Pertanyaan mengenai apakah DJP bisa minta data rekening wajib pajak kembali menjadi perhatian masyarakat. Kekhawatiran muncul karena data keuangan dan rekening merupakan informasi yang bersifat sensitif bagi wajib pajak. Namun, perlu dipahami bahwa permintaan data rekening atau informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak berarti seluruh wajib pajak akan diperiksa rekeningnya secara otomatis. Direktorat Jenderal Pajak …
JAKARTA – Menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) bukan berarti wajib pajak harus langsung mengajukan keberatan atau banding. Praktisi perpajakan mengingatkan bahwa setiap upaya hukum memiliki konsekuensi yang berbeda. Kesalahan memilih jalur penyelesaian sengketa bahkan dapat menimbulkan sanksi tambahan hingga 60% apabila banding ditolak dalam kondisi tertentu. Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa …
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas pemeriksaan terhadap sekitar 40 perusahaan yang diduga menggunakan pola pelaporan transaksi untuk mengurangi kewajiban pajak. Langkah ini dilakukan setelah ditemukannya indikasi kurang bayar pajak pada sebuah pabrik baja asal China yang sebelumnya disidak di kawasan Pulo Gadung, Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak …
Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak wajib pajak yang menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas bagaimana alur SP2DK berlangsung dan apa yang harus dilakukan setelah menerima surat tersebut. SP2DK merupakan surat resmi dari otoritas pajak yang bertujuan meminta …
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi ini menandai perubahan signifikan dalam pendekatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap kepatuhan perpajakan, dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi proaktif dan berbasis data. Bagi Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha, PMK 111 Tahun 2025 …