Tax Amnesty Ungkap Tebus Lega

Tax Amnesty Ungkap Tebus Lega

Jargon baru dari Dirjen Pajak mengenai Tax Amnesty yaitu Ungkap, Tebus, Lega. berikut arti mengenai jargon tersebut:

Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar negeri, yang belum dilaporkan salam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas Negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diiungkapkan oleh wajib pajak.

Untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Konsultasikan Masalah Pajak Anda melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

 

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampnan pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Seperti kita ketahui akhir akhir ini pemeritah melalui dirjen Pajak sedang gencar-gencarnya sosialisasi masalah Tax Amnesty, berikut beberapa hal mengenai tax amnesty apa yang melatar belakangi adanya kebijakan tersebut dan tujuan serta manfaat dari program tax amnesti atau pengampunan pajak.

Latar Belakang Tax Amnesty

  • Kebutuhan Dana, untuk pembangunan sangat besar, sementara harta WNI banyak parker di luarnegeri
  • Kepatuhan Masih Rendah, kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
  • Keterbukaan Informasi Perbankan, Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiab pajak.

Tujuan Tax Amnesty

  • Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta
  • Reformasi pajak yang berkelanjutan
  • Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang

Manfaat Tax Amnesty

  • Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian targer penerimaan pajak
  • Peningkatan investasi dan likuiditas domestic, perbaikan nilia tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.
  • Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid komprehensif dan terintegrasi.

Siapa Yang Dapat Memanfaatkan Amnesty Pajak?

Yang mendapat manfaat tax amnesty adalah Wajib Pajak itu sendiri, kecuali Seluruh Wajib Pajak yang sedang:

  1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  2. Dalam proses peradilan; atau
  3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Bagaimana caranya agar Wajib Pajak memperoleh manfaat atau bisa ikut dalam program tax amnesty, yaitu dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Uang tebusan adalah nilai yang dibayar dari perhitungan tarif pajak dikalikan dengan Nilai Harta Bersih.

Sedangkan Nilai Harta Bersih adalah Harta dikurangi Utang.

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Nilai Harta Bersih

 

Berapa Nilai Tarif Tebusan Tax Amnesty ?

Nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan periode pelaporan serta jenis pelaporannya.

Repatriasi/Deklarasi dalam negeri

2% 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016

3% 1 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

5% 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

repatriasi

Deklarasi Luar Negeri

4% 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016

6% 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

10% 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

repa luar

Tarif untuk UMKM

0,5% 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017  UMKM dengan deklarasi nilai harta s.d. 10 Milyar

2% 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 UMKM dengan deklarasi nilai harta > 10 milyar

umkm

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Jasa Pengurusan Pajak Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO Jasa Pengurusan Pajak

 

Konsultasi Pajak Lewat Whatsapp

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Video mengenai Menyusul Tax Haven di Indonesia Setelah Tax Amnesty Datang

 

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Bukan rahasia lagi, tak sedikit aset masyarakat Indonesia yang ‘parkir’ di negeri orang. Tax Amnesty merupakan peluang besar untuk membersihkan catatan pajak mereka dari noda.

 

Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Suatu tantangan besar bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpul pajak bekerja lebih keras dalam memeriksa Wajib Pajak bahkan menambah jumlah Wajib Pajak baru demi meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan rencana menerapkan Tax Amnesty (pengampunan pajak).

Simak wawancara Media Keuangan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro terkait rencana kebijakan tersebut.

Untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Konsultasikan Masalah Pajak Anda melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

 

Apa latar belakang Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan Tax Amnesty tahun ini?

Pertama, Tax Amnesty harus dilihat sebagai suatu kebijakan ekononomi yang bersifat mendasar. Ini adalah kebijakan yang dimensinya luas, bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal atau perpajakan.

Dengan adanya Tax Amnesty, diharapkan ada potensi penerimaan yang bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun berikutnya diharapkan APBN kita menjadi lebih sustainable. Pemberlakuan Tax Amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Di sisi lain, kebijakan Tax Amnesty ini diharapkan dapat diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Tentunya hal ini akan sangat membantu stabilitas perekonomian makro kita. Jadi kami melihat kebijakan ini sangat starategis karena dampaknya bersifat menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia pernah menerapkan Tax Amnesty di tahun 1984 dan Sunset Policy di tahun 2008. Bagaimana pemerintah berkaca terhadap kebijakan tersebut?

Kondisi politik pada tahun 1984 berbeda dengan sekarang. Tax Amnesty juga tidak selesai seutuhnya, jadi berhenti di tengah jalan. Pada saat itu Tax Amnesty diperlukan karena Indonesia baru saja memulai reformasi sektor perpajakan.

Sebelumnya perekonomian kita sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas bumi. Jadi penerapan Tax Amnesty saat itu tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak ada keterbukaan informasi secara otomatis.

Baca Juga Mengenai :

Maka urgensi Tax Amnesty di tahun 2016 ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Tax Amnesty tahun 1984 atau kebijakan Sunset Policy tahun 2008.

Apa urgensi dengan adanya rencana keterbukaan informasi di tahun 2018 terhadap penerapan kebijakan Tax Amnesty?

Tax Amnesty ini bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan pembayar pajak. Tentunya kita menginginkan mereka menjadi pembayar pajak yang patuh. Masalahnya, saat ini masih banyak aset yang belum dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia.

Maka keterbukaan arus informasi harus dibuat agar tidak ada lagi kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini membuat kita tidak bisa mengakses data perbankan di negara lain karena asas resiprokal tidak terpenuhi. Nanti tahun 2018 sudah ada keterbukaan informasi.

Intinya, tidak ada tempat bagi orang Indonesia untuk menyembunyikan harta. Mau tidak mau semua orang harus melaporkan hartanya. Apakah Tax Amnesty ini meliputi keringanan tariff atau ada keringan pidana juga? Tax Amnesty ini terdiri dari dua hal, keringanan tarif dan penghapusan sanksi dari pelanggaran pajak. Seperti halnya orang yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tapi masih belum benar.

Bisa jadi karena orang tersebut salah atau lupa memasukkan data. Belum tentu itu terindikasi pidana. Maka mereka juga termasuk kategori yang mendapat penghapusan sanksi. Begitu juga dengan Tax Amnesty ini.

Berapa potensi peningkatan penerimaan dengan diberlakukannya Tax Amnesty?

Minimun Rp 60 triliun dari segi penerimaan. Kami melihat potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak. Hal ini didukung oleh berbagai data yang menunjukkan aset tersebut diperoleh dari Indonesia tapi disimpan di luar negeri.

Jadi kami melihat potensinya penerimaannya bahkan minimal bisa 100 triliun. Basis pajak Tax Amnesty adalah orang Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi wajib pajak untuk mendeklarasi hartanya yang belum dilaporkan.

Keuntungan lainnya, Tax Amnesty ini juga bermanfaat bagi orang Indonesia yang belum mempunyai NPWP. Kita berharap, hal ini memberikan peluang bagi mereka yang belum punya NPWP untuk segera mendapatkan NPWP dan segera membayar. Jadi mereka memulai catatan pajaknya dengan clear.

Namun intinya bukan untuk meningkatkan jumlah WP, tapi bertambahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan adanya Tax Amnesty, kita harapkan orang Indonesia yang sudah atau belum memiliki NPWP bisa melaporkan hartanya secara jujur 100 persen.

Apa pesan kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak yang akan mengimplementasikan kebijakan ini?

Kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak, saya harapkan semuanya bisa mendukung penuh pelaksanaan program Tax Amnesty. Tidak hanya menjadikan Tax Amnesty sebagai sasaran target di tahun 2016 saja, tapi harus dijadikan landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depan.

Kita harap dengan adanya Tax Amnesty tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data informasi menjadi jauh lebih akurat. Dengan demikian tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak atau isu terkait gangguan iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang berlebihan.

Artikel ini disadur dari “MEDIA KEUANGAN” Dirjend PAJAK RI  VOLUME XI / NO. 103 / APRIL 2016

Anda Kesulitan Mengenai Pajak, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Jasa Pengurusan Pajak Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO Jasa Pengurusan Pajak

 

Konsultasi Pajak Lewat Whatsapp

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Video mengenai Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Tax Amnesty : Pro dan Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak

Tax Amnesty : Pro dan Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak

Tax Amnesty Pro Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak Terbaru
ilustrasi gambar Pro dan Kontra Penerapan UU Tax Amnesty

Tax Amnesty dan pro kontra mengenai UU pengampunan pajak, belakangan ini perintah tengah gencar melakukan reformasi di berbagai macam bidang, dan salah satunya adalah perpajakan.

Ada banyak sekali kebijakan yang berusaha dibuat pemerintah agar masyarakat merasa nyaman dengan tatanan pajak yang baru ini. Salah satu aturan perpajakan yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah adalah mengenai tax amnesty atau istilah orang umum adalah pengampunan pajak.

Baca Juga Mengenai :

Untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Konsultasikan Masalah Pajak Anda melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

 

Apa itu tax amnesty?

Tentu banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang apa itu tax amnesty atau pengampunan pajak ini. tujuan kebijakan ini adalah penghapusan pajak bagi mereka yang mendapatkan wajib pajak, dan menyimpannya dananya di luar negeri.

Mereka ini atau para pengusaha ini, biasanya tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan menyetorkan sejumlah pajak tertentu pada pemerintah.

Dengan adanya tax amnesty ini, diharapkan mereka atau para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri, akan menarik dananya yang berada di luar negeri tersebut, dan memindahkannya ke dalam negeri.

Para WP atau Wajib Pajak ini kemudian akan diberikan nomor yang baru, dan peraturan baru, dengan demikian diharapkan aturan ini akan membantu untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

Keuntungan adanya UU Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :   5 Hal Penting Yang Perlu Diketahui Mengenai Jasa Konsultan Pajak

Adanya kebijakan ini tentunya memberikan banyak keuntungan untuk semua pihak, seperti keuntungan pemerintah, untuk para pengembang dan tentunya para investor sendiri. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang akan didapat tersebut :

1. Untuk pemerintah

Ketika tax amnesty ini diberlakukan, tentunya pemerintah akan mendapatkan sejumlah keuntungan, dan keuntungan terbesar adalah dapat meningkatkan penghasilan pajak baru untuk pemerintah.

Dengan masuknya dana-dana segar dari luar negeri ke Indonesia, tentunya ini akan semakin memanbah catatan pajak baru untuk pemerintah.

Ini juga yang akan membuat pemerintah dapat membangun berbagai macam kebutuhan negara dengan lebih baik.

Sepeti diketahui bersama beberapatahun yang lalu penerimaan kas negara dinilai sangat kecil untuk memelihara dan membangun negara ini, dan dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan akan memberikan suntikan dana segar, untuk membangun negara.

Tercatat sebanyak Rp 2.700 triliun dana milik pengusaha Indonesia berada di luar, jika dana-dana ini dapat masuk ke Indonesia, tentunya akan menjadi sebuah sumber pajak baru untuk pemerintah.

2. Untuk pengembang

Ketika tax amnesty atau pengampunan pajak ini diberlakukan, maka hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh pada sektor property.

Sektor ini dapat berkembang dengan sangat pesat. Belakangan ini para investor enggan untuk melakukan investasi property di Indonesia, karena menilai pajak property di Indonesia ini cukup tinggi.

Akan tetapi dengan adanya tax amnesty ini, maka pemerintah daapt memberikan berbagai macam keringanan untuk membangkitkan bisnis property di Indonesia.

Jika hal ini berhasil, bukan tidak mungkin perkembangan industri property di Indonesia akan semakin meningkat pesat.

3. Untuk Investor

Adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga akan memberikan keuntungan untuk para investor, terutama investor dari sektor industri property, dan berbagai sektor lainnya.

Dengan adanya tax amnesty ini, tentunya pajak yang biasanya banyak dibebankan ada masyarakat akan sedikit berkurang. Ini juga yang akan membuat berbagai macam sektor termasuk sektor properti akan meroket tajam.

Orang cenderung lebih berani untuk melakukan investasi atau membeli properti karena menilai lebih murah, dan bukan menjadi momok yang menakutkan lagi.

4. Keberhasilan negara lain

Terdapat sekiranya 4 negara yang berhasil melakukan tax amesty ini, ini juga yang membuat negara-negara ini berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi yang tengah menderanya, seperti negara, Brazil, Afrika Selatan, India dan Italia.

Indonesia pernah melakukan tax amnesty ini pada tahun 1984 dan juga 2004, namun konsep tersebut gagal, lantaran kurang tegaknya sistem hukum yang ada di Indonesia.

Kali ini pemerintah berupaya agar sistem pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah dilakukan kali ini berhasil, dan membuat Indonesia menjadi selangkah lebih maju dalam bidang perekonomian.

Kerugian adanya UU Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :   5 hal yang perlu diketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Selain keuntungan, ada juga beebrapa kerugian atau kekurangan yang akan diterima oleh negara atau bidang yang terkait lainnya dengan adanya Tax Amnesty ini.

Hal seperti ini tentunya berdasarkan pengalaman Indonesia di masa lalu. Dimana Indonesia pernah 2 kali gagal dalam menggunakan tax amnesty ini. Berikut ini adalah beberapa kekurangan terebut, seperti :

1. Mengumumkan asset para Wajib pajak

Dalam rancangan Undang-Undang tersebut sebaiknya memasukkan pasal yang menuntut para WP atau Wajib pajak setidaknya 25% dari asset yang dimiliki oleh para WP diumumkan untuk kemudian diobligasikan kepada negara.

Secara tidak langsung hal ini akan memberikan pendapatan tambahan pada pemerintah.

2. Membedakan besar kecilnya pajak

Selain itu besar atau kecilnya pajak yang akan diberikan sebaiknya berbeda-beda tergantung kemampuan si pembayar pajak, sebagai contoh pajak untuk para pengusaha menengah dan untuk para pengusaha kecil, tentunya harus berbeda agar adil.

Tentunya tidak adil, ketika pemerintah meratakan besaran pajak yang harus dibayar oleh para pengusaha, tanpa menilai pendapatan atau kesanggupan dari pengusaha tersebut.

Tetapi dengan adanya perbedaan seperti ini, para pengusaha tidak akan merasa keberatan dengan pajak yang ada tersebut.

3. Memetakan potensi penghasilan pada WP

Dalam Undang-Undang ini juga sebaiknya dicantumkan pula, berbagai macam aset yang dimiliki oleh para WP, seperti deposito, sekuritas, property, dll, setelah para WP ini mendapatkan mengampunan pajak.

Hal seperti ini tentunya perlu dilakukan, agar pemerintah atau negara dapat memantau asset yang dimiliki oleh [engusaha terebut, hal ini penting untuk mengatasi korupsi yang mugkin saja timbul.

4. Koordinasi para penegak hukum

Hal berikutnya yang juga perlu dipersiapkan untuk mewujudkan tegaknya dan berjalannya RUU Tax Amnesty ini adalah adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum.

Seperti diketahui bersama Indonesia sudah 2 kali gagal dalam menjalankan program ini, dan semua hal ini tentunya berkaitan dengan tidak adanya koordinasi yang baik dan kurang kuatnya kinerja penegak hukum yang ada.

5. Mengatur insentif untuk para WP

Dalam RUU ini juga sebaiknya dibahas mengenai insentif bagi para Wajib Pajak atau para WP, setelah para WP tersebut mengajukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Pengaturan seperti ini tentu saja diperlukan, agar para WP ini patuh dan mengikuti perintah atau aturan yang akan diberlakukan kelak.

Hal-hal seperti ini tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, ada tahapan yang sebaiknya dilakukan. Mengingat Indonesia pernah kali gagal dalam menjalankan program tersebut.

Pada dasarnya program Tax Amnesty ini cukup baik, namun program seperti ini tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari berbagai macam pihak, seperti pihak pemerintah, pihak direktorat pajak, pihak penegak hukum, dan beberapa pihak terkait lainnya.

Berita terbaru tentang pro dan Kontra Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :  6 Hal Penting Mengenai Laporan Keuangan Perusahaan

Hingga saat artikel ini di tulis pro dan kontra tentang RUU ini masih saja bergulir, banyak sekali orang yang mempertanyakan tentang kesanggupan pemerintah untuk menjalankan program tersebut.

Namun banyak juga beberapa pihak yang mempertanyakan berbagai macam keuntungan yang akan didapat dari adanya tax amnesty ini, apakah hal tersebut akan benar-benar terjadi atau tidak.

Ada juga yang berpendapat bahwa adanya Tax Amnesty ini sedikit banyak membuat para pembayar pajak yang taat menjadi sedikit malas dan enggan membayar pajak.

Namun bagaimanapun pro kontra yang terjadi, tentunya setiap orang harus menilai secara bijak keuntungan dan kerugian yang ada untuk masyarakat.

Pemerintah juga sebaiknya memperhatikan hal ini dengan baik, bukan hanya berdasarkan keuntungan dari beberapa macam pihak aatu golongan tertentu saja.

Baca Juga Mengenai1001 Mengenai Tax Amnesty

Anda kesulitan mengenai Pajak dan Pelaporannya, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami,

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa konsultan pajak dari Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Baca Juga Mengenai

Jasa Pengurusan Pajak Consulting | Jasa Konsultan Pajak 

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO Jasa Pengurusan Pajak

 

Konsultasi Pajak Lewat Whatsapp

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Video Mengenai Pro dan Kontra penerapan UU Tax Amnesty

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan