Insentif Pajak Covid 19 Diperpanjang Sampai Kapan?

Insentif Pajak Covid 19 Diperpanjang Sampai Kapan?

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif perpajakan bagi wajib pajak terdampak korona atau Covid-19. Keputusan ini dilakukan untuk membantu wajib pajak yang terpapar efek pandemi Covid-19. 

Jika merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, insentif perpajakan itu seharusnya berakhir bulan Juni ini.

Diskon Pajak Diperpanjang Sampai Akhir Tahun, Ini Daftarnya!

“Khusus insentif usaha ini pertanyaan yang muncul dari teman media ini termasuk ekstension untuk fasilitas pajak,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Ia menjelaskan, pemerintah memperpanjang insentif pajak PPh 21, PPH final UMKM, PPh 22 Impor, dan PPh 25 hingga akhir tahun.

“Jadi pemerintah putuskan fasilitas insentif pajak. Insentif usaha beberapa PPh 21, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, PPh 25 akan diperpanjang sehingga berlaku sampai akhir tahun,” jelasnya.

Selain itu, kata Suahasil, insentif pajak untuk sektor perumahan dan kendaraan bermotor juga ikut diperpanjang.

“Untuk pajak perumahan dan kendaraan bermotor juga diperpanjang juga sampai akhir tahun kondisi tertentu,” kata dia.

Insentif Pajak Diperpanjang hingga Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Sri Mulyani bilang, tiga bentuk insentif itu hanya akan diberikan untuk sektor-sektor yang masih membutuhkan dukungan.

“Kita memberikan untuk sektor yang masih membutuhkan dukungan, jadi kami lakukan terus secara teliti sektor-sektor mana yang membutuhkan dukungan PPh 22 impor, PPh 25 angsuran, dan PPN restitusi,” ujar Sri Mulyani.

Wanita yang akrab disapa Ani ini juga menjelaskan, perpanjangan insentif ini menyusul perpanjangan diskon PPnBM hingga Agustus 2021 dan diskon pajak perumahan hingga Desember 2021. “Ini insentif agar sektor ekonomi bangkit sehingga masyarakat menggunakan resources untuk konsumsi terutama masyarakat menengah atas,” pungkas Ani.

300 Ribu WP Manfaatkan Insentif Pajak

Pemerintah mencatat lebih dari 300 ribu wajib pajak (WP) mendapatkan manfaat dari insentif pajak pemerintah per 18 Juni 2021.

“Untuk insentif pajak 2021 telah diberikan kepada berbagai WP dan jenis pajak,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTA, dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Sri Mulyani mengatakan, untuk insentif dunia usaha berdasarkan PMK-9 yang telah dimanfaatkan WP mencapai Rp36,02 triliun meliputi PPh Pasal 21 untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp1,32 triliun oleh 90.317 WP.

 

Kemudian insentif untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha yaitu PPh Pasal 22 Impor senilai Rp10,09 triliun oleh 15.709 WP, PPh Pasal 25 senilai Rp15,55 triliun oleh 69.087 WP, dan restitusi PPN Rp1,39 triliun oleh 819 WP.

Selanjutnya, insentif untuk penurunan tarif PPh Badan yang berlaku umum yakni PPh Pasal 25 senilai Rp6,84 triliun oleh seluruh WP Badan serta insentif untuk membantu UMKM yaitu PPh Final UMKM Rp0,32 triliun oleh 127.549 UMKM.

Sri Mulyani melanjutkan, sebanyak 2.711 WP telah membeli hunian dengan memanfaatkan insentif PPN DTP Rumah berdasarkan PMK-21.

Dia menuturkan, insentif tersebut meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung sektor dengan output multiplier yang tinggi.

Butuh Jasa Konsultan Pajak?

Qamy Consulting adalah Kantor Konsultan Pajak  akan membantu anda menyelesaikan masalah perpajakan seperti Jasa kepatuhan pajak, Jasa Telaah Pajak, Jasa Administrasi Pajak, Perpajakan Internasional. Konsultan kami terdaftar dan  berpengalaman  sebagai Pendamping Dalam Pemeriksaan, Jasa Restitusi Pajak, serta berijin sebagai kuasa hukum pajak untuk masalah Penyelesaian Sengketa Pajak, Banding dan beracara di Pengadilan pajak.

untuk detail layanan jasa konsultan pajak KLIK DISINI

Insentif Pajak Ini Mau Habis Masa Berlakunya

Insentif Pajak Ini Mau Habis Masa Berlakunya

Habis Masa Berlaku 6 Insentif Pajak ini

Jakarta – Pemerintah memberikan insentif pajak untuk dunia usaha dalam rangka membantu mengurangi beban mereka melewati pandemi COVID-19. Sayangnya keringanan tersebut akan habis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 sebagai perubahan dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2021, enam insentif pajak untuk dunia usaha berlaku hingga 30 Juni 2021. Artinya tinggal beberapa hari lagi kebijakan tersebut akan habis dan belum diketahui apakah pemerintah kembali memperpanjang atau tidak.

Dirangkum detikcom, Senin (21/6/2021), berikut enam insentif pajak yang mau habis:

Pembebasan PPh Pasal 21 Buat Pegawai Bergaji hingga Rp 16 Jutaan

Insentif PPh pasal 21 diberikan untuk pegawai pada perusahaan yang bekerja di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

Lebih rinci, insentif tersebut berikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta, atau tidak lebih dari sekitar Rp 16,6 juta per bulan.

Dengan insentif tersebut, maka pegawai yang sudah memenuhi kriteria dalam PMK nomor 9/2021 akan memperoleh gaji bebas pajak sampai 30 Juni 2021. Pajak penghasilannya akan ditanggung pemerintah sampai berakhirnya masa berlaku PMK tersebut.

Jika sudah memenuhi kriteria, berdasarkan PMK 9/2021 pegawai yang bekerja di bidang usaha angkutan bus kota, bus pariwisata, angkutan perkotaan, taksi, sewa, ojek motor, pergudangan, jasa jalan tol, untuk kurir, pegawai hotel bintang 1-5, pegawai hotel melati, apartemen hotel, restoran, warung makan, kedai makanan, dan masih banyak lagi yang dapat menikmati insentif tersebut.

Insentif PPh Final Pasal 23 Untuk UMKM

Pemerintah juga memberikan insentif PPh final untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi COVID-19. Insentif yang dimaksud adalah tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23).

Dengan insentif itu, pelaku UMKM yang memenuhi kriteria dibebaskan dari kewajiban pajak tersebut karena ditanggung pemerintah sampai 30 Juni 2021.

Kriteria UMKM yang mendapat insentif tersebut wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan dalam PP nomor 23 tahun 2018. WP yang dimaksud dalam PP 23/2018 tersebut adalah WP orang pribadi dan/atau WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, atau perseroan terbatas (PT) yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun.

Insentif PPh Final Untuk Jasa Konstruksi

Para pengusaha jasa konstruksi juga diberikan insentif PPh final dari pemerintah. Dengan insentif tersebut, pengusaha jasa konstruksi yang terdaftar dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dibebaskan dari pajak penghasilan karena akan ditanggung pemerintah.

Pembebasan PPh Pasal 22 Impor

Pemerintah juga memberikan insentif pajak bagi importir tertentu, atau dalam hal ini WP yang melakukan kegiatan di bidang impor. Insentif tersebut berupa pembebasan pemungutan PPh pasal 22 impor untuk 730 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.

Dalam PMK 9/2021, insentif itu diberikan untuk WP yang memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Importir tertentu yang memiliki KLU dan dapat menikmati pembebasan PPh pasal 22 impor antara lain jasa produksi penangkapan ikan di laut, pembenihan ikan laut, budidaya ikan hias laut, pertambangan bijih nikel, industri margarine, industri minyak ikan, industri minyak makan kelapa, industri sepatu olahraga, industri semen, konstruksi jalan raya, dan masih banyak lagi.

Diskon Angsuran PPh Pasal 25

Pemerintah juga memberikan insentif berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dari angsuran yang seharusnya terutang bagi WP yang bergerak di salah satu dari 1.018 bidang usaha tertentu, perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat.

Insentif tersebut diberikan untuk WP yang memiliki kode KLU yang tercantum dalam lampiran PMK 9/2021, antara lain pertanian tanaman jagung, pertanian padi, perkebunan tebu, jasa pengolahan lahan, perdagangan besar kosmetik, perdagangan eceran tekstil, angkutan laut internasional khusus untuk wisata, dan masih banyak lagi.

Insentif PPN

Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 725 bidang usaha tertentu (sebelumnya 716 bidang usaha), perusahaan KITE, atau perusahaan di kawasan berikat mendapat insentif pajak berupa restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

PKP yang dapat menerima insentif tersebut antara lain pengusahaan hutan pinus, pertambangan batu bara, pertambangan emas dan perak, industri makanan bayi, industri pengolahan garam, perdagangan eceran bunga potong/florist, angkutan perkotaan, angkutan taksi, rumah minum/kafe, warung makan, bar, kedai makanan, restoran, kegiatan pemutaran film, kawasan pariwisata, jasa pangkas rambut, jasa salon kecantikan, spa, jasa kebugaran, dan masih banyak lagi.

Apakah Tik Tok Akan Membayar Pajak ke Indonesia?

Apakah Tik Tok Akan Membayar Pajak ke Indonesia?

BlogKonsultanPajak.com, JAKARTA — Otoritas pajak mulai mempersiapkan ketentuan teknis dari UU Nomor. 2/ 2020, paling utama yang terpaut dengan bea Pajak Pemasukan( PPh) industri digital yang meraup penghasilan di Indonesia, walaupun tidak berkantor di Tanah Air.

Ketentuan teknis ini disusun searah dengan disepakatinya biaya pajak minimal internasional sebesar 15 persen oleh G7, pada minggu kemudian.“ Ketentuan teknis disusun, toh payung hukum besarnya telah ada,” tutur pangkal Bidang usaha di rezim, Minggu( 13 atau 6 atau 2021).

Lewat UU Nomor. 2 atau 2020 pada dasarnya penguasa senantiasa memajukan pengenaan PPh lewat terdapatnya pergantian threshold wujud upaya senantiasa( BUT) buat menjamin hak pemajakan.

Bila terkendala oleh Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda( P3B), penguasa hendak memakai instrumen Pajak Transaksi Elektronik( PTE). Ada pula sepanjang ini, otoritas pajak cuma memungut transaksi digital dari bagian Pajak Pertambahan Nilai( PPN).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis( CITA) Fajry Akbar berkata terdapat 2 nilai besar terpaut dengan rumor pajak dalam G7, ialah internasional minimal tax serta membagikan hak pemajakan ke negara pasar( market jurisdiction) lewat formulary apportionment.

Terpaut dengan nilai awal baginya tidak terdapat kaitannya dengan industri digital yang bekerja di Indonesia.

Perihal yang terpaut dengan pajak digital merupakan perjanjian kedua. Oleh sebab itu, baginya penguasa wajib menata ketentuan teknis yang profitabel negeri.

Sebab baginya, untuk negeri bertumbuh semacam Indonesia, perihal yang jadi hal merupakan hak pemajakan untuk penguasa kepada korporasi- korporasi digital yang tidak mempunyai kedatangan raga.“ Buat Posisi kita, perinci teknis kebijaksanaan dalam formulary apportionment haruslah profitabel negara- negara bertumbuh semacam Indonesia. Janganlah hingga, negeri yang diuntungkan justru negara- negara maju,” jelasnya.

Pengusaha Jangan ditakut-takuti, Sri Mulyani Mau Tax Amnesty 2

Pengusaha Jangan ditakut-takuti, Sri Mulyani Mau Tax Amnesty 2

Rencana Mau Ada Tax Amnesty 2

pemerintah harus memberi suasana tenang dalam menjalankan programnya, jangan justru menakut-nakuti.

Jakarta, Blog Konsultan Pajak – Saat ini Pemerintah sedang membahas akan diberlakukannya kembali program tax amnesty atau pengampunan Pajak tepatnya Tax Amnesty Jilid 2. “Pemerintah Jangan Mencari-cari Kesalahan” itu yang pertama kali dikatakan oleh pengusaha ketika program ini dijalankan dan diberikan waktu yang lebih lama bagi pengusaha mempersiapkan diri.

Seperti kita ketahui bahwa pada program pengampunan pajak jilid I yaitu pada tahun 2016 lalu, ada tiga tahap proses pelaksaan tax amnesty, masing-masing tahap berlangsung selama 3 bulan. Secara keseluruhan, maka totalnya 9 bulan.

Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

BACA JUGA : Hubungi Konsultan Pajak Tax Amnesty

Untuk pelaksanaan tax amnesty kali ini, kalangan pengusaha mengemukakan perlunya penambahan waktu agar lebih baik saat pelaporan pajak apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi. 

Proses administrasi serta penyiapan dokumen pelengkap yang lama menjadi salah satu alasannya, apalagi situasinya sedang tidak normal karena ada pandemi.

“Jadi mungkin diberi waktu agak panjang satu tahun, karena misal ada pengusaha tahu-tahu ada aset di Singapura, China atau di luar negeri, dia perlu waktu ke situ untuk berbenah,” kata Wakil Komite Tetap Industri Hulu & Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja kepada CNBC Indonesia, Kamis (20/5/21).

Ia juga mewanti-wanti agar program ini bisa berjalan maksimal, pengusaha meminta pemerintah agar memberi sosialisasi baik kepada petugas yang ada di lapangan, pengusaha jangan ditakut-takuti.

“Terutama petugas, karena kerap memberi ketidaknyamanan, jangan mencari-cari kesalahan, tapi mengayomi masyarakat. Kewajiban Kemenkeu (Menkeu Sri Mulyani) untuk mensosialisasikan itu,” serunya.

Rencana Tax Amnesty Jilid 2 terungkap setelah Presiden Jokowi meminta pembahasan review Undang Undang KUP kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Bisa dilihat pada artikel sebelumnya

BACA ARTIKEL SEBELUMNYA : Jokowi Minta Pemebahasan Tax Amnesty 2

Soal Tax Amnesty Jilid 2 Jokowi Minta DPR segara Dibahas

Soal Tax Amnesty Jilid 2 Jokowi Minta DPR segara Dibahas

Siap-siap! Tax Amnesty Bakal Ada Lagi

Ketinggalan di Tax Amnesty Jilid 1, persiapkan sekarang juga Pemerintah sedang membahas Tax Amnesty Jilid 2

Jakarta – Blog Konsultan Pajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mereview dan merevisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan tata cara perpajakan.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa salah satu yang akan dibahas adalah tentang rencana pengampunan pajak alias tax amnesty.

“Secara keseluruhan apa saja yang akan diatur dalam Undang Undang tersebut di dalamnya antara lain ada UU PPh, termasuk tarif PPh orang per orang dan pribadi, kemudian pengurangan tarif PPh untuk badan dan juga terkait PPN barang jasa, pajak penjualan atas barang mewah, kemudian UU cukai, karbon tax atau pajak karbon, dan di dalamnya ada terkait pengampunan pajak,” katanya dalam halal bihalal secara virtual, Rabu (19/5/2021).

Butuh Jasa Konsultan Pajak? Klik Disini untuk hubungi Konsultan Pajak Qamy

Menurut pengertian tax amnesty merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak yang selama ini menempatkan uangnya di luar negeri atau yang belum lengkap melaporkan hartanya. Dengan diampuninya kesalahan penghindaran pajak tersebut, diharapkan basis pajak bisa semakin meningkat.

Tax amnesty pernah dilakukan yaitu pada tahun 2016 lalu dengan 3 tahap. Tahap pertama pada Juli-September 2016 dengan tarif 2%, tahap dua pada Oktober-Desember 2016 dengan tarif 3% dan tahap tiga pada Januari 2017-Maret 2017 dengan tarif 5%.

Airlangga mengharapkan agar regulasi baru ini bisa dibahas secepatnya oleh DPR. Dengan begitu pemerintah dapat membuat kebijakan turunan untuk mendorong perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi ada beberapa hal yang akan dibahas dan tentu hasilnya kita tunggu pembahasan dengan DPR. Bapak Presiden telah berkirim surat kepada DPR untuk membahas ini dan diharapkan dapat segera dilakukan pembahasan,” tutur Airlangga.

Rancangan Undang Undang yang diajukan akan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional terkini. Aturan juga akan disusun lebih fleksibel dengan memperhatikan situasi perekonomian saat ini.

“Kisarannya nanti akan diberlakukan pada waktu yang tepat dan skenarionya dibuat lebih luas, artinya tidak kaku seperti yang selama ini diberlakukan. Detailnya nanti kita mengikuti pembahasan yang ada di parlemen,” tuturnya.

“Selain ada PPN juga akan ada terkait dengan pajak penjualan sehingga ada hal-hal yang diatur dan membuat pemerintah lebih fleksibel untuk mengatur sektor manufaktur atau sektor perdagangan dan jasa,” tambahnya.

BACA JUGA : Pendampingan Pemeriksaan Pajak sebelum di Lakukan Audit Pajak anda