Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp 4,5 juta ke bawah bisa tak lapor SPT. Namun, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyatakan bahwa meskipun masyarakat berpenghasilan di bawah PTKP tersebut sudah memiliki …
Artikel Pajak
Lapor SPT Tahunan PPh: Begini Langkah-Langkah dan Solusi Lupa EFIN
Pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2022 telah dibuka mulai 1 Januari 2023. Namun, untuk dapat melakukan pelaporan secara online, wajib pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN). EFIN adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lupa EFIN lapor kemana? EFIN …
Validasi NIK sebagai NPWP, Langkah Penting untuk Kelancaran Pelaporan Pajak
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam format baru. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022 yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 dan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa format baru NPWP ini akan diterapkan dalam seluruh layanan …
Kok Bisa Gaji 5 juta Sebulan Tidak Kena Pajak 5%?
Baru baru ini beberapa media di Indonesia Heboh Gaji Rp5 Juta Kena Pajak 5%, Ini Penjelasan Sri Mulyani mengenai potongan pajak tahunan sebesar 5% atas pajak penghasilan karyawan alias PPh Pasal 21. “Untuk gaji Rp 5 juta (per bulan) tidak ada perubahan aturan pajak,” tulis Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, dikutip Selasa (3/1/2023). Karyawan …
Menilap Pajak, Direktur Perusahaan Terancam Masuk Bui dan Bayar Denda
Pada Selasa 6 Desember 2022 Tim Penyidik Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak) Jawa Tengah I bersama dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa menyerahkan tersangka tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Blora. Setelah berkas perkara lengkap atau biasa disebut “barbuk P-21” yang dinyatakan oleh jaksa peneliti sebagaimana tertuang dalam surat Kejaksaan Tinggi …




