilai wajar adalah nilai menurut Wajib Pajak sendiri yang menggambarkan kondisi aset sejenis pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

30. Dokumen pendukung apa yang digunakan untuk membuktikan utang kepada individu?

Jawaban:
Wajib Pajak harus melampirkan:
1. surat pengakuan utang antara Wajib Pajak dan pihak pemberi pinjaman di hadapan notaris, atau
2. surat pernyataan bermaterai yang ditanda tangani Wajib Pajak, pihak pemberi pinjamanm dan saksi Utang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya dan digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan.

31. Apakah formulir surat pernyataan WP sudah tersedia?

Jawaban
Formulir terkait pelaksanaan program amnesti pajak dapat diunduh di Dokumen PDF Excel Word Tax Amnesty

32. Apa ada sanksi administrasi bagi WP yg tidak ikut amnesti pajak dan ditemukan datanya?

Jawaban:
Ya. Dalam hal WP tidak mengikuti amnesti pajak dan diketemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam SPT Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi tersebut dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

33. WP sudah punya NPWP sebelum 2015 dan belum pernah menyampaikan SPT sekalipun. WP berniat ikut Amnesti Pajak, namun hendak mengungkapkan semua harta yang dimilikinya pada SPT Terakhir (2015), sehingga tidak ada lagi harta bersih yang akan diungkapkan di Surat Pernyataannya. Bagaimana perlakuannya?

Jawaban:
Harta yang diungkapkan oleh WP tersebut dalam SPT PPh Terakhir adalah hanya Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir.

34. Untuk nilai Harta yang berupa non kas, apakah menggunakan nilai historis atau nilai wajar?

Jawaban:
Untuk Harta selain kas dihitung berdasarkan nilai wajar harta pada akhir tahun pajak terakhir.

35. Dalam hal Tanggal Utang berbeda jauh dengan tanggal perolehan harta, apakah fiskus dapat menolak utang tersebut dimasukkan di dalam surat pernyataan?

Jawaban:
Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan adalah Utang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenaran dan keberadaannya yang digunakan langsung untuk memperoleh Harta tambahan tersebut.

36. Apakah Karyawan atau dokter apakah bisa menggunakan tarif umkm?

Jawaban:
Yang dapat memanfaatkan tarif Pasal 4 ayat (3) dalam UU Pengampunan Pajak adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha s.d Rp4.8 miliar pada Tahun Pajak terakhir dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan / atau pekerjaan bebas. Dengan demikian karyawan, dokter harus menggunakan tarif Pasal 4 ayat (1) UU amnesti pajak yaitu 2%, 3%, atau 5% tergantung masa penyampaian Surat Pernyataan.

37. Jika WP tidak ada upaya hukum yang sedang dilakukan apakah harus melampirkan surat pernyataan mencabut juga sebagai syarat dalam menyampaikan Surat Pernyataan?

Jawaban:
Wajib Pajak tidak perlu melampirkan surat pernyataan mencabut upaya hukum jika tidak sedang mengajukan upaya hukum.

38. Apakah yang dimaksud dengan Harta yang belum seluruhnya dilaporkan. Apakah selisih nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT, boleh dinyatakan dalam Surat Pernyataan untuk mengajukan Amnesti Pajak?

Jawaban:
Pengertian Harta yang belum seluruhnya dilaporkan adalah apabila terdapat Harta yang belum diungkap dalam SPT yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Pada prinsipnya hanya Harta tambahan baru yang boleh diungkapkan dalam Surat Peryataan sedangkan selisih nilai dapat diajukan revaluasi aset melalui KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.

39. Apakah harta yang sudah dilaporkan di SPT dikarenakan perubahan nilai pasar boleh diikutkan Amnesti Pajak?

Jawaban:
Hanya Harta tambahan baru yang dapat diikutkan dalam program ini sedangkan untuk perubahan nilai pasar dapat diajukan revaluasi aktiva tetap melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

40. Apakah penambahan tabungan di SPT 2015 dengan kondisi rekening Desember 2015, termasuk dalam objek Amnesti Pajak?

Jawaban:
Penambahan tabungan yang tidak dilaporkan dalam SPT 2015 yang telah dilaporkan ke KPP sebelum tgl 1 Juli 2016 merupakan Harta tambahan yang menjadi Dasar Pengenaan Uang Tebusan.

Baca lanjutan pertanyaan mengenai tax amnesty di Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 3

Baca Juga Mengenai :

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda
Mobile : 0815-1410-1104

Video mengenai Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 2

File PDF Tax Amnesty Yang Sering Ditanyakan

bisa di download dengan klik disini Klik Disini

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty

Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty

yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty

Berikut ini hal apa saja yang ditanyakan mengenai yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty, karena banyaknya point point pertanyaan maka artikel ini akan dibagi menjadi 3 bagian.

1. Siapa saja yang boleh mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban: Setiap WP baik OP maupun Badan yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Amnesti Pajak, kecuali WP yang sedang dilakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan WP yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, bagi WP yang hanya memiliki kewajiban pajak sebagai Pemotong/Pemungut saja, tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak, misalnya WP Bendahara atau WP yang tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Badan seperti WP Joint Operation.

2. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang belum memiliki NPWP, apakah dapat mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban: Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. Setelah memiliki NPWP, Orang Pribadi dan Badan dapat mengikuti Amnesti Pajak.

3. Bagi Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana perlakuannya?

Jawaban: Bagi Wajib Pajak yang memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan ingin mengikuti Amnesti Pajak, dilakukan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Harta tanpa melampirkan fotokopi SPT PPh Terakhir .

4. Wajib Pajak sudah jujur melaporkan seluruh penghasilan, hanya saja terdapat beberapa harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, apakah atas harta yang belum dilaporkan tersebut dapat mengikuti Amnesti Pajak?  

Jawaban: Wajib Pajak dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengungkapkan seluruh Harta yang belum dilaporkan di SPT melalui Surat Pernyataan Harta dan membayar Uang Tebusan dengan jumlah tertentu.

5. WNI bekerja di luar negeri, memiliki harta di luar negeri dan dalam negeri, memiliki NPWP namun berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. WNI tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak, bagaimana caranya? Harta mana saja yang dilaporkan?

Jawaban: Wajib Pajak yang berada dan bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari dan status NPWP-nya nonefektif, dapat mengikuti Amnesti Pajak dengan mengaktifkan kembali NPWP-nya. Harta yang dilaporkan dalam Surat Penyataan Harta adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.

6. Kewajiban pajak apa saja yang diampuni?

Jawaban: Kewajiban pajak yang diampuni meliputi kewajiban PPh dan PPN atau PPN dan PPnBM

7. Bagaimana cara menghitung Uang Tebusan?

Jawaban: Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Uang Tebusan. 2 | FAQ A m n e s t i P a j a k No Uraian Dasar Pengenaan Uang Tebusan dihitung berdasarkan nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Nilai Harta Bersih merupakan selisih antara nilai harta dikurangi nilai utang.

8. WP melakukan deklarasi dalam negeri, namun sebelum 3 tahun WP tersebut mengalihkan harta ke luar negeri, bagaimana perlakuannya menurut UU Amnesti Pajak?

Jawaban: Ketika WP melakukan deklarasi dalam negeri maka tarif tebusan yang digunakan sesuai dengan ketentuan UU Amnesti Pajak yakni 2%, 3% atau 5% tergantung periode penyampaian Surat Pernyataan. Namun, apabila sebelum 3 tahun WP mengalihkan harta tersebut ke luar negeri maka atas seluruh Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak berserta sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

9. Berapa maksimal utang yang dapat menjadi pengurang nilai Harta untuk menentukan nilai Harta bersih?

Jawaban: Utang yang bisa menjadi pengurang nilai harta maksimal adalah 75% dari nilai Harta untuk WP badan dan 50% dari nilai Harta untuk WP OP. Misalnya: PT A memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebesar Rp500 juta yang dibiayai sebagian besar dari utang sebesar Rp400juta. Maka utang yang bisa dikurangkan untuk menghitung nilai Harta bersih maksimal Rp500 juta x 75% =Rp375 juta. Jadi nilai Harta bersih sebagai DPP Uang Tebusan adalah Rp500 juta – Rp375 juta = Rp125 juta.

10. Harta siapa yang bisa diklaim? De facto atau de jure? Per kapan?

Jawaban: Amnesti Pajak sifatnya self assessment, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta diserahkan kepada WP dan atas harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta tersebut tidak perlu dilampiri dokumen pendukung.

11. Bagaimana kalau asset dalam sengketa, siapa yang berhak mengakui aset tersebut apabila ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban: Amnesti Pajak sifatnya self assessment, sehingga harta yang akan dilaporkan dalam Surat Pernyataan diserahkan kepada WP.

12. Untuk asset trust apakah perlu dilaporkan?

Jawaban: Sepanjang asset trust tersebut diakui sebagai harta oleh trust yang bersangkutan, dapat dilaporkan sebagai Harta tambahan dalam Surat Pernyataan.

13. Dalam hal suami-istri memiliki NPWP masing-masing, bagaimana perlakuannya apabila suami-istri tersebut ingin mengikuti Amnesti Pajak?

Jawaban: Dalam hal istri memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sendiri maka pengajuan Amnesti Pajak dilakukan oleh masing-masing.

14. Dalam hal suami-istri masing-masing memiliki NPWP dan mempunyai joint-account, bagaimana pelaporannya dalam Amnesti Pajak?

Jawaban: Besaran nilai joint-account untuk masing-masing diserahkan kepada WP dengan melampirkan surat pernyataan.

15. Kalau suami WNA dan istri WNI bagaimana?

Jawaban: Dalam hal suami merupakan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka hanya suami yang mengikuti Amnesti Pajak. Dalam hal suami bukan Subjek Pajak Dalam Negeri dan tidak ada perjanjian pisah harta, maka tidak dapat mengikuti Amnesti Pajak.

16. Bagaimana cara menilai harta tambahan?

Jawaban: Untuk harta berupa kas dinilai berdasarkan nilai nominal Selain kas dinilai berdasarkan nilai wajar Nilai wajar adalah nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari asset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian WP.

17. Apakah atas setiap Surat Pernyataan pasti diterbitkan Surat Keterangan?

Jawaban: Semua Surat Pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan diteliti kelengkapan dan kebenarannya sebelum diberikan tanda terima. Dalam hal tanda terima telah diberikan maka akan diterbitkan Surat Keterangan.

18. Apakah Surat Pernyataan bisa dikuasakan penandatangannya?

Jawaban: Penandatangan Surat Pernyataan oleh Kuasa hanya berlaku bagi WP Badan. Sedangkan WP Orang Pribadi, wajib ditandatangani oleh WP langsung.

19. Apakah untuk penyampaian Surat Pernyataan ke KPP dapat dikuasakan?

Jawaban: Penyampaian Surat Pernyataan bagi WP Badan dan WP OP dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk menyampaikan Surat Pernyataan

20. Apakah selain surat pernyataan (misal surat komitmen untuk memasukkan harta, surat pernyataan peredaran dll) bisa dikuasakan penandatangannya?

Jawaban: Perlakuan mengenai penandatangan Surat selain Surat Pernyataan disamakan dengan ketentuan mengenai Surat Kuasa untuk menandatangani Surat Pernyataan

Baca lanjutan pertanyaan mengenai tax amnesty di

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

Video mengenai Jokowi Sosialisasi Tax Amnesty di Medan

File PDF Tax Amnesty Yang Sering Ditanyakan

bisa di download dengan klik disini Klik Disini

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Kebakaran Jenggot akibat Tax Amnesty Indonesia

Kebakaran Jenggot akibat Tax Amnesty Indonesia

Kebakaran Jenggot akibat Tax Amnesty Indonesia

Pemerintah selaku pihak eksekutif telah mempersiapkan mekanisme dan instrumen investasi yang tepat apabila repatriasi dana tax amnesty masuk kedalam tanah air.

Presiden menekankan bahwa pemanfaatan capital inflow hasil pengampunan pajak harus digunakan untuk menggerakkan perekonomian nasional ditengah melemahnya roda perekonomian global.

“Saya sampaikan bahwa posisi pemerintah terkait ‘tax amnesty’ sangat jelas bahwa pemerintah ingin ‘tax amnesty’ bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara.
yang kedua juga memeperluas tax based kita sehingga kedepan kita akan mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib pajak.”  kata presiden Joko Widodo

DPR: Efektifkah Tax Amnesty diterapkan di Indonesia?

Baca Juga mengenai :

Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau RUU Tax Amnesty, dalam rapat bergulir topik mengenai efektifitas RUU ini dan apakah dana ini benar benar mampu untuk mendongkrak perekonomian negara.

DPR mengundang Gubernur BI dan ketua Otoritas Jasa Keuangan membahas RUU pengampunan Pajak, gubernur BI agus martowardoyo memaparkan potensi dana hasil repatriasi dalam rapat komisi 11 DPR RI.

Dana repatriasi yang terkumpul bisa mencapai 560 Triliun rupiah dari implementasi RUU tax amnesty, sementara potensi penerimaan pajak dari kebijakan ini 45,7 triliun rupiah, potensi pajak berasal dari berbagai tarif tebusan yang dikenakan pada aset peserta tax amnesty yang selama ini belum membayar pajak.

Dana repatriasi ini dinilai akan menambah dana masuk dari luar negeri kepasar keuangan indonesia yang ditempatkan dalam bentuk investasi jangka panjang, misalnya dalam bentuk investasi infrastruktur atau deposito di perbankan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Siapkah Tax Amnesty diterapkan di Indonesia?

sebanyak 341 kantor pelayanan pajak pratama diseluruh indonesia menyiapkan meja informasi dan loket pelayanan tax amnesty lantas seperti apa kesiapan pemerintah mengelola data dan dana tentunya para wajib pajak yang mendapat pengampunan dari negara.

Pemerintah mulai mencoba berlari lebih cepat dengan tax amnesty dengan dibuka 341 kantor pajak, juga menyiapkan instrumen maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung permohonan untuk pengampunan pajak dari para wajib pajak.

saat ini pemerintah sedang bergerak kearah yang tepat dari sisi administrasi pajaknya dengan upaya menyiapkan kantor pelayanan, meja informasi yang memudahkan wajib pajak mengenai bagaimana cara untuk apply tax amnesty atau mendapatkan surat pernyataan mengenai tax amnesty.

Kemana Dana Tax Amnesty di Tampung?

Selain itu dari kementrian BUMN, kementrian BKPM dan perbankan nasional tampaknya juga sangat mendukung hal ini dengan menyiapkan berbagai instrumen berupa penunjukan 19 bank persepsi yang ditunjuk ada 18 manajer investasi serta 19 perusahaan sekuritas, hal ini sudah menunjukan pemerintah on the right track dalam hal ini.

Presiden Joko Widodo akan melakukan safari sosialisasi mengenai tax amnesty dalam forum forum bisnis di sejumlah kota di indonesia untuk bertemu dengan pelaku bisnis di kota tersebut akankah mampu mendorong untuk kesuksesan program ini.

Dengan turun tangannya presiden langsung kedalam persoalan tax amnesty ini, jelas memperlihatkan bahwa tax amnesty adalah program prioritas nasional untuk tahun ini setelah program infrastruktur tentunya, seperti kita lihat selama ini presiden Jokowi terlihat hadir dalam “groundbreaking” di berbagai proyek infrastruktur.

Negara Tax Heaven Kebakaran Jenggot karena Tax Amnesty Indonesia

Selain itu ada beberapa negara tax heaven atau negara surga pajak sedang kebakaran jenggot, yaitu menawarkan atau merayu menjadi kewarganegaraan dengan syarat yang lebih mudah bahkan ada yang berani menawarkan untuk membayarkan uang tebusan namun dana tetap berada dinegara mereka.

Tentunya pemerintah sudah memikirkan dan berhitung mengenai hal ini, karena tax amnesty bukan hanya mengenai menarik dana yang berada diluar negeri ke dalam negeri tapi juga dana yang sudah ada di dalam negeri serta UKM yang belum melaksanakan pembayaran pajak dengan benar.

Tax Force Tax Amnesty Langsung dibawah Presiden Jokowi

Presiden Jokowi juga berencana membuat Tax Force sendiri langsung dibawah presiden untuk tax amnesty ini, pembentukan tax force ini merupakan langkah tepat untuk sukses nya tax amnesty, ketika bicara mengenai tax amnesty dan bagaimana orang mau berpartisipasi tentunya hal yang paling utama adalah trust, apakah data yang di ungkap oleh wajib pajak tidak disalah gunakan.
Dalam hal ini mengenai pembentukan Tax Force, presiden memberikan proteksi bahwa tidak ada data dari wajib pajak yang disalahgunakan, dan membuat trust dari calon peserta tax amnesty semakin besar.

Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana uang yang ditanamkan di indonesia atau dana dana yang berada diluar negeri berhasil ditarik ke dalam negeri serta dana dana yg berada di dalam negeri dan UKM memberikan return yang baik.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda

 

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Video mengenai Wowww Singapura Kebakaran Jenggot akibat Tax Amnesty Indonesia

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Menyusul Tax Haven di Indonesia Setelah Tax Amnesty Datang

Menyusul Tax Haven di Indonesia Setelah Tax Amnesty Datang

Target Tax Amnesty Indonesia

Tarik ulur undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak mulai mengkerucut sempat terjegal parlemen DPR pada Kuartal lalu, kini pemerintah optimistis rancangan undang-undang tax amnesty akan lolos di Senayan. Dan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Undang-Undang Tax Amnesty atau UU Pengampunan Pajak, pada Selasa (28/06/2016).

Tidak berhenti sampai disitu pemerintahkan bahkan sudah memiliki rencana lanjutan mempersiapkan lokasi surga pajak ataupun Tax Haven di Indonesia, Wilayah mana mana yang menjadi surga pajak di Indonesia, Tax Amnesty datang Tax Haven akan kita ulas dalam artikel kali ini.

Kita terlebih dahulu dari beberapa data mengenai target dari pajak ataupun juga tax amnesty yang dilakukan pemerintah, pemerintah dan bank central memiliki angka target ataupun angka target dana masuk dari tax amnesty dengan versi yang berbeda.

Komisi XI DPR RI kembali menggelar pembahasan RUU pengampunan pajak alias tax amnesty dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI). Keduanya, diberi kesempatan Komisi XI untuk menjabarkan mengenai tax amnesty.

Baca Juga Mengenai :

Estimasi Dana Masuk menurut Pemerintah

Pemerintah menargetkan tambahan penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 180 triliun. Dana ini nantinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

“Jadi ada sekitar Rp 180 triliun, tapi yang ditaruh di APBN-P adalah Rp 165 triliun,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2016). sumber detik.com

Sedangkan menurut Bank Indonesia

Gubernur BI Agus Martowardojo menuturkan, penerapan tax amnesty membawa tambahan dana masuk ke Indonesia. Alhasil, kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada laju perekonomian Indonesia.

“Dengan tax amnesty penerimaan pajak dari masuknya dana tersebut sebesar Rp53,4 triliun atau mengurangi defisit fiskal. Dan repatriasi dana sebesar Rp50 triliun,” tutur Agus. sumber okezone.com

Jadi perbedaan pemasukan dana pajak versi pemerintah dengan bank central berbeda hampir sepertiga dari estimasi pemerintah mengenai dana yang masuk ke Indonesia, perbedaan tersebut karena masing-masing mempunyai formulasi dasar perhitungan sehingga keluar angka pemasukan akibat kebijakan Tax Amnesty yaitu :

Formulasi perhitungan menurut Pemerintah dan BI

Bambang menjelaskan, Rp 180 triliun itu bersumber dari deklarasi dan repatriasi wajib pajak dengan dana di luar negeri dengan tarif rata-rata 4% atas dana Rp 3500 – Rp 4000 triliun yakni sebesar Rp 160 triliun.

“Jadi 4% dikali target kita sekitar Rp 3500- 4000 triliun,” ujarnya.

Kemudian adalah deklarasi dari wajib pajak dengan dana di dalam negeri dengan tarif rata-rata 2% atas dana yang diperkirakan Rp 1000 triliun, yakni Rp 20 triliun.

“Nah itu adalah gambaran kasarnya. Kalau nanti kita upayakan ada data orang yang berpartisipasi,” paparnya. sumber detik.com

Sedangkan Bank Indonesia lebih pesimistis dalam menghitung target penerimaan tax amnesty. Bank Indonesia memperkirakan dana orang Indonesia di luar negeri mencapai Rp 3.147 triliun.

Sebanyak 60 persen merupakan dana legal, sisanya ilegal. Dari jumlah itu, pemasukan tarif tebusannya diperkirakan Rp 47,5 triliun. sumber katadata.co.id

Menurut kontan.com
Yang sedang dikejar pemerintah dengan Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak hanyalah pelaku tax avoidence. Jika demikian, maka potensi penerimaan pajak menurut BI hanyalah Rp 53,4 triliun.

“Tax avoidence ini hanya 60% dari potensi seluruhnya, Rp 3.147 triliun,” ujar Agus, Senin (23/5) di Jakarta.

Adapun potensi itu diperoleh BI berdasarkan data dari global financial integrity, yang merupakan illicit fund atau yang sifatnya pelanggaran pajak dan dana-dana ilegal. “Kalau mau efektif, apakah bersedia kalau tindak kriminal itu dimanfaatkan,” katanya.

Hal itu Ia sampaikan dalam rapat kerja antara BI, pemerintah dan dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini. Rapat menyoroti soal potensi penerimaan pajak dari kebijakan tax amnesty.

Tarif deklarasi Tax Amnesty

TARIF DEKLARASI ASET 

Yang dimaksud dengan Deklarasi aset adalah apabila orang atau wajib pajak yang menyatakan (mengakui) mempunyai harta atau rekening baik di dalam maupun luar negeri. Adapun besaran tarif pajak berdasarkan periode pelaporan adalah sebagai berikut:

Periode I
1 juli 2016 sampai dengan 30 september 2016 = 4%
Periode II
1 Oktober 2016 sampai dengab 31 desember 2016 = 6%
Periode III
1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 = 10 %

TARIF REPATRIASI ASET

Kembali lagi pemerintah memberikan insentif tarif pajak, apabila wajib pajak meng-ingin-kan kekayaan mereka atau rekening mereka yg berada di tax haven dipindahkan ke dalam negeri, berikut tarif pajak berdasarkan periode pelaporannya:

Periode I
1 juli 2016 sampai dengan 30 september 2016 = 2%
Periode II
1 Oktober 2016 sampai dengab 31 desember 2016 = 3%
Periode III
1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 = 5 %

Apakah Insentif Pajak yang Diberikan Jika Dana tersebut di Gunakan Untuk UMKM?

Adalagi yang menarik dari program tax amnesty yg di berikan oleh pemerintah yaitu mengenai Tarif tebusan asset umkm, ketika para konglomerat wajib pajak memutuskan untuk me-repatriasi asset mereka ke Indonesia dan menggunakan dananya untuk asset UMKM pajak yang harus mereka bayar ke pemerintah adalah sebesar hanya 0,5%, nyaris 0% atau tidak bayar pajak.

Solusi yang menarik yang ditawarkan oleh pemerintah, dana besar tersebut bisa digunakan atau di investasikan ke sector real ketika digunakan untuk asset UMKM, para pengusaha kecil dan menengah bisa menghidupkan sendi sendi kehidupan real sehingga dapat bermanfaat bagi roda perekonomian.

RENCANA TAX HAVEN DI INDONESIA

Pemerintah tidak berhenti hanya sampai tax amnesty saja, pemerintah juga berencana menyediakan Tax Haven atau Surga Pajak bagi para orang kaya pemilik modal, masih dalam pengkajian dan belum diputuskan tapi memang rencana sudah di utarakan oleh menko perekonomian seperti yang kami dikutip dari metrotvnews.com

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengisyaratkan rencana Pemerintah untuk menyiapkan area tax haven atau surga pajak di dalam negeri bisa diimplementasikan tahun ini.

Menurut Darmin, keberadaan area surga pajak ini tak terlepas dari pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak yang segera diterapkan Pemerintah setelah DPR melegaskan aturan hukumnya.
“Pasti bisa tahun ini,” kata Darmin, Jakarta, Senin (27/6/2016).

Apakah Indonesia yang pertama menjadi surga pajak di wilayah asean, Seperti diketahui selama ini beberapa negara seperti Singapura dan Malaysia sudah terlebih dahulu memiliki Lokasi yang menawarkan Tax Haven.

Selain itu ada juga British Virgin Islands, Guernsey, Samoa, Bermuda, Cyprus, Dominica, Belize, Hong Kong hingga Vanuatu kerap dijadikan tax haven. Negara ini pun kerap disebut sebagai offshore financial centres karena keberadaannya yang jauh di tengah lautan.

Adapun lokasi yang menerapkan tax haven masih dalam proses pengkajian dan menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan, ada tiga kriteria agar suatu daerah atau wilayah bisa dijadikan offshore financial center alias pusat bermukimnya perusahaan-perusahaan cangkang atau perusahaan bertujuan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV).

Pertama, memiliki infrastruktur yang memadai, seperti lembaga keuangan skala internasional.

Kedua, bukan wilayah yang sudah memiliki rezim pajak normal, seperti Jakarta. Artinya, wilayah itu telah menerapkan sistem pajak yang khusus, misalnya tarif pajak lebih rendah.

Ketiga, daerah tersebut harus mempunyai infrastruktur yang memadai. “Jadi tidak boleh yang underdevelopment (masih pengembangan), tapi infrastruktur memadai lah,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (22/6) malam. sumber katadata.co.id

Kira Kira Anda Tahu Dimana Lokasi Tax Haven di Indonesia?

Namun yang menarik adalah terlepas dari pro dan kontra tax amnesty atau pengampunan pajak dan adanya tax haven jika kita mengacu pada asas keadilan, ternyata yang mendapatkan keringanan atau pengampunan pajak adalah mereka yang memiliki uang dalam jumlah yang banyak.

Tapi setidaknya program tersebut akan membantu pemerintahan mengelola keuangan menjadi lebih bagus serta berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia dan kita lihat bagaimana realisasi mengenai rencana Tax Haven serta keberhasilan pelaksanaan Tax Amnesty di Indonesia.

Anda Kesulitan Mengenai Pajak, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda

 

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Video mengenai Menyusul Tax Haven di Indonesia Setelah Tax Amnesty Datang

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan