Diundur, Proses Administrasi Tax Amnesty

Diundur, Proses Administrasi Tax Amnesty

diundur-tax-amnesty

Pemerintah memastikan untuk memperpanjang pelaksanaan administrasi serta repatriasi program pengampunan pajak atau tax amnesty, dari yang seharusnya berakhir bulan September diundur menjadi bulan desember 2016. Hal ini dilakukan setelah adanya keluhan dari para pengusahan bahwa dengan waktu selama 3 bulan terlalu singkat untuk proses administrasi.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh mentri keuangan Sri Mulyani kepada para pengusaha yang diundah ke Instana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2016)

“Kami beri penekanan bahwa secara undang-undang yang penting mereka melakukan deklarasi dan membayar berdasarkan jumlah deklarasi yang ia sampaikan dengan rate yang ada,” ujar Menteri Keuangan saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, usai pertemuan dengan para pengusaha Kamis 22 September 2016.

Sri Mulyani menambahkan mereka yang melakukan deklarasi pada September ini akan tetap dikenai tarif tebusan 2 persen meski repatriasi dan persyaratan administrasinya diselesaikan pada Desember. Rencananya hal itu akan diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Keuangan.

“Untuk memberikan kejelasan, saya akan memberikan semacam Peraturan Menteri Keuangan. Namun, yang paling penting, sesuai dengan semangat undang-undang bahwa mereka melakukan deklarasi dulu,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu ketua umum KADIN Rosan Roslani menyambut positif keputusan pemerintah, dengan adanya keputusan tersebut para pengusaha dapat menyiapkan segala kelengkapan dokumen tax amnesty selain itu menurut pengusaha yang juga Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Rosan Roeslani, usai pertemuan mengatakan,

“Tadi juga disampaikan proses administrasi diizinkan bisa mundur sampai Desember. Sudah disetujui oleh Ibu Menteri,” kata Rosan Roeslani

Hanya saja, Rosan menegaskan bahwa yang diperpanjang hingga Desember hanya proses penyelesaian administrasi. Pembayaran tebusan tetap harus dibayar paling lambat September. Dengan begitu, perpanjangan ini tak perlu mengubah UU yang sudah ada.

“Tadi juga ada pertanyaan, kalau dananya belum masuk tapi sebetulnya mau declare untuk repatriasi gimana? Tadi Presiden menyatakan, ya sudah bayar 2 persen dulu tapi tetap akan dipantau dananya itu masuk ke Indonesia. Jadi ini hanya masalah administrasi,” ucap Rosan.

Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa selama ini yang menghambat untuk proses pengajuan pengampunan pajak atau tax amnesty adalah proses administrasi yang memberatkan para pengusaha untuk mengikuti tax amnesty.

Karena, pengurusan proses kelengkapan administrasi akan memakan waktu cukup lama. Dengan diperpanjangnya periode administrasi pengampunan pajak atau tax amnesty ini, maka Rosan Roeslani optimistis akan semakin banyak pengusaha yang mengikuti program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak ini.

“Para pengusaha yang tergabung dalam Kadin akan berencana mendaftar tax amnesty secara serentak pada 27 September mendatang, kami mengimbau tanggal 27 (September) ini bersama-sama deklarasi meskipun sudah banyak juga yang deklarasi,” ucap Rosan Roeslani.

Presiden Joko Widodo menyetujui kelonggaran dalam hal administrasi. Jadi, pengusaha tetap diminta melakukan deklarasi sebelum 1 Oktober 2016. Urusuan administrasi dan repatriasinya, bisa dilakukan belakangan dengan batas waktu hingga Desember.

sumber: kompas dot com dan Republika

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Qamy berijin Kuasa Hukum Pajak

Selain terdaftar sebagai Konsultan Pajak Resmi, konsultan pajak Qamy juga dapat sebagai Kuasa Hukum Pajak yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Qamy consulting adalah solusi masalah perpajakan untuk anda atau perusahaan anda. Mulai dari perencanaan, pembuatan laporan pajak tahunan dan laporan pembukuan serta jika ada sengketa atau banding konsultan pajak Qamy dapat segera membantu anda. Jika diperlukan untuk “beracara” di Pengadilan Pajak anda atau perusahaan anda tidak perlu mencari kuasa hukum pajak lain, karena Konsultan Pajak Qamy berijin sebagai Kuasa hukum Pajak Anda dan Perusahaan Anda.

Konsultan Pajak Qamy Ijin Praktik Tingkat C

Dapat melayani Wajib Pajak Pribadi atau Perusahaan Dalam Negeri maupun Perpajakan International

Konsultan pajak yang memiliki izin praktik ini adalah mereka yang memiliki sertifikat Konsultan Pajak tingkat C yaitu yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik perpajakan Dalam Negeri/Nasional maupun perpajakan International.

Konsultasi Pajak Lewat WA banner



BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Klik tombol dibawah ini untuk menghubungi kami

Video mengenai Diundur, Proses Administrasi Tax Amnesty

Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 3

Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 3

yang sering ditanyakan mengenai tax amnesty

Meneruskan artikel mengenai Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 1 dan  Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 2Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 4  kali ini akan kami lanjutkan dengan tambahan 20 pertanyaan mengenai tax amnesty.

41. Deposito Dalam Negeri dalam bentuk valas sudah dilaporkan di SPT 2015 sesuai kondisi Desember 2015, apakah boleh ikut TA? Apakah selisih kurs akibat dampak perbedaan kurs merupakan Harta tambahan yang menjadi objek Pengampunan Pajak?

Jawaban:
Dalam hal tidak terdapat penambahan dalam deposito valas tersebut, maka tidak ada Harta tambahan atas deposito sebagai objek Amnesti Pajak.
Dalam Ketentuan Pengampunan Pajak diatur dalam hal terdapat Harta tambahan yang menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

42. Bagaimana perlakuan atas kenaikan harga tanah yang atas tanah tersebut pernah dilaporkan sebelumnya dalam SPT Tahunan PPh, walaupun tidak ada penambahan aset atas tanah tersebut.

Jawaban:
Kenaikan nilai tanah yang hanya diakibatkan kenaikan harga tanah per meter dan bukan diakibatkan penambahan Harta atas tanah tersebut, bukan merupakan objek pajak Amnesti Pajak.

43. Wajib Pajak membangun tempat usaha (bangunan baru) diatas tanah kosong yang ada bangunan lamanya. Wajib Pajak pernah melaporkan kepemilikan tanah dalam SPT Tahunan PPh. Apakah atas bangunan baru perlu di laporkan dalam Surat Pernyataan?

Jawaban:
Atas bangunan baru dan bangunan lama yang belum dilaporkan tersebut merupakan objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta

44. Wajib Pajak melakukan penambahan kapasitas gudang dengan cara memperluas gudang dari sebelumnya 300 meter menjadi 1000 meter di tahun 2014. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan di tahun 2012 dengan mencantumkan gudang tersebut (300 meter). Wajib Pajak belum pernah menyampaikan SPT Tahunan sejak 2013. Bagaimana perlakuan Amnesti Pajak atas harta tersebut?

Jawaban:
Atas tambahan berupa gudang yang lebih luas merupaka objek Amnesti Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta. Objek Amnesti Pajaknya sebesar nilai wajar dari perluasan bangunan yang dilakukan pada akhir Tahun Pajak SPT Terakhir.

45. Pengusaha memiliki omset s.d. 4,8 Milyar dan mempunyai harta di luar negeri yang tidak dilakukan repatriasi (WP memilih untuk deklarasi luar negeri). Tarif mana yang dikenakan atas harta yang akan menjadi objek Amnesti Pajak.

Jawaban:
Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/ atau pekerjaan bebas berhak mendapatkan tarif khusus (2% atau 0,5%) sebagaimana dimaksud Pasal 4 (3) UU Pengampunan Pajak. Tarif tersebut berlaku bagi seluruh Harta Tambahan Wajib Pajak yang bersangkutan.

46. Wajib Pajak terakhir menyampaikan SPT Tahunan PPh di Tahun Pajak 2010, kemudian berniat mengikuti Amnesti Pajak. Berapa nilai harta yang harus dicantumkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 dan Surat Pernyataan?

Jawaban:
Nilai harta yang dicantumkan dalam SPT Tahun Pajak 2015 adalah
a. nilai Harta sebagaimana tercantum dalam SPT Tahun Pajak 2010 ditambah dengan
b. Nilai Harta yang bersumber dari penghasilan Tahun Pajak 2015.
Atas harta selain a dan b dicantumkan sebagai Harta Tambahan dalam Surat Pernyataan.

47. Harta yang diperoleh sejak kapan yang bisa diikutkan Amnesti Pajak?

Jawaban:
Sepanjang Harta belum dilaporkan sampai dengan Tahun Pajak Terakhir, maka Harta tersebut boleh diajukan sebagai objek Amnesti Pajak.

48. Apakah Harta bersama atas Wajib Pajak suami istri yang memilih melakukan pisah harta dapat diikutkan dalam Amnesti Pajak?

Jawaban:
Harta bersama dapat diikutkan dalam program Amnesti Pajak oleh masing masing Wajib Pajak (suami dan istri) sesuai dengan proporsi kepemilikan yang dimiliki atau kesepakatan kedua belah pihak atas pengakuan harta tersebut.

49. Apa yang dimaksud dengan Surat Pengakuan Kepemilikan Harta dan Surat Pengakuan Nominee

Jawaban:
Surat Pengakuan Kepemilikan Harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang diatasnamakan nama orang lain, sedangkan Surat Pengakuan Nominee adalah surat pengakuan dari pihak yang diatasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam SURAT PENGAKUAN KEPEMILIKAN HARTA.

50. Apakah atas harta yang dimiliki namun masih atas nama orang lain harus diganti namanya untuk dilaporkan surat dalam pernyataan harta?

Jawaban:
Wajib Pajak tidak perlu langsung membalik nama atas harta tersebut namun cukup menyampaikan surat pengakuan nominee dan surat pengakuan kepemilikan oleh pihak lainnya pada saat menyampaikan Surat Pernyataan.

51. Bagaimana menilai harga rumah yang mau diikutkan program Amnesti Pajak?

Jawaban:
Nilai Rumah tersebut dihitung berdasarkan nilai wajar sesuai dengan perhitungan Wajib Pajak.

52. Apakah atas Harta berupa tanah yang disertakan dalam program Amnesti Pajak pada saat akan dibaliknamakan dihadapan notaris memerlukan SKB?

Jawaban:
SKB diperlukan sebagai syarat pembebasan PPh Final atas pengalihan Tanah dan/atau bangunan yang telah mendapat Surat Keterangan, sepanjang pengalihan tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

53. Apakah harta yang bersumber dari penghasilan Luar Negeri menjadi objek amnesti pajak juga?

Jawaban:
Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, termasuk harta yang berasal dari penghasilan luar negeri.

54. Apakah investasi dalam program asuransi kesehatan dapat menjadi objek Amnesti Pajak? Berapa nilai yang harus diungkapkan? Apakah sebesar investasi yang akan diterima di masa depan atau nilai premi yang sudah dibayar?

Jawaban:
Investasi dalam bentuk asuransi kesehatan yang berbentuk unit link merupakan harta dalam bentuk non cash. Untuk itu, pengungkapan nilainya sebesar nilai wajar atas investasi dalam program tersebut.

55. Apakah terdapat fasilitas pembebasan BPHTB untuk kewajiban balik nama atas Harta dalam bentuk Tanah dan/atau Bangunan yang dilakukan sampai dengan Desember 2017?

Jawaban:
BPHTB tidak termasuk fasilitas yang dibebaskan dalam UU Pengampunan Pajak

56. Apabila WP tidak berkenan dengan skema Pasal 18 PMK 118 Tahun 2016 (ketentuan mengenai penyampaian SPT Tahunan PPh terakhir), apakah WP boleh membetulkan SPT PPH Tahun 2011 sd 2014?

Jawaban:
Pembetulan SPT merupakan hak Wajib Pajak, namun apabila SPT Tahun Pajak 2015 disampaikan setelah tanggal 1 Juli 2016 dan Wajib Pajak mengikuti program amnesti pajak ini maka Pasal 18 PMK 118 berlaku.

57. Apakah pembetulan SPT PPh 2015 yang dilakukan sebelum berlakunya UU Pengampunan pajak atas harta yang dilaporkan dalam SPT tersebut dapat diperhitungkan dalam Surat Pernyataan?

Jawaban:
SPT Pembetulan yang dilaporkan ke KPP sebelum tanggal 1 Juli 2016 adalah SPT yang sah sehingga nilai Harta bersih yang telah dilaporkan dalam SPT pembetulan tersebut, dapat diperhitungkan dalam pengungkapan Harta pada Surat Pernyataan.

58. Wajib Pajak memiliki Harta berupa rumah yang diperoleh pada tahun 2000 sebesar 1 Miliar yang kini nilai pasarnya adalah sebesar 3M. Atas Harta tersebut belum pernah dilaporkan dalam SPT. Bagaimana Wajib Pajak harus melaporkannya?

Jawaban:
Dalam UU Pengampunan Pajak, untuk Harta tambahan selain kas dinilai sebesar nilai wajarnya.

59. Apakah penyampaian Surat Pernyataan dapat dikuasakan?

Jawaban:
Penyampaian Permohonan dalam program Amnesti Pajak dapat dikuasakan dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan perdata.

60. Apakah penandatanganan surat permohonan orang pribadi dapat diwakilkan?

Jawaban:
Penandatanganan Surat Pernyataan harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi sendiri.

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai :

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak
Mobile : 0815-1410-1104

Video mengenai Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 3

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=uVtv3HPLk1Y[/embedyt]

File PDF Tax Amnesty Yang Sering Ditanyakan

bisa di download dengan klik disini Klik Disini

Tax Amnesty Ungkap Tebus Lega

Tax Amnesty Ungkap Tebus Lega

Jargon baru dari Dirjen Pajak mengenai Tax Amnesty yaitu Ungkap, Tebus, Lega. berikut arti mengenai jargon tersebut:

Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar negeri, yang belum dilaporkan salam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas.

Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas Negara untuk mendapatkan Amnesti Pajak berupa pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jendral Pajak. Uang Tebusan atas Amnesti Pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif Uang Tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diiungkapkan oleh wajib pajak.

Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampnan pajak. Dengan diterimanya Pengampunan Pajak, Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015.

Seperti kita ketahui akhir akhir ini pemeritah melalui dirjen Pajak sedang gencar-gencarnya sosialisasi masalah Tax Amnesty, berikut beberapa hal mengenai tax amnesty apa yang melatar belakangi adanya kebijakan tersebut dan tujuan serta manfaat dari program tax amnesti atau pengampunan pajak.

Latar Belakang Tax Amnesty

  • Kebutuhan Dana, untuk pembangunan sangat besar, sementara harta WNI banyak parker di luarnegeri
  • Kepatuhan Masih Rendah, kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
  • Keterbukaan Informasi Perbankan, Indonesia segera memasuki era keterbukaan informasi, termasuk automatic exchange of information sehingga tidak mungkin lagi menghindar dari kewajiab pajak.

Tujuan Tax Amnesty

  • Percepatan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi melalui repatriasi harta
  • Reformasi pajak yang berkelanjutan
  • Peningkatan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan panjang

Manfaat Tax Amnesty

  • Peningkatan Tax Ratio melalui pencapaian targer penerimaan pajak
  • Peningkatan investasi dan likuiditas domestic, perbaikan nilia tukar rupiah, dan penurunan suku bunga.
  • Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid komprehensif dan terintegrasi.

Siapa Yang Dapat Memanfaatkan Amnesty Pajak?

Yang mendapat manfaat tax amnesty adalah Wajib Pajak itu sendiri, kecuali Seluruh Wajib Pajak yang sedang:

  1. Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
  2. Dalam proses peradilan; atau
  3. Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Bagaimana caranya agar Wajib Pajak memperoleh manfaat atau bisa ikut dalam program tax amnesty, yaitu dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. Uang tebusan adalah nilai yang dibayar dari perhitungan tarif pajak dikalikan dengan Nilai Harta Bersih.

Sedangkan Nilai Harta Bersih adalah Harta dikurangi Utang.

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

Nilai Harta Bersih

 

Berapa Nilai Tarif Tebusan Tax Amnesty ?

Nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan periode pelaporan serta jenis pelaporannya.

Repatriasi/Deklarasi dalam negeri

2% 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016

3% 1 oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

5% 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

repatriasi

Deklarasi Luar Negeri

4% 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016

6% 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016

10% 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017

repa luar

Tarif untuk UMKM

0,5% 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017  UMKM dengan deklarasi nilai harta s.d. 10 Milyar

2% 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 UMKM dengan deklarasi nilai harta > 10 milyar

umkm

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baca Juga Mengenai

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Qamy berijin Kuasa Hukum Pajak

Selain terdaftar sebagai Konsultan Pajak Resmi, konsultan pajak Qamy juga dapat sebagai Kuasa Hukum Pajak yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Qamy consulting adalah solusi masalah perpajakan untuk anda atau perusahaan anda. Mulai dari perencanaan, pembuatan laporan pajak tahunan dan laporan pembukuan serta jika ada sengketa atau banding konsultan pajak Qamy dapat segera membantu anda. Jika diperlukan untuk “beracara” di Pengadilan Pajak anda atau perusahaan anda tidak perlu mencari kuasa hukum pajak lain, karena Konsultan Pajak Qamy berijin sebagai Kuasa hukum Pajak Anda dan Perusahaan Anda.

Konsultan Pajak Qamy Ijin Praktik Tingkat C

Dapat melayani Wajib Pajak Pribadi atau Perusahaan Dalam Negeri maupun Perpajakan International

Konsultan pajak yang memiliki izin praktik ini adalah mereka yang memiliki sertifikat Konsultan Pajak tingkat C yaitu yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik perpajakan Dalam Negeri/Nasional maupun perpajakan International.

Konsultasi Pajak Lewat WA banner



BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video mengenai Menyusul Tax Haven di Indonesia Setelah Tax Amnesty Datang

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=xVqlKEbiIPA [/embedyt]

 

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Bukan rahasia lagi, tak sedikit aset masyarakat Indonesia yang ‘parkir’ di negeri orang. Tax Amnesty merupakan peluang besar untuk membersihkan catatan pajak mereka dari noda.

 

Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Suatu tantangan besar bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpul pajak bekerja lebih keras dalam memeriksa Wajib Pajak bahkan menambah jumlah Wajib Pajak baru demi meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan rencana menerapkan Tax Amnesty (pengampunan pajak).

Simak wawancara Media Keuangan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro terkait rencana kebijakan tersebut.

Apa latar belakang Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan Tax Amnesty tahun ini?

Pertama, Tax Amnesty harus dilihat sebagai suatu kebijakan ekononomi yang bersifat mendasar. Ini adalah kebijakan yang dimensinya luas, bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal atau perpajakan.

Dengan adanya Tax Amnesty, diharapkan ada potensi penerimaan yang bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun berikutnya diharapkan APBN kita menjadi lebih sustainable. Pemberlakuan Tax Amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Di sisi lain, kebijakan Tax Amnesty ini diharapkan dapat diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Tentunya hal ini akan sangat membantu stabilitas perekonomian makro kita. Jadi kami melihat kebijakan ini sangat starategis karena dampaknya bersifat menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia pernah menerapkan Tax Amnesty di tahun 1984 dan Sunset Policy di tahun 2008. Bagaimana pemerintah berkaca terhadap kebijakan tersebut?

Kondisi politik pada tahun 1984 berbeda dengan sekarang. Tax Amnesty juga tidak selesai seutuhnya, jadi berhenti di tengah jalan. Pada saat itu Tax Amnesty diperlukan karena Indonesia baru saja memulai reformasi sektor perpajakan.

Sebelumnya perekonomian kita sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas bumi. Jadi penerapan Tax Amnesty saat itu tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak ada keterbukaan informasi secara otomatis.

Baca Juga Mengenai :

Maka urgensi Tax Amnesty di tahun 2016 ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Tax Amnesty tahun 1984 atau kebijakan Sunset Policy tahun 2008.

Apa urgensi dengan adanya rencana keterbukaan informasi di tahun 2018 terhadap penerapan kebijakan Tax Amnesty?

Tax Amnesty ini bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan pembayar pajak. Tentunya kita menginginkan mereka menjadi pembayar pajak yang patuh. Masalahnya, saat ini masih banyak aset yang belum dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia.

Maka keterbukaan arus informasi harus dibuat agar tidak ada lagi kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini membuat kita tidak bisa mengakses data perbankan di negara lain karena asas resiprokal tidak terpenuhi. Nanti tahun 2018 sudah ada keterbukaan informasi.

Intinya, tidak ada tempat bagi orang Indonesia untuk menyembunyikan harta. Mau tidak mau semua orang harus melaporkan hartanya. Apakah Tax Amnesty ini meliputi keringanan tariff atau ada keringan pidana juga? Tax Amnesty ini terdiri dari dua hal, keringanan tarif dan penghapusan sanksi dari pelanggaran pajak. Seperti halnya orang yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tapi masih belum benar.

Bisa jadi karena orang tersebut salah atau lupa memasukkan data. Belum tentu itu terindikasi pidana. Maka mereka juga termasuk kategori yang mendapat penghapusan sanksi. Begitu juga dengan Tax Amnesty ini.

Berapa potensi peningkatan penerimaan dengan diberlakukannya Tax Amnesty?

Minimun Rp 60 triliun dari segi penerimaan. Kami melihat potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak. Hal ini didukung oleh berbagai data yang menunjukkan aset tersebut diperoleh dari Indonesia tapi disimpan di luar negeri.

Jadi kami melihat potensinya penerimaannya bahkan minimal bisa 100 triliun. Basis pajak Tax Amnesty adalah orang Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi wajib pajak untuk mendeklarasi hartanya yang belum dilaporkan.

Keuntungan lainnya, Tax Amnesty ini juga bermanfaat bagi orang Indonesia yang belum mempunyai NPWP. Kita berharap, hal ini memberikan peluang bagi mereka yang belum punya NPWP untuk segera mendapatkan NPWP dan segera membayar. Jadi mereka memulai catatan pajaknya dengan clear.

Namun intinya bukan untuk meningkatkan jumlah WP, tapi bertambahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan adanya Tax Amnesty, kita harapkan orang Indonesia yang sudah atau belum memiliki NPWP bisa melaporkan hartanya secara jujur 100 persen.

Apa pesan kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak yang akan mengimplementasikan kebijakan ini?

Kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak, saya harapkan semuanya bisa mendukung penuh pelaksanaan program Tax Amnesty. Tidak hanya menjadikan Tax Amnesty sebagai sasaran target di tahun 2016 saja, tapi harus dijadikan landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depan.

Kita harap dengan adanya Tax Amnesty tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data informasi menjadi jauh lebih akurat. Dengan demikian tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak atau isu terkait gangguan iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang berlebihan.

Artikel ini disadur dari “MEDIA KEUANGAN” Dirjend PAJAK RI  VOLUME XI / NO. 103 / APRIL 2016

Anda Kesulitan Mengenai Pajak, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Qamy berijin Kuasa Hukum Pajak

Selain terdaftar sebagai Konsultan Pajak Resmi, konsultan pajak Qamy juga dapat sebagai Kuasa Hukum Pajak yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Qamy consulting adalah solusi masalah perpajakan untuk anda atau perusahaan anda. Mulai dari perencanaan, pembuatan laporan pajak tahunan dan laporan pembukuan serta jika ada sengketa atau banding konsultan pajak Qamy dapat segera membantu anda. Jika diperlukan untuk “beracara” di Pengadilan Pajak anda atau perusahaan anda tidak perlu mencari kuasa hukum pajak lain, karena Konsultan Pajak Qamy berijin sebagai Kuasa hukum Pajak Anda dan Perusahaan Anda.

Konsultan Pajak Qamy Ijin Praktik Tingkat C

Dapat melayani Wajib Pajak Pribadi atau Perusahaan Dalam Negeri maupun Perpajakan International

Konsultan pajak yang memiliki izin praktik ini adalah mereka yang memiliki sertifikat Konsultan Pajak tingkat C yaitu yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik perpajakan Dalam Negeri/Nasional maupun perpajakan International.

Konsultasi Pajak Lewat WA banner



BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video mengenai Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=fMQXdm17vRg [/embedyt]

Tax Amnesty : Pro dan Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak

Tax Amnesty : Pro dan Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak

Tax Amnesty Pro Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak Terbaru
ilustrasi gambar Pro dan Kontra Penerapan UU Tax Amnesty

Tax Amnesty dan pro kontra mengenai UU pengampunan pajak, belakangan ini perintah tengah gencar melakukan reformasi di berbagai macam bidang, dan salah satunya adalah perpajakan.

Ada banyak sekali kebijakan yang berusaha dibuat pemerintah agar masyarakat merasa nyaman dengan tatanan pajak yang baru ini. Salah satu aturan perpajakan yang saat ini sedang disusun oleh pemerintah adalah mengenai tax amnesty atau istilah orang umum adalah pengampunan pajak.

Baca Juga Mengenai :

Apa itu tax amnesty?

Tentu banyak sekali orang yang bertanya-tanya tentang apa itu tax amnesty atau pengampunan pajak ini. tujuan kebijakan ini adalah penghapusan pajak bagi mereka yang mendapatkan wajib pajak, dan menyimpannya dananya di luar negeri.

Mereka ini atau para pengusaha ini, biasanya tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan menyetorkan sejumlah pajak tertentu pada pemerintah.

Dengan adanya tax amnesty ini, diharapkan mereka atau para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri, akan menarik dananya yang berada di luar negeri tersebut, dan memindahkannya ke dalam negeri.

Para WP atau Wajib Pajak ini kemudian akan diberikan nomor yang baru, dan peraturan baru, dengan demikian diharapkan aturan ini akan membantu untuk meningkatkan pendapatan pajak negara.

Keuntungan adanya UU Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :   5 Hal Penting Yang Perlu Diketahui Mengenai Jasa Konsultan Pajak

Adanya kebijakan ini tentunya memberikan banyak keuntungan untuk semua pihak, seperti keuntungan pemerintah, untuk para pengembang dan tentunya para investor sendiri. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang akan didapat tersebut :

1. Untuk pemerintah

Ketika tax amnesty ini diberlakukan, tentunya pemerintah akan mendapatkan sejumlah keuntungan, dan keuntungan terbesar adalah dapat meningkatkan penghasilan pajak baru untuk pemerintah.

Dengan masuknya dana-dana segar dari luar negeri ke Indonesia, tentunya ini akan semakin memanbah catatan pajak baru untuk pemerintah.

Ini juga yang akan membuat pemerintah dapat membangun berbagai macam kebutuhan negara dengan lebih baik.

Sepeti diketahui bersama beberapatahun yang lalu penerimaan kas negara dinilai sangat kecil untuk memelihara dan membangun negara ini, dan dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan akan memberikan suntikan dana segar, untuk membangun negara.

Tercatat sebanyak Rp 2.700 triliun dana milik pengusaha Indonesia berada di luar, jika dana-dana ini dapat masuk ke Indonesia, tentunya akan menjadi sebuah sumber pajak baru untuk pemerintah.

2. Untuk pengembang

Ketika tax amnesty atau pengampunan pajak ini diberlakukan, maka hal ini sedikit banyak memberikan pengaruh pada sektor property.

Sektor ini dapat berkembang dengan sangat pesat. Belakangan ini para investor enggan untuk melakukan investasi property di Indonesia, karena menilai pajak property di Indonesia ini cukup tinggi.

Akan tetapi dengan adanya tax amnesty ini, maka pemerintah daapt memberikan berbagai macam keringanan untuk membangkitkan bisnis property di Indonesia.

Jika hal ini berhasil, bukan tidak mungkin perkembangan industri property di Indonesia akan semakin meningkat pesat.

3. Untuk Investor

Adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini juga akan memberikan keuntungan untuk para investor, terutama investor dari sektor industri property, dan berbagai sektor lainnya.

Dengan adanya tax amnesty ini, tentunya pajak yang biasanya banyak dibebankan ada masyarakat akan sedikit berkurang. Ini juga yang akan membuat berbagai macam sektor termasuk sektor properti akan meroket tajam.

Orang cenderung lebih berani untuk melakukan investasi atau membeli properti karena menilai lebih murah, dan bukan menjadi momok yang menakutkan lagi.

4. Keberhasilan negara lain

Terdapat sekiranya 4 negara yang berhasil melakukan tax amesty ini, ini juga yang membuat negara-negara ini berhasil bangkit dari keterpurukan ekonomi yang tengah menderanya, seperti negara, Brazil, Afrika Selatan, India dan Italia.

Indonesia pernah melakukan tax amnesty ini pada tahun 1984 dan juga 2004, namun konsep tersebut gagal, lantaran kurang tegaknya sistem hukum yang ada di Indonesia.

Kali ini pemerintah berupaya agar sistem pengampunan pajak atau tax amnesty yang tengah dilakukan kali ini berhasil, dan membuat Indonesia menjadi selangkah lebih maju dalam bidang perekonomian.

Kerugian adanya UU Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :   5 hal yang perlu diketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Selain keuntungan, ada juga beebrapa kerugian atau kekurangan yang akan diterima oleh negara atau bidang yang terkait lainnya dengan adanya Tax Amnesty ini.

Hal seperti ini tentunya berdasarkan pengalaman Indonesia di masa lalu. Dimana Indonesia pernah 2 kali gagal dalam menggunakan tax amnesty ini. Berikut ini adalah beberapa kekurangan terebut, seperti :

1. Mengumumkan asset para Wajib pajak

Dalam rancangan Undang-Undang tersebut sebaiknya memasukkan pasal yang menuntut para WP atau Wajib pajak setidaknya 25% dari asset yang dimiliki oleh para WP diumumkan untuk kemudian diobligasikan kepada negara.

Secara tidak langsung hal ini akan memberikan pendapatan tambahan pada pemerintah.

2. Membedakan besar kecilnya pajak

Selain itu besar atau kecilnya pajak yang akan diberikan sebaiknya berbeda-beda tergantung kemampuan si pembayar pajak, sebagai contoh pajak untuk para pengusaha menengah dan untuk para pengusaha kecil, tentunya harus berbeda agar adil.

Tentunya tidak adil, ketika pemerintah meratakan besaran pajak yang harus dibayar oleh para pengusaha, tanpa menilai pendapatan atau kesanggupan dari pengusaha tersebut.

Tetapi dengan adanya perbedaan seperti ini, para pengusaha tidak akan merasa keberatan dengan pajak yang ada tersebut.

3. Memetakan potensi penghasilan pada WP

Dalam Undang-Undang ini juga sebaiknya dicantumkan pula, berbagai macam aset yang dimiliki oleh para WP, seperti deposito, sekuritas, property, dll, setelah para WP ini mendapatkan mengampunan pajak.

Hal seperti ini tentunya perlu dilakukan, agar pemerintah atau negara dapat memantau asset yang dimiliki oleh [engusaha terebut, hal ini penting untuk mengatasi korupsi yang mugkin saja timbul.

4. Koordinasi para penegak hukum

Hal berikutnya yang juga perlu dipersiapkan untuk mewujudkan tegaknya dan berjalannya RUU Tax Amnesty ini adalah adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum.

Seperti diketahui bersama Indonesia sudah 2 kali gagal dalam menjalankan program ini, dan semua hal ini tentunya berkaitan dengan tidak adanya koordinasi yang baik dan kurang kuatnya kinerja penegak hukum yang ada.

5. Mengatur insentif untuk para WP

Dalam RUU ini juga sebaiknya dibahas mengenai insentif bagi para Wajib Pajak atau para WP, setelah para WP tersebut mengajukan Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

Pengaturan seperti ini tentu saja diperlukan, agar para WP ini patuh dan mengikuti perintah atau aturan yang akan diberlakukan kelak.

Hal-hal seperti ini tentunya tidak dapat dilakukan secara langsung, ada tahapan yang sebaiknya dilakukan. Mengingat Indonesia pernah kali gagal dalam menjalankan program tersebut.

Pada dasarnya program Tax Amnesty ini cukup baik, namun program seperti ini tentunya tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya dukungan dari berbagai macam pihak, seperti pihak pemerintah, pihak direktorat pajak, pihak penegak hukum, dan beberapa pihak terkait lainnya.

Berita terbaru tentang pro dan Kontra Tax Amnesty

Baca Juga Mengenai :  6 Hal Penting Mengenai Laporan Keuangan Perusahaan

Hingga saat artikel ini di tulis pro dan kontra tentang RUU ini masih saja bergulir, banyak sekali orang yang mempertanyakan tentang kesanggupan pemerintah untuk menjalankan program tersebut.

Namun banyak juga beberapa pihak yang mempertanyakan berbagai macam keuntungan yang akan didapat dari adanya tax amnesty ini, apakah hal tersebut akan benar-benar terjadi atau tidak.

Ada juga yang berpendapat bahwa adanya Tax Amnesty ini sedikit banyak membuat para pembayar pajak yang taat menjadi sedikit malas dan enggan membayar pajak.

Namun bagaimanapun pro kontra yang terjadi, tentunya setiap orang harus menilai secara bijak keuntungan dan kerugian yang ada untuk masyarakat.

Pemerintah juga sebaiknya memperhatikan hal ini dengan baik, bukan hanya berdasarkan keuntungan dari beberapa macam pihak aatu golongan tertentu saja.

Baca Juga Mengenai1001 Mengenai Tax Amnesty

Anda kesulitan mengenai Pajak dan Pelaporannya, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami,

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa konsultan pajak dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Baca Juga Mengenai

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak 

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Konsultan Pajak Qamy berijin Kuasa Hukum Pajak

Selain terdaftar sebagai Konsultan Pajak Resmi, konsultan pajak Qamy juga dapat sebagai Kuasa Hukum Pajak yang dapat mendampingi atau mewakili para pihak yang bersengketa dalam beracara pada Pengadilan Pajak. Qamy consulting adalah solusi masalah perpajakan untuk anda atau perusahaan anda. Mulai dari perencanaan, pembuatan laporan pajak tahunan dan laporan pembukuan serta jika ada sengketa atau banding konsultan pajak Qamy dapat segera membantu anda. Jika diperlukan untuk “beracara” di Pengadilan Pajak anda atau perusahaan anda tidak perlu mencari kuasa hukum pajak lain, karena Konsultan Pajak Qamy berijin sebagai Kuasa hukum Pajak Anda dan Perusahaan Anda.

Konsultan Pajak Qamy Ijin Praktik Tingkat C

Dapat melayani Wajib Pajak Pribadi atau Perusahaan Dalam Negeri maupun Perpajakan International

Konsultan pajak yang memiliki izin praktik ini adalah mereka yang memiliki sertifikat Konsultan Pajak tingkat C yaitu yang menunjukkan tingkat keahlian untuk memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya baik perpajakan Dalam Negeri/Nasional maupun perpajakan International.

Konsultasi Pajak Lewat WA banner



BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video Mengenai Pro dan Kontra penerapan UU Tax Amnesty

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=b0ufMfhBtLU[/embedyt]