Memahami Alur SP2DK: Tahapan Penting yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Memahami Alur SP2DK: Tahapan Penting yang Perlu Diketahui Wajib Pajak

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak wajib pajak yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana alur SP2DK berlangsung dan apa yang harus dilakukan setelah menerima surat tersebut. SP2DK merupakan surat resmi dari otoritas pajak yang bertujuan meminta …

PMK 111 Tahun 2025 dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terhadap Wajib Pajak Terdaftar

PMK 111 Tahun 2025 dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terhadap Wajib Pajak Terdaftar

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kepatuhan perpajakan, dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi proaktif dan berbasis data. Bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, PMK 111 Tahun 2025 …

6 Poin Penting PMK 112/2025: Cara Pemerintah Cegah Praktik Tax Treaty Abuse yang Wajib Diketahui Pelaku Bisnis

6 Poin Penting PMK 112/2025: Cara Pemerintah Cegah Praktik Tax Treaty Abuse yang Wajib Diketahui Pelaku Bisnis

Pemanfaatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty sering kali menjadi strategi kunci bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk mendapatkan efisiensi beban pajak melalui tarif yang lebih rendah. Namun, celah regulasi ini kerap memicu praktik penyalahgunaan yang kini diawasi ketat oleh otoritas pajak Indonesia. Melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2025 …

UMKM Memasuki Era Baru Pajak: Bukan Lagi Soal Tarif, Tapi Soal Niat dan Struktur Usaha

UMKM Memasuki Era Baru Pajak: Bukan Lagi Soal Tarif, Tapi Soal Niat dan Struktur Usaha

Pemerintah sedang menyiapkan revisi PP 55/2022 yang mengatur PPh Final UMKM.Draf regulasi sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu pengesahan. Tujuan utama revisi: Mencegah praktik tax avoidance dan tax evasion agresif Terutama melalui: Firm splitting (memecah usaha agar tetap masuk skema UMKM) Bunching (mengatur omzet agar tidak melewati batas) Perubahan kebijakan perpajakan terhadap UMKM sedang memasuki babak baru. Pemerintah tengah …