Kitas Renewal Indonesia

Kitas Renewal Indonesia

Kitas Renewal Indonesia – adalah salah satu layanan yang diberikan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Berka Adira Freda Consulting yang bergerak dibidang Layanan Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia yaitu dalam perpajakan atau segala perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Untuk bekerja secara sah di Indonesia, Anda harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sesuai IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan memberikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Untuk memahami secara total tentang izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

JABATAN TIDAK BOLEH DIPEGANG TKA

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN IZIN BEKERJA DI INDONESIA

TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:

  • mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh Expatriat;
  • mempunyai sertifikat kompetensi atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing;
  • mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  • mempunyai Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Menurut Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Untuk Tenaga Kerja Asing sebelum bekerja di Indonesia (IMTA), Anda perlu mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang menyatakan proposal perusahaan untuk memakai TKA. Diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak diperlukan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Proses ini menggantikan prosedur TA-01 untuk visa kerja. Dalam proses ini, TKA menjadi tahu berapa lama TKA bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang pemberi kerja harus bayarkan didapat dari waktu tinggal TKA di indonesia.
Pemberi Kerja menerima pemberitahuan tentang hal ini selama proses sebelumnya. Yang harus dibayarkan DKP-TKA adalah 10 dolar Amerika Serikat/bulan dan wajib dibayar di muka. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 1 tahun.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini TKA bisa bekerja secara sah di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang dikeluarkan untuk TKA anda, bisa menjadi dasar bagi imigrasi Indonesia untuk menerbitkan VITAS bagi TKA. Masa berlaku VITAS akan menyesuaikan durasi tinggal maksimum yang diberikan untuk jabatan diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah Expatriat memasuki Indonesia dengan VITAS, Expatriat harus mengubahnya menjadi KITAS, berlaku sesuai masa berlaku VITAS. Saat proses ini, Expatriat juga harus pergi ke kantor imigrasi untuk mencatat data biometrik TKA seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas tergantung dengan daerah domisili atau wilayah imigrasi tempat WNA akan mendaftar. Silahkan hubungi kami untuk mengetahui biaya pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, Expatriat dapat keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa kadaluarsa KITAS Tenaga Kerja Asing.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
Expatriat yang bekerja diperusahaan anda dapat melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, saat persetujuan VITAS sedang dikonversi, Tenaga Kerja Asing juga akan memperoleh ITAS serta MERP di paspor.
Sebaiknya, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum dipraktikkan di semua area.

8. Catatan Sipil

Tenaga Kerja Asing akan mempunyai KK, kartu penduduk sementara, bermacam-macam dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Kitas Renewal Indonesia, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Syarat Pembuatan Kitas Sponsor Istri

Syarat Pembuatan Kitas Sponsor Istri

Syarat Pembuatan Kitas Sponsor Istri – adalah salah satu layanan yang diberikan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Berka Adira Freda Consulting yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia antara lain dalam perpajakan atau segala perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Untuk bekerja secara resmi di Indonesia, Perusahaan harus mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sesuai IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan memberikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) bersama Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Guna memahami secara total mengenai izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

POSISI DILARANG DIJABAT EXPATRIAT

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN IZIN KERJA DI INDONESIA

TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

  • mempunyai pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
  • memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  • mengalihkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Tenaga Kerja Asing yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  • mempunyai Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Menurut Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Untuk Tenaga Kerja Asing sebelum mendapat izin kerja di Indonesia (IMTA), Anda harus mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang mensahkan proposal perusahaan untuk menggunakan Expatriat. Diterbitkan oleh Depnaker Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak perlu bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Tahapan ini menggantikan prosedur TA-01 untuk visa kerja. Selama proses ini, TKA mengetahui berapa lama Expatriat bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang pemberi kerja harus bayarkan didapat dari lama tinggal TKA di indonesia.
Pemberi Kerja menerima pemberitahuan tentang hal ini selama pada prosedur sebelumnya. Yang harus dibayarkan DKP-TKA adalah 10 US dollar/bulan dan harus dibayar terlebih dahulu. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 12 bulan.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini TKA bisa bekerja secara legal di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang dibuatkan untuk Expatriat anda, bisa menjadi dasar bagi imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi Expatriat. Masa ijin VITAS akan disesuaikan waktu tinggal maksimum yang diberikan untuk posisi diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah TKA memasuki Indonesia dengan VITAS, Expatriat harus mengubahnya menjadi KITAS, masa kadaluarsa sesuai masa berlaku VITAS. Ketika proses ini, Tenaga Kerja Asing juga harus pergi ke kantor imigrasi untuk mencatat data biometrik Expatriat seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas tergantung dengan lokasi domisili atau kantor imigrasi tempat WNA akan mendaftar. Silahkan hubungi kami untuk tahu biaya pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, Tenaga Kerja Asing dapat keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa kadaluarsa KITAS TKA.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
Tenaga Kerja Asing yang anda pekerjakan bisa melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, saat persetujuan VITAS sedang dibuat, TKA juga akan mendapat ITAS serta MERP di paspor.
Meskipun begitu, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum dipraktikkan di semua area.

8. Catatan Sipil

Tenaga Kerja Asing akan mendapatkan Kartu keluarga, kartu penduduk sementara, beragam dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Syarat Pembuatan Kitas Sponsor Istri, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Peraturan Presiden Tenaga Kerja Asing Pdf

Peraturan Presiden Tenaga Kerja Asing Pdf

Peraturan Presiden Tenaga Kerja Asing Pdf – adalah salah satu layanan yang diberikan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Berka Adira Freda Consulting yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia yaitu dalam perpajakan atau segala perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Agar dapat bekerja secara legal di Indonesia, Anda harus mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sesuai IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan memberikan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) bersama Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Guna mengetahui secara menyeluruh mengenai izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

JABATAN TIDAK BOLEH DIJABAT TENAGA KERJA ASING

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

SYARAT WAJIB MEMPEROLEH IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Tenaga Kerja Asing yang akan direkrut oleh pemberi kerja harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

  • memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki oleh TKA;
  • mempunyai sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA;
  • mentransfer keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan; dan
  • memiliki Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diberikan oleh instansi yang berwenang.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Menurut Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MENDAPAT IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Untuk TKA sebelum mendapat izin kerja di Indonesia (IMTA), Anda harus mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang menyetujui proposal perusahaan untuk memakai Tenaga Kerja Asing. Dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak perlu bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Proses ini pengganti prosedur TA-01 untuk visa kerja. Dalam proses ini, Tenaga Kerja Asing mengetahui berapa lama Tenaga Kerja Asing bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang pemberi kerja harus bayarkan didapat dari waktu tinggal TKA di indonesia.
Perusahaan Anda menerima pemberitahuan tentang hal ini selama pada prosedur sebelumnya. Besarnya DKP-TKA adalah 10 US dollar/bulan dan wajib dibayar terlebih dahulu. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 1 tahun.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini Expatriat bisa bekerja secara resmi di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang diterbitkan untuk Tenaga Kerja Asing anda, akan menjadi patokan bagi imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi Tenaga Kerja Asing. Masa berlaku VITAS akan menyesuaikan lama tinggal maksimum yang diberikan untuk jabatan diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah TKA memasuki Indonesia dengan VITAS, TKA harus mengubahnya menjadi KITAS, masa kadaluarsa sesuai masa berlaku VITAS. Ketika proses ini, Tenaga Kerja Asing juga harus pergi ke kantor imigrasi untuk mendaftarkan data biometrik TKA seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas tergantung dengan lokasi tempat tinggal atau kantor imigrasi tempat WNA akan melapor. Silahkan hubungi kami untuk tahu harga pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, TKA dapat keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa kadaluarsa KITAS Tenaga Kerja Asing.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
Tenaga Kerja Asing yang anda pekerjakan dapat melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, saat persetujuan VITAS sedang dikonversi, TKA juga akan mendapat ITAS serta MERP di paspor.
Namun, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum dipraktikkan di semua area.

8. Catatan Sipil

Expatriat akan mendapatkan KK, KTP sementara, beragam dokumen yang dibutuhkan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Peraturan Presiden Tenaga Kerja Asing Pdf, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Peraturan Presiden No 20 Tentang Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden No 20 Tentang Tenaga Kerja Asing

Peraturan Presiden No 20 Tentang Tenaga Kerja Asing – adalah salah satu layanan yang disediakan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Berka Adira Freda Consulting yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia baik itu dalam perpajakan atau segala perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Untuk bekerja secara sah di Indonesia, Pemberi Pekerjaan harus mempunyai Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sesuai IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Untuk memahami secara lengkap tentang izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

JABATAN DILARANG DIJABAT TKA

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

PERSYARATAN UMUM MENDAPATKAN IZIN BEKERJA DI INDONESIA

TKA yang akan direkrut oleh anda harus sesuai persyaratan sebagai berikut:

  • memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki oleh TKA;
  • memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki Tenaga Kerja Asing;
  • mengajarkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Expatriat yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
  • memiliki Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang terkait.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MENDAPAT IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Untuk Tenaga Kerja Asing sebelum mendapat izin kerja di Indonesia (IMTA), Pemberi kerja perlu mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang mensahkan proposal perusahaan untuk menggunakan TKA. Diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak diperlukan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Tahapan ini pengganti prosedur TA-01 untuk visa kerja. Selama proses ini, Expatriat mengetahui berapa lama Expatriat bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang perusahaan anda harus bayarkan datang dari lamanya Tenaga Kerja Asing di indonesia.
Pemberi Kerja menerima pemberitahuan tentang hal ini selama tahap perijinan sebelumnya. Biaya untuk DKP-TKA adalah 10 dolar Amerika Serikat/bulan dan wajib dibayar terlebih dahulu. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 12 bulan.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini Expatriat bisa bekerja secara resmi di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang diterbitkan untuk TKA anda, akan menjadi patokan bagi imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi Expatriat. Masa ijin VITAS akan menyesuaikan lama tinggal maksimum yang diberikan untuk jabatan diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah Tenaga Kerja Asing memasuki Indonesia dengan VITAS, TKA harus mengubahnya menjadi KITAS, berlaku sesuai masa berlaku VITAS. Ketika proses ini, Tenaga Kerja Asing juga wajib pergi ke kantor imigrasi untuk mendaftarkan data biometrik TKA seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas disesuaikan dengan daerah tempat tinggal atau kantor imigrasi tempat WNA akan melapor. Silahkan hubungi kami untuk tahu biaya pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda inginkan.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, TKA diperbolehkan keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS Expatriat.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
TKA yang anda pekerjakan bisa melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, selama proses persetujuan VITAS sedang dibuat, Expatriat juga akan mendapat ITAS serta MERP di paspor.
Meskipun begitu, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum berlaku di semua area.

8. Catatan Sipil

TKA akan mendapatkan KK, kartu penduduk sementara, beragam dokumen yang diperlukan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Peraturan Presiden No 20 Tentang Tenaga Kerja Asing, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Peraturan Pembatasan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pembatasan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pembatasan Tenaga Kerja Asing – adalah salah satu layanan yang disediakan oleh divisi Bussines Advisory Service  dari  Berka Adira Freda Consulting yang bergerak dibidang Jasa Pengurusan Dokumen Tenaga Kerja Asing di Indonesia baik itu dalam perpajakan atau semua perijinan yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING

Agar dapat bekerja secara legal di Indonesia, Perusahaan harus memproses Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Sesuai IMTA, bagian keimigrasian Indonesia akan mengeluarkan Visa Tinggal Terbatas (VITAS) serta Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

PENGERTIAN TENAGA KERJA ASING

Tenaga Kerja Asing didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 6/2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN TENAGA KERJA ASING

Untuk memahami secara total tentang izin bekerja untuk WNA tentu tidak lepas dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, perizinan yang diperlukan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan lain-lain. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
  2. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20 tahun 2018”)
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”)
  4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
  5. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
  6. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP 31/2013”)
  7. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA (“Permenkumham 16/2018”)
  8. Peraturan Kementrian Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi(“Permenkumham 17/2016”)
  9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24/2018”)

JABATAN DILARANG DIJABAT TENAGA KERJA ASING

Berdasarkan Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perpres 20/2018 jo. Kepmenakertrans 40/2012, ada 19 (Sembilan belas) jabatan yang dilarang diduduki TKA yang bekerja di Indonesia, yaitu:

  1. Direktur Personalia (Personnel Director)
  2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager)
  3. Manajer Personalia (Human Resource Manager)
  4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor)
  5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor)
  6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor)
  7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor)
  8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator)
  9. Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer)
  10. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist)
  11. Spesialis Personalia (Personnel Specialist)
  12. Penasihat Karir (Career Advisor)
  13. Penasihat Tenaga Kerja (Job Advisor)
  14. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling)
  15. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator)
  16. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator)
  17. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer)
  18. Analis Jabatan (Job Analyst)
  19. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist)

PERSYARATAN UMUM MEMPEROLEH IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:

  • memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki oleh TKA;
  • mempunyai sertifikat kompetensi atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun yang sesuai dengan kualifikasi posisi yang akan diduduki TKA;
  • mengajarkan keahliannya kepada Tenaga Kerja Pendamping;
  • mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja kurang lebih 6 (enam) bulan; dan
  • mempunyai Izin Tinggal Terbatas (“Itas”) untuk bekerja yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

PEMBERI KERJA TENAGA ASING

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja yang tidak berbentuk badan hukum, seperti pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga asing.
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker 10/2018, pemberi kerja TKA meliputi:

  1. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional;
  2. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
  3. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
  4. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan;
  5. Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan Lembaga Pendidikan;
  6. Usaha jasa impresariat;
  7. Badan usaha yang tidak dilarang undang-undang.

KEWAJIBAN PEMBERI KERJA TKA

Menurut Pasal 4 ayat (4) Permenaker 10/2018, setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib:

  1. Memiliki Rencana Penggunaan TKA (“RPTKA”) yang disahkan oleh Menteri Kementrian Ketenagakerjaan;
  2. Membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA yaitu kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas penggunaan TKA sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) atau Penerimaan Daerah;
  3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
  4. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan;
  5. Menunjuk tenaga kerja Indonesia untuk mendampingi TKA selama bekerja di Indonesia dalam rangka alih teknologi dan keahlian;
  6. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya

PROSEDUR PENGURUSAN TENAGA KERJA ASING UNTUK MEMPEROLEH IZIN BEKERJA DI INDONESIA

Untuk Tenaga Kerja Asing sebelum bekerja di Indonesia (IMTA), Pemberi kerja harus mempunyai dokumen atau mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing (RPTKA)

Dokumen yang mensahkan proposal perusahaan untuk menggunakan TKA. Diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja Indonesia.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
RPTKA tidak diperlukan bagi perusahaan untuk mengajukan permohonan izin kerja. Serta bagi para pemegang saham yang juga merupakan Direktur serta Komisaris perusahaan.

2. IMTA izin mempekerjakan tenaga kerja asing

Prosedur ini menggantikan prosedur TA-01 untuk visa kerja. Selama proses ini, Expatriat mengetahui berapa lama Expatriat bisa tinggal untuk bekerja di Indonesia.

3. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-TKA)

Adalah jumlah yang perusahaan anda harus bayarkan datang dari lama tinggal Expatriat di indonesia.
Perusahaan Anda menerima pemberitahuan tentang hal ini selama pada prosedur sebelumnya. Besarnya DKP-TKA adalah 10 US dollar/bulan dan wajib dibayar di muka. Contoh: 600 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 6 bulan dan 1.200 dolar Amerika Serikat untuk masa bekerja 1 tahun.

4.Izin kerja (IMTA)

Dengan ijin ini Expatriat bisa bekerja secara resmi di Indonesia sekarang.

5. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)

IMTA yang dibuatkan untuk Expatriat anda, bisa menjadi dasar bagi imigrasi Indonesia untuk mengeluarkan VITAS bagi Expatriat. Masa berlaku VITAS akan disesuaikan lama tinggal maksimum yang diberikan untuk posisi diperusahaan.

6. Izin Tinggal Sementara (ITAS)

Setelah Tenaga Kerja Asing memasuki Indonesia dengan VITAS, Expatriat harus mengubahnya menjadi KITAS, masa kadaluarsa sesuai masa berlaku VITAS. Ketika proses ini, Expatriat juga harus pergi ke kantor imigrasi untuk regristrasi data biometrik Tenaga Kerja Asing seperti sidik jari dll.
KITAS adalah Kartu Ijin Tinggal Terbatas, sebelum bernama KITAS namanya KIMS atau Kartu Ijin Menetap Sementara. Kartu ini diperuntukan untuk Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia agar mereka bisa tinggal di Indonesia (semacam resident permit) dan harus diperpanjang 1 (satu) tahun sekali.

BIAYA PEMBUATAN KITAS

Biaya pembuatan Kitas tergantung dengan daerah tempat tinggal atau kantor imigrasi tempat WNA akan melapor. Anda dapat menghubungi kami untuk menanyakan biaya pembuatan kitas sesuai dengan daerah yang anda maksud.

SYARAT PEMBUATAN KITAS SPONSOR ISTRI

Dokumen persyaratan:
• Fotocopy KTP istri sebagai WNI;
• Fotocopy lengkap semua halaman paspor WNA (terutama yang tercetak VITAS);
• Fotocopy lembar telex visa;
• Fotocopy Kartu Keluarga yang tertulis nama WNI (boleh KK orang tua jika belum punya);
• Fotocopy Buku Nikah yang sudah dilegalisir KUA;
• Fotocopy Capacity of the Marriage (surat izin menikah) yang dikeluarkan oleh Kedubes Perancis di Jakarta, yang dulu digunakan ketika sebelum menikah;
• Fotocopy Acte de Marriage dari Kedubes Perancis di Jakarta, tidak perlu baru yang sudah kita punya saja difotocopy ya.
• Formulir pengajuan KITAS yang didapat dari petugas Kantor Imigrasi;
• Surat sponsor dan pengajuan KITAS yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh pihak istri.
• Surat domisili WNA dari Kelurahan/ Kantor Desa setempat;
• Lembar email notifikasi dari web imigrasi harus diprint.

Seluruh dokumen cukup dibawa di map plastik dikarenakan semua dokumen akan disimpan pada map khusus yang diberikan oleh petugas Kantor Imigrasi nantinya. Setelah petugas mengecek kelengkapan dokumen, WNA dapat melakukan proses pengambilan foto dan sidik jari serta melunasi biaya pembuatan KITAS melalui setoran tunai bank atau melalui kantor pos.

7. MERP/Multyexit Permit Re-entry

Dengan dokumen ini, Tenaga Kerja Asing diperbolehkan keluar dan masuk lagi ke Indonesia menggunakan izin tinggal sementara yang sama. Berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS TKA.
[Pembaruan: Peraturan Presiden No. 20/2018]
Tenaga Kerja Asing yang bekerja diperusahaan anda dapat melakukan aplikasi VITAS dan ITAS secara bersamaan di Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri. Jadi, saat persetujuan VITAS sedang dibuat, Expatriat juga akan mendapat ITAS serta MERP di paspor.
Meskipun begitu, perhatikanlah bahwa peraturan ini baru dan mungkin belum dipraktikkan di semua area.

8. Catatan Sipil

Tenaga Kerja Asing akan mendapatkan Kartu keluarga, kartu penduduk sementara, beragam dokumen yang diperlukan untuk tinggal di Indonesia.

Demikianlah artikel mengenai Peraturan Pembatasan Tenaga Kerja Asing, Pengurusan dokumen orang asing LENGKAP, hubungi kami pada kontak yang tersedia. Paket Lengkap, lihat detail syarat dan biaya berikut. Visa. Jenis Visa. Jenis Kitas. RPTKA. Imta. VKSB/ Visa Sosbud. VKBP/ Multiple Bisnis. Exit Permit. Daftar Persyaratan. Biaya Pengurusan.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan