Besaran Tarif Tax Amnesty 2022 terbagi dalam 2 kategori besar yaitu Perolehan Harta tahun 2015 sampai sebelumnya dan Perolehan Harta 2016 sampai 2020.
Berikut penjelasan detail mengenai besaran Tax Amnesty Jilid 2 yang akan di mulai 1 Januaro 2022 – 31 Juni 2022.
Sumber Infografik KLIK DISINI
Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang masih lama, tapi Dirjen Pajak sudah kirim surat cinta elektronik mengenai himbauan untuk mengikuti Program Pengakuan Sukarela atau biasa dikenal dengan Tax Amnesty Jilid 2. Apakah anda dikirimkan surat cinta elektronik juga? sudah dapat? kalau belum berikut Isi dari Surat Cinta Elektronik Yth. Bapak/Ibu Wajib Pajak yg Ganteng NPWP …
DAFTAR ISI PMK 196 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA TAX AMNESTY JILID 2 ATAU PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
Video dari youtube channelnya roy shakti Berikut ini membahas pentingnya pelaku bisnis untuk ikut Tax Amnesty, video ini bercerita mengenai pentingnya ikut Tax Amnesty serta apakah memerlukan jasa konsultan pajak? Saat ini Pemerintah sedang menjalankan Program Pengakuan Sukarela atau di kenal dengan Tax Amnesty Jilid 2 2022. Program ini berlaku mulai 1 Jan 2022 sampai …
Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022. Dalam PPS kali ini, ada dua kebijakan yang bakal berlaku. Kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang …
Setelah disahkan RUU HPP menjadi UU HPP pada kamis 7 Oktober 2021 oleh pemerintah bersama DPR namun belum ditetapkan sebagai undang undang baru akan berlaku sejak diundangkan, dan dengan sejumlah catatan khusus. Merujuk pada kompas.com Pengundangan peraturan perundangan termasuk UU akan memberikan nomor dan mencatatkannnya dalam Lembaran Negara, sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 …