Batas Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Sampai Akhir April 2020

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga akhir April 2020.

“Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Minggu (15/3/2020), seperti dikutip Antara News. Hestu mengatakan pelonggaran batas waktu dari sebelumnya pada 31 Maret 2020 adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Selain itu, relaksasi ini juga diberikan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, dengan batas waktu pelaporan sampai 30 April 2020 tanpa sanksi keterlambatan. Hestu mengatakan Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian SPT melalui sarana elektronik dengan menggunakan layanan e-filing atau e-form melalui panduan yang ada di laman www.pajak.go.id atau akun media sosial resmi DJP.

untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

Layanan e-filing tersebut dapat dimanfaatkan, setelah Wajib Pajak memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) melalui email resmi maupun akun media sosial resmi masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta nomor KringPajak. “Wajib Pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan pelayanan perpajakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP seluruh Indonesia ditiadakan hingga 5 April 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Peniadaan sementara pelayanan ini, termasuk pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK), baik yang dilakukan oleh DJP maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. “Terkecuali pelayanan langsung pada counter VAT Refund di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu,” kata Hestu.

Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya. Seluruh kantor di lingkungan DJP juga akan tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing. SPT Tahunan dilaporkan secara langsung, pos atau jas ekspedisi, menggunakan Application Service Provider (ASP), dan DJP online (e-filing).

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Obrolan Bedanya Antara Konsultan Pajak dan AR

Obrolan Bedanya Antara Konsultan Pajak dan AR

Suatu sore di dalam kereta api menuju Jakarta, 2 orang penumpang yang kebetulan duduk bersebelahan, berbasa basi untuk menghilangkan kejenuhan.

A : “Dines dimana Pa?”

B : “Saya Konsultan Pajak Pa ”

untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

A : “Oooo Pegawai Kantor Pajak”

B : “Bukan Pa, saya Konsultan Pajak, bukan Pegawai Kantor Pajak”

A : “Jadi kerjanya bukan di Kantor Pajak”

B : “Bukan, saya kerja sebagai Konsultan Pajak, yang membantu para Wajib Pajak (WP) untuk urusan urusan mengenai Pajak. Ya Miriplah sama Pengacara, kalau pengacara urusannya di bidang hukum kalau saya di bidang perpajakan”

A : “Ooo begitu. Memangnya dari Kantor Pajak tidak ada pegawai yang membantu WP untuk urusan Pajak?”

B : “Ya Ada pa, Namanya AR atau Account Representative. Mereka itu Pegawai Dirjen Pajak, dan dibayar dari Negara sebagai PNS.”

A : “Lah itu ada, lantas buat apa ada konsultan pajak?”

B : “Hehehehe, jadi gini Pa, penjelasannya agak sedikit panjang nih”

A : “Ya gak pa pa, toh kita masih lama sampai Jakarta”

B : “Ok, akan saya uraikan saja ya Pa” Account Representative (AR) merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintah ataupun Dirjen Pajak, dan dibayar oleh Negara. Karena dia merupakan Perpanjangan tangan Pemerintah dan dibayar Negara, maka kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan Pemerintah / Dirjen Pajak. Sedangkan Konsultan Pajak (KP) bekerja untuk Wajib Pajak (WP) dan dibayar oleh WP, jadi jelas dong yang dibela adalah WP.

Itu yang pertama…

Yang Kedua : Cakupan Kerja AR sangat Besar, Ia membantu Jumlah WP yang cukup besar, sehingga waktu untuk konsultasi dengan AR pun terbatas. Sedangkan KP, cakupan kerjanya hanya sebatas WP yang ditangani atau Klien yang di kelola, dan menganalisa Keuangan WP, sehingga jika ada hal – hal yang kurang sesuai dapat segera diinformasikan kepada WP.

Yang Ketiga : AR tidak akan mau melakukan pekerjaan administrasi bagi WP, seperti Membuat SSP, SPT Pajak, Faktur Pajak, dan lainnya yang berkaitan pekerjaan administrasi bagi kepentingan WP. Sedangkan KP pastinya akan melakukan hal tersebut jika WP tersebut merupakan Kliennya. Seperti yang kami lakukan Seluruh Administrasi Perpajakan Klien kami kerjakan, Klien terima beres saja.

Yang Keempat : Ini yang terakhir dan paling penting Pa hehehe, AR tidak perlu dibayar, malah mereka tidak akan mau dibayar. Sedangkan KP ya pasti ada Fee atas jasa yang diberikan. Begitu Pa….

A : “Yayaya saya sudah agak paham, artinya Konsultan Pajak itu ada untuk membela kepentingan WP khususnya di Bidang Perpajakan.”

B : ” Yes, kira-kira begitulah Pa” A : “Terus saya mau tanya besarnya fee itu berapa ?” B: “Besarnya tergantung dari tingkat kesulitan dan banyaknya pekerjaan si WP. Biasanya dilihat dari Omzet dan Item pekerjaannya Pa, semakin besar Volume pekerjaan pastinya semakin tinggi.”

A : “Mahal Ya? ”

B : ” Semua itu relatif Pa, kalau Bapak sebagai pengusaha dapat penghematan pembayaran Pajak sebesar “X” Rupiah misalnya dan itu atas jasa KP, kan wajar saja Bapak bayar fee nya”

A : ” O Jadi bisa menghemat bayar pajak Ya?”

B : “Menghemat ini bukan berarti mengemplang ya Pa, maksudnya sesuai ketentuan yang berlaku”

A : “Okelah saya paham kalau seperti itu.”

Berselang beberapa saat Kereta pun sudah mulai masuk Stasiun Gambir, yang artinya perjalanan sudah akan berakhir. Sembari saling bertukar Kartu Nama kedua Pria ini bersalaman untuk berpisah.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Poin Poin Penting Mengenai Omnibus Law Pajak di Indonesia

Poin Poin Penting Mengenai Omnibus Law Pajak di Indonesia

Omnibus Law Pajak Adalah

Sebuah Undang-Undang (UU) yang dirancang atau ditetapkan untuk menyasar satu isu besar yang mungkin bisa atau dapat mencabut serta mengubah beberapa Undang Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Tentunya dalam hal ini untuk undang undang yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan namanya Omnibus Law Pajak Indonesia.

Istilah tersebut akhir akhir ini atau belakangan ini santer terdengar di Indonesia. Penyebabnya adalah, pemerintah Indonesia sedang membuat dan merancang Omnibus Law Pajak Indonesia utuk bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga poin penting yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

bukan hanya Indonesia yang akan menerapkan omnibus law, melainkan sudah ada sejumlah negara yang menerapkannya sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

Adapun, RUU Omnibus Law Pajak Indonesia dirancang untuk mengamandemen 28 pasal dalam tujuh Undang-Undang terkait perpajakan. Omnibus Law Perpajakan mencakup enam klaster isu yaitu  Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas Perpajakan.

Undang Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dalam konferensi pers Kamis (12/12/2019) lalu,  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu menyampaikan draf final RUU  Omnibus Law Perpajakan kepada DPR pada Desember tahun ini.

Adapun, RUU Omnibus Law Perpajakan dirancang untuk mengamandemen 28 pasal dalam tujuh Undang-Undang terkait perpajakan. Omnibus Law Perpajakan mencakup enam klaster isu yaitu  Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas Perpajakan.

Latar Belakang Omnibus Law Perpajakan

Latar belakang dan tujuan pemerintah membuat satu RUU yang sifatnya bisa menyentuh 3 Undang-Undang lainnya sehingga disebut Omnibus law untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi global, memitigasi adanya potensi stagnasi ekonomi Indonesia (middle income trap), dan juga untuk mengoptimalkan daya saing investasi

Komponen Omnibus Law Perpajakan

Adapun hal-hal yang melatari pemerintah untuk membuat RUU tersebut adalah perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi perekonomian Indonesia (middle income trap) serta belum optimalnya daya saing Indonesia.
Untuk itu, pemerintah membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law – satu RUU yang bisa menyentuh 3 Undang-Undang) dan secara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang gabungan kesemuanya berjumlah 7 poin penting.
Adapun Komponen Pajak yang terkait dengan Omnibus Law adalah sebagai berikut:
  1. Penurunan Tarif PPh Badan. tarif PPh Badan akan diturunkan dari 25% menjadi 20%. Penurunan akan dilakukan secara bertahap dimana akan diturunkan 3% menjadi 22% untuk tahun 2021-2022, kemudian diturunkan lagi menjadi 20% pada 2023.*
  2. Penghapusan PPh atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.
  3. Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi dan Penerapan Sistem Territorial. pengaturan sistem teritori dalam rangka penentuan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri, baik berupa dividen ataupun penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri, tidak dikenakan pajak di Indonesia apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia dan berasal dari perusahaan listed atau non listed.*
  4. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memperoleh bahan baku atau yang melakukan pembelian terkait usaha dari pihak bukan PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya maksimal 80%. Termasuk pajak masukan dari SPT yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang tidak dapat diidentifikasi perusahaan asal pajak masukan tersebut/ pembelian tersebut dari perusahaan mana.*
  5. Pengaturan Utang Sanksi Administratif Perpajakan. silahkan lihat pembahasannya di paragraf berikutnya.
  6. Menempatkan Fasilitas ke Dalam UU Pajak. Memasukkan seluruh insentif pajak dalam satu klaster, yaitu tax holiday, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus, dsb.**
  7. Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pajak elektronik dibuat sama dengan sistem perpajakan biasa. Untuk perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia tetap dipungut pajaknya. Pemerintah juga menunjuk perusahaan-perusahaan digital untuk memungut pajak dari pengguna layanannya.**
  8. Rasionalisasi Pajak Daerah

Kementerian Keuangan memaparkan Omnibus Law Pajak yang RUU nya direncanakan akan disampaikan ke DPR RI pada bulan Desember 2019. Menkeu, Sri Mulyani menyebutkan RUU Omnibus law ini mengatur tarif pajak badan dan pajak dividen serta mengatur sanki bagi pelanggar pajak. Seperti apa paparan kemenkeu terkait Omnibus law pajak? Selengkapnya simak video berikut ini

Omnibus Law Perpajakan Juga Atur Pajak untuk Netflix dkk

Kementerian Keuangan memaparkan Omnibus Law Pajak yang RUU nya direncanakan akan disampaikan ke DPR RI pada bulan Desember 2019. Menkeu, Sri Mulyani menyebutkan dalamn RUU Omnibus law ini juga memuat aturan mengenai perpajakan atas perdagangan sistem elektronik, dimana untuk subyek pajak luar negeri seperti Netflix dapat memungut dan menyetor dan melapor PPN.

*) sumber :1
**)sumber:2

Tujuan Omnibus Law Pajak Indonesia

Tujuan Omnibus Law Indonesia

Sedangkan tujuan dari dibuatnya RUU ini adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia, mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri, tujuan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor.
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.
  3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan mutu SDM Indonesia.
  4. Mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.
  5. Menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.
Tujuan Omnibus Law Pajak Indonesia

Keringanan Sanksi Administrasi

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 5 diatas, ada poin yang menarik akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yaitu sanksi administratif perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan atau kesadaran membayar pajak secara sukarela dari Wajib Pajak (WP).

Dikutip dari data Kemenkeu, Senin (9/9/2019) pemerintah akan melakukan pengaturan ulang antara lain terhadap sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan (suku bunga acuan 5%)/12 bulan. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.

Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan 10%)/12. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.

Lebih lanjut, sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.

Selanjutnya, sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP saat ini tidak dikenakan sanksi, namun nanti akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu.***

***) Sumber : 3

Bisakah Omnibus Law, Obat Karut Marut Investasi di implementasikan di Indonesia?

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran menteri dan pejabat negara untuk bergerak cepat memangkas birokrasi dan menyederhanakan aturan yang menghambat masuknya investasi. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar Undang-Undang yang dianggap menghambat jalannya investasi, disederhanakan melalui Omnibus Law.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Kurs Pajak Hari Ini

Kurs Pajak Hari Ini

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Anda Perlu Membuat NPWP untuk Melakukan Cara Daftar Pajak Online

Anda Perlu Membuat NPWP untuk Melakukan Cara Daftar Pajak Online

Membuat NPWP merupakan salah satu cara daftar pajak online yang dapat dilakukan dengan cara online di ereg pajak (https://ereg.pajak.go.id) atau langsung datang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat di tempat tinggal Anda. Jika pendaftaran NPWP sudah disetujui, maka kartu NPWP anda akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal anda. Anda tak perlu merasa bingung jika belum memiliki NPWP, karena kami akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah pembuatannya secara online.

Kenapa anda harus memiliki NPWP? Karena jika anda telah menerima penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan atau usahanya sendiri, jika anda tidak memiliki NPWP maka penghasilan anda akan dikenakan pajak lebih tinggi. Setelah memiliki NPWP maka anda dapat melakukan pembayaran dan pelaporan pajak di www.djponline.pajak.go.id login Anda belum memiliki NPWP? Simak informasi mengenai cara pembuatan NPWP secara online berikut ini.

Membuat NPWP untuk Melakukan Berbagai Cara Daftar Pajak Online 

Kini anda tidak perlu bingung lagi dengan cara daftar pajak online, berikut adalah caranya khusus untuk anda:

untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Chat melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

1.Anda Harus Membuat Akun di Ereg Pajak

Hal yang pertama harus anda lakukan untuk membuat NPWP secara online yaitu membuka alamat web https://ereg.pajak.go.id kemudian anda harus memilih menu untuk mengisi formulir. Jika anda belum menikah atau masih lajang maka anda harus memilih menu status pusat, namun apabila anda seorang perempuan yang sudah menikah dan ingin mencabangkan NPWP pada suami anda maka anda memilih status menu cabang. Jika anda sudah memilikinya, maka anda dapat sudah di wajibkan membayar pajak orang bribadi yang sudah bisa dilakukan secara online di djponline.pojok.go.id login.

2.Anda Harus Memenuhi Syarat Membuat NPWP

Syarat yang harus anda penuhi setelah melewati berbagai tahap pengisian formulir dari nomer satu sampai tujuh adalah harus mengunduh dokumen resmi yang disesuaikan dengan jenis wajib pajaknya, berikut ini penjelasannya.

a.Wajib Pajak Tidak Menjalankan Usaha

Untuk wajib pajak yang tidak menjalankan usaha atau jenis pekerjaannya bebas maka anda harus mengunggah KTP bagi WNI, Paspor dan KITAS bagi warga negara asing. Setelah mengunggahnya maka anda dapat melakukan tahap selanjutnya.

b.Wajib Pajak Menjalankan Usaha, Pekerjaan Bebas, dan Pengusaha Tertentu

Sedangkan untuk wajib pajak menjalankan anda juga harus mengunggah dokumen KTP atau Paspor dan KITAS untuk warga negara asing, dan juga harus mengunggah dokumen izin usaha yang disetujui oleh instansi berwenang ataupun surat keterangan dari tempat kegiatan usaha yang anda miliki dari pejabat pemerintah daerah anda, minimal pemerintah daerah kepala desa atau lurah.

c.Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Status Wanita yang sudah Menikah

Sekarang ini ada banyak wanita yang sudah menikah dan ingin dikenakan pajak secara terpisah dari suaminya sehingga ada persyaratan khusus yang harus anda unggah yaitu kartu tanda penduduk dan kartu identitas warga asing jika anda orang asing, kartu NPWP suami, fotocopy kartu keluarga, fotocopi surat perjanjian pemisah penghasilan dari suami. Setelah anda  melakukan beberapa proses pendaftaran NPWP, maka anda dikenakan pembayaran pajak yang dapat anda bayar di djponline.

3.Terakhir Kirim Berkas Elektronik

Setelah anda mengisi formulir selanjutnya anda klik tombol token yang ada di dashboard, kemudian silahkan anda cek email anda. Apabila setelah satu menit belum di kirim, maka anda harus mengklik tombol token lagi. Tahap selanjutnya anda copy-paste token di email, lalu klik kirim permohonan. Setelah selesai anda dapat mengecek di djponline npwp sudah terdaftar.

Setelah memiliki NPWP maka anda dapat melakukan berbagai cara daftar pajak secara online yang tentunya sangat memudahkan anda.

Pengunjung Website ini membaca juga artikel mengenai : Tata Cara Lapor Pajak Online E-Filing

Anda kesulitan mengenai laporan pajak secara online, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan jasa Konsultan Pajak dari Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Jasa Pengurusan Pajak Consulting | Jasa Konsultan Pajak

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO

Untuk Informasi Jasa Pelayanan Perpajakan, Silahkan Klik Disini

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

atau melalui Whatsapp dengan klik link dibawah ini

BlogKonsultanPajak.com

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan