Faktur Pajak Untuk Pelanggan yang Tanpa NPWP<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-17258">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Faktur Pajak Untuk Pelanggan yang Tanpa NPWP No ratings yet.

1Sebelum kita bahas mengenai Faktur Pajak Untuk Pelanggan yang Tanpa NPWP, mungkin bagi anda pengusaha tidak asing lagi dengan kata faktur pajak. sebagai pengingat kami ulas kembali mengenai apa itu faktur pajak.

Faktur Pajak Adalah

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 

Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. 

Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Fungsi Faktur Pajak

Faktur Pajak sangat berguna bagi PKP. Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktur pajak dapat dibetulkan. Jadi jika PKP melakukan suatu kesalahan dalam proses pengisian, maka PKP dapat melakukan pembetulan. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat auditor memeriksa pajak PKP.

5 Jenis Faktur Pajak

2Ada cukup banyak jenis faktur yang berlaku di Indonesia. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dengan demikian, Anda sebagai pengusaha pun harus memahami betul kegunaan tiap-tiap jenis faktur seperti berikut ini.

Faktur Pajak Keluaran

Dokumen ini diterbitkan oleh PKP saat melakukan penjualan BKP atau JKP. Adapun penerbitan faktur ini dilakukan pada jenis BKP maupun JKP yang tergolong mewah.

Faktur Pajak Masukan

Dokumen ini diterima oleh PKP yang melakukan pembelian terhadap suatu BKP maupun JKP dari PKP lainnya. Seperti contoh, sebuah perusahaan A akan memperoleh faktur pajak masukan atas suatu jenis barang dari supplier sebelum kembali diolah menjadi produk akhir atau dijual pada konsumen.

Faktur Pajak Pengganti

Dokumen ini diterbitkan sebagai pengganti faktur yang telah terbit sebelumnya dikarenakan adanya kesalahan pengisian. Seperti contoh, perusahaan A salah dalam mencatat jumlah barang yang diperdagangkan sehingga berdampak pada nominal pajak yang seharusnya dibayar. Dengan kata lain, faktur pengganti dikeluarkan sebagai bentuk koreksi.

Faktur Pajak Gabungan

Faktur tidak selalu dikeluarkan tiap PKP menjual BKP atau PKP. Ada kalanya, laporan sengaja digabungkan hingga periode tertentu (satu bulan) untuk kemudian diterbitkan fakturnya. Oleh karena itu, faktur pajak gabungan memuat total pembelanjaan yang telah dilakukan

Faktur Pajak Cacat

Dokumen ini merupakan faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani. Selain itu, adanya kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri juga dapat menjadi penyebab faktur yang cacat. Adapun untuk membetulkannya, PKP mengeluarkan faktur pajak pengganti sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya.

Faktur Pajak Untuk Pelanggan yang Tanpa NPWP

KASUS

3Perusahaan Untung Selalu sudah PKP bergerak di bidang perdagangan alat elektronik. Mempunyai customer banyak tapi sebagian besar pelanggan mereka belum PKP bahkan ada juga malah yang tidak mempunyai NPWP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa setiap transaksi penjualan kepada customer wajib mengisi NPWP atau NIK. Pertanyaan yang sering ditanyakan oleh klien kami untuk Faktur Pajak Untuk Pelanggan yang Tanpa NPWP adalah:

1. Apakah perusahaan Untung Selalu tetap bisa menerbitkan e-faktur untuk customer tetapi mereka meminta untuk tidak dicantumkan NPWP nya dengan kata lain NPWP nol?

2. Untuk pembeli yang tidak punya NPWP, apakah wajib meminta KTP untuk dicantumkan NIK di e-faktur?

3. Apakah sanksinya sebesar 2% dari DPP bagi penjual yang tidak mengisi identitas pembeli atau NPWP Pembeli di faktur pajak?

JAWABAN:

Dengan melihat kembali pada ketentuan Pasal 112 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah serta memberi kepastian terkait identitas pada Pasal 13 ayat (5) UU PPN, menjelaskan bahwa keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak Wajib Pajak terhitung sejak 2 November 2020.

PPKP yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak wajib membuat faktur pajak dengan mengisi identitas pembeli, berupa NPWP atau NIK atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri. Keterangan yang wajib dicantumkan dalam faktur pajak:

a. nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak;

b. identitas pembeli barang atau jasa kena pajak yang meliputi:

1. nama, alamat, dan NPWP atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau

2. nama dan alamat, dalam hal pembeli barang atau penerima jasa kena pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PPh;

c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

f. kode, nomor seri, dan tanggal faktur;

g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pasal 113 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007), menegaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak bila pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli barang atau penerima jasa kena pajak serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran.

Sanksi administrasi terhadap pengusaha atau PKP, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai denda sebesar 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

Terminologi PKP Pedagang Eceran adalah PKP yang dalam kegiatannya melakukan penyerahan barang kena pajak dengan cara:

a. melalui tempat penjualan eceran seperti toko atau mendatangi konsumen akhir;

b. dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang; dan

c. pada umumnya transaksi dilakukan secara tunai dan penjual langsung menyerahkan Barang Kena Pajak.

Dapat disimpulkan, selain PKP Pedagang eceran wajib menerbitkan faktur pajak dan mengisi keterangan sesuai ketentuan di atas. Adapun sanksi bagi penjual yang menerbitkan faktur pajak dengan tak mengisi identitas pembeli dikenakan sanksi 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

UNTUK INFORMASI LEBIH DETAIL MENGENAI PEMBUATAN ATAU PENERBITAN FAKTUR PAJAK, SILAHKAN HUBUNGI KONSULTAN PAJAK KAMI DENGAN KLIK TOMBOL DIBAWAH INI

Bukan PKP Tetap Dipungut PPN Kah

Pada video ini, Ibu Mila Mumpuni (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan) memberikan informasi yang tepat kepada para Bendahara Pengeluaran APBN dan Memberikan informasi yang tepat kepada para AR di lingkungan KPP terkait Pemungutan PPN oleh Bendahara Pengeluaran atas Belanja APBN

Please rate this

Batas Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Sampai Akhir April 2020<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-16136">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Batas Pelaporan SPT Tahunan Diperpanjang Sampai Akhir April 2020 No ratings yet.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi hingga akhir April 2020.

“Relaksasi batas waktu pelaporan dan pembayaran sampai dengan 30 April 2020 tanpa dikenai sanksi keterlambatan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Minggu (15/3/2020), seperti dikutip Antara News. Hestu mengatakan pelonggaran batas waktu dari sebelumnya pada 31 Maret 2020 adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Selain itu, relaksasi ini juga diberikan untuk penyampaian SPT Masa PPh Pemotongan/Pemungutan untuk Masa Pajak Februari 2020, dengan batas waktu pelaporan sampai 30 April 2020 tanpa sanksi keterlambatan. Hestu mengatakan Wajib Pajak dapat melakukan penyampaian SPT melalui sarana elektronik dengan menggunakan layanan e-filing atau e-form melalui panduan yang ada di laman www.pajak.go.id atau akun media sosial resmi DJP.

Layanan e-filing tersebut dapat dimanfaatkan, setelah Wajib Pajak memperoleh EFIN (Electronic Filing Identification Number) melalui email resmi maupun akun media sosial resmi masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta nomor KringPajak. “Wajib Pajak tetap dapat berkonsultasi dengan Account Representative melalui telepon, email, chat maupun saluran komunikasi online lainnya,” tambahnya. Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan pelayanan perpajakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP seluruh Indonesia ditiadakan hingga 5 April 2020 untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Peniadaan sementara pelayanan ini, termasuk pelayanan perpajakan yang dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTST) dan Layanan Luar Kantor (LDK), baik yang dilakukan oleh DJP maupun yang bekerja sama dengan pihak lain. “Terkecuali pelayanan langsung pada counter VAT Refund di bandara yang tetap dibuka, namun dengan pembatasan tertentu,” kata Hestu.

Selain pelayanan perpajakan, selama masa pembatasan ini proses komunikasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan pajak juga akan dilakukan melalui surat menyurat, telepon, email, chat, video conference dan saluran online lainnya. Seluruh kantor di lingkungan DJP juga akan tetap beroperasi, meski sebagian besar pegawai akan melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing. SPT Tahunan dilaporkan secara langsung, pos atau jas ekspedisi, menggunakan Application Service Provider (ASP), dan DJP online (e-filing).

Please rate this

Obrolan Bedanya Antara Konsultan Pajak dan AR<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-15709">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Obrolan Bedanya Antara Konsultan Pajak dan AR No ratings yet.

Suatu sore di dalam kereta api menuju Jakarta, 2 orang penumpang yang kebetulan duduk bersebelahan, berbasa basi untuk menghilangkan kejenuhan.

A : “Dines dimana Pa?”

B : “Saya Konsultan Pajak Pa ”

A : “Oooo Pegawai Kantor Pajak”

B : “Bukan Pa, saya Konsultan Pajak, bukan Pegawai Kantor Pajak”

A : “Jadi kerjanya bukan di Kantor Pajak”

B : “Bukan, saya kerja sebagai Konsultan Pajak, yang membantu para Wajib Pajak (WP) untuk urusan urusan mengenai Pajak. Ya Miriplah sama Pengacara, kalau pengacara urusannya di bidang hukum kalau saya di bidang perpajakan”

A : “Ooo begitu. Memangnya dari Kantor Pajak tidak ada pegawai yang membantu WP untuk urusan Pajak?”

B : “Ya Ada pa, Namanya AR atau Account Representative. Mereka itu Pegawai Dirjen Pajak, dan dibayar dari Negara sebagai PNS.”

A : “Lah itu ada, lantas buat apa ada konsultan pajak?”

B : “Hehehehe, jadi gini Pa, penjelasannya agak sedikit panjang nih”

A : “Ya gak pa pa, toh kita masih lama sampai Jakarta”

B : “Ok, akan saya uraikan saja ya Pa” Account Representative (AR) merupakan Perpanjangan tangan dari Pemerintah ataupun Dirjen Pajak, dan dibayar oleh Negara. Karena dia merupakan Perpanjangan tangan Pemerintah dan dibayar Negara, maka kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan Pemerintah / Dirjen Pajak. Sedangkan Konsultan Pajak (KP) bekerja untuk Wajib Pajak (WP) dan dibayar oleh WP, jadi jelas dong yang dibela adalah WP.

Itu yang pertama…

Yang Kedua : Cakupan Kerja AR sangat Besar, Ia membantu Jumlah WP yang cukup besar, sehingga waktu untuk konsultasi dengan AR pun terbatas. Sedangkan KP, cakupan kerjanya hanya sebatas WP yang ditangani atau Klien yang di kelola, dan menganalisa Keuangan WP, sehingga jika ada hal – hal yang kurang sesuai dapat segera diinformasikan kepada WP.

Yang Ketiga : AR tidak akan mau melakukan pekerjaan administrasi bagi WP, seperti Membuat SSP, SPT Pajak, Faktur Pajak, dan lainnya yang berkaitan pekerjaan administrasi bagi kepentingan WP. Sedangkan KP pastinya akan melakukan hal tersebut jika WP tersebut merupakan Kliennya. Seperti yang kami lakukan Seluruh Administrasi Perpajakan Klien kami kerjakan, Klien terima beres saja.

Yang Keempat : Ini yang terakhir dan paling penting Pa hehehe, AR tidak perlu dibayar, malah mereka tidak akan mau dibayar. Sedangkan KP ya pasti ada Fee atas jasa yang diberikan. Begitu Pa….

A : “Yayaya saya sudah agak paham, artinya Konsultan Pajak itu ada untuk membela kepentingan WP khususnya di Bidang Perpajakan.”

B : ” Yes, kira-kira begitulah Pa” A : “Terus saya mau tanya besarnya fee itu berapa ?” B: “Besarnya tergantung dari tingkat kesulitan dan banyaknya pekerjaan si WP. Biasanya dilihat dari Omzet dan Item pekerjaannya Pa, semakin besar Volume pekerjaan pastinya semakin tinggi.”

A : “Mahal Ya? ”

B : ” Semua itu relatif Pa, kalau Bapak sebagai pengusaha dapat penghematan pembayaran Pajak sebesar “X” Rupiah misalnya dan itu atas jasa KP, kan wajar saja Bapak bayar fee nya”

A : ” O Jadi bisa menghemat bayar pajak Ya?”

B : “Menghemat ini bukan berarti mengemplang ya Pa, maksudnya sesuai ketentuan yang berlaku”

A : “Okelah saya paham kalau seperti itu.”

Berselang beberapa saat Kereta pun sudah mulai masuk Stasiun Gambir, yang artinya perjalanan sudah akan berakhir. Sembari saling bertukar Kartu Nama kedua Pria ini bersalaman untuk berpisah.

Please rate this

Poin Poin Penting Mengenai Omnibus Law Pajak di Indonesia<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-15510">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Poin Poin Penting Mengenai Omnibus Law Pajak di Indonesia No ratings yet.

Omnibus Law Pajak Adalah

Sebuah Undang-Undang (UU) yang dirancang atau ditetapkan untuk menyasar satu isu besar yang mungkin bisa atau dapat mencabut serta mengubah beberapa Undang Undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Tentunya dalam hal ini untuk undang undang yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan namanya Omnibus Law Pajak Indonesia.

Istilah tersebut akhir akhir ini atau belakangan ini santer terdengar di Indonesia. Penyebabnya adalah, pemerintah Indonesia sedang membuat dan merancang Omnibus Law Pajak Indonesia utuk bidang perpajakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga poin penting yang disasar pemerintah, yakni UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

bukan hanya Indonesia yang akan menerapkan omnibus law, melainkan sudah ada sejumlah negara yang menerapkannya sebagai strategi untuk menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih.

Adapun, RUU Omnibus Law Pajak Indonesia dirancang untuk mengamandemen 28 pasal dalam tujuh Undang-Undang terkait perpajakan. Omnibus Law Perpajakan mencakup enam klaster isu yaitu  Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas Perpajakan. 

Undang Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Dalam konferensi pers Kamis (12/12/2019) lalu,  Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu menyampaikan draf final RUU  Omnibus Law Perpajakan kepada DPR pada Desember tahun ini. 

Adapun, RUU Omnibus Law Perpajakan dirancang untuk mengamandemen 28 pasal dalam tujuh Undang-Undang terkait perpajakan. Omnibus Law Perpajakan mencakup enam klaster isu yaitu  Pendanaan Investasi, Sistem Teritori, Subjek Pajak Orang Pribadi, Kepatuhan Wajib Pajak, Keadilan Iklim Berusaha, dan Fasilitas Perpajakan. 

Latar Belakang Omnibus Law Perpajakan

Latar belakang dan tujuan pemerintah membuat satu RUU yang sifatnya bisa menyentuh 3 Undang-Undang lainnya sehingga disebut Omnibus law untuk menjawab tantangan perlambatan ekonomi global, memitigasi adanya potensi stagnasi ekonomi Indonesia (middle income trap), dan juga untuk mengoptimalkan daya saing investasi

Komponen Omnibus Law Perpajakan

Adapun hal-hal yang melatari pemerintah untuk membuat RUU tersebut adalah perlambatan ekonomi global, potensi stagnasi perekonomian Indonesia (middle income trap) serta belum optimalnya daya saing Indonesia.
 
Untuk itu, pemerintah membuat seperangkat Undang-Undang tersendiri (Omnibus Law – satu RUU yang bisa menyentuh 3 Undang-Undang) dan secara paralel merevisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang gabungan kesemuanya berjumlah 7 poin penting.
Adapun Komponen Pajak yang terkait dengan Omnibus Law adalah sebagai berikut:
  1. Penurunan Tarif PPh Badan. tarif PPh Badan akan diturunkan dari 25% menjadi 20%. Penurunan akan dilakukan secara bertahap dimana akan diturunkan 3% menjadi 22% untuk tahun 2021-2022, kemudian diturunkan lagi menjadi 20% pada 2023.*
  2. Penghapusan PPh atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.
  3. Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi dan Penerapan Sistem Territorial. pengaturan sistem teritori dalam rangka penentuan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Wajib Pajak yang penghasilannya berasal dari luar negeri, baik berupa dividen ataupun penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri, tidak dikenakan pajak di Indonesia apabila penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia dan berasal dari perusahaan listed atau non listed.*
  4. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak Masukan. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memperoleh bahan baku atau yang melakukan pembelian terkait usaha dari pihak bukan PKP dapat mengkreditkan pajak masukannya maksimal 80%. Termasuk pajak masukan dari SPT yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang tidak dapat diidentifikasi perusahaan asal pajak masukan tersebut/ pembelian tersebut dari perusahaan mana.*
  5. Pengaturan Utang Sanksi Administratif Perpajakan. silahkan lihat pembahasannya di paragraf berikutnya.
  6. Menempatkan Fasilitas ke Dalam UU Pajak. Memasukkan seluruh insentif pajak dalam satu klaster, yaitu tax holiday, tax allowance, Kawasan Ekonomi Khusus, dsb.**
  7. Pemajakan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pajak elektronik dibuat sama dengan sistem perpajakan biasa. Untuk perusahaan digital luar negeri yang tidak memiliki badan usaha tetap di Indonesia tetap dipungut pajaknya. Pemerintah juga menunjuk perusahaan-perusahaan digital untuk memungut pajak dari pengguna layanannya.**
  8. Rasionalisasi Pajak Daerah

Kementerian Keuangan memaparkan Omnibus Law Pajak yang RUU nya direncanakan akan disampaikan ke DPR RI pada bulan Desember 2019. Menkeu, Sri Mulyani menyebutkan RUU Omnibus law ini mengatur tarif pajak badan dan pajak dividen serta mengatur sanki bagi pelanggar pajak. Seperti apa paparan kemenkeu terkait Omnibus law pajak? Selengkapnya simak video berikut ini

Omnibus Law Perpajakan Juga Atur Pajak untuk Netflix dkk

Kementerian Keuangan memaparkan Omnibus Law Pajak yang RUU nya direncanakan akan disampaikan ke DPR RI pada bulan Desember 2019. Menkeu, Sri Mulyani menyebutkan dalamn RUU Omnibus law ini juga memuat aturan mengenai perpajakan atas perdagangan sistem elektronik, dimana untuk subyek pajak luar negeri seperti Netflix dapat memungut dan menyetor dan melapor PPN.

*) sumber :1
**)sumber:2

Tujuan Omnibus Law Pajak Indonesia

Tujuan Omnibus Law Indonesia

Sedangkan tujuan dari dibuatnya RUU ini adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat Warga Negara Asing (WNA) untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi kualitas SDM Indonesia, mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP) dan menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri, tujuan sebagai berikut:

  1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor.
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi indonesia.
  3. Meningkatkan kepastian hukum dan mendorong minat WNA untuk bekerja di Indonesia yang dapat mendorong alih keahlian dan pengetahuan bagi peningkatan mutu SDM Indonesia.
  4. Mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak.
  5. Menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.
Tujuan Omnibus Law Pajak Indonesia

Keringanan Sanksi Administrasi

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin 5 diatas, ada poin yang menarik akan direvisi pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yaitu sanksi administratif perpajakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan atau kesadaran membayar pajak secara sukarela dari Wajib Pajak (WP).

Dikutip dari data Kemenkeu, Senin (9/9/2019) pemerintah akan melakukan pengaturan ulang antara lain terhadap sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, menjadi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 bulan (suku bunga acuan 5%)/12 bulan. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.

Kemudian, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang saat ini tarifnya sebesar 2% perbulan dari pajak kurang dibayar, akan diubah perhitungannya menjadi suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 bulan atau (suku bunga acuan 10%)/12. Besaran bunga per bulan dan denda ditetapkan Menkeu.

Lebih lanjut, sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu yang saat ini dikenakan 2% dari dasar pengenaan pajak, nanti akan dikenakan sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak.

Selanjutnya, sanksi denda bagi pengusaha yang tidak lapor usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP saat ini tidak dikenakan sanksi, namun nanti akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak untuk kesetaraan dengan PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu.***

***) Sumber : 3

Bisakah Omnibus Law, Obat Karut Marut Investasi di implementasikan di Indonesia?

Presiden Joko Widodo meminta seluruh jajaran menteri dan pejabat negara untuk bergerak cepat memangkas birokrasi dan menyederhanakan aturan yang menghambat masuknya investasi. Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar Undang-Undang yang dianggap menghambat jalannya investasi, disederhanakan melalui Omnibus Law.

Please rate this