Apakah Perusahaan Anda Memiliki Kewajiban Menyediakan TP Doc?

Apakah Perusahaan Anda Memiliki Kewajiban Menyediakan TP Doc?

TP Documentation

Transfer Pricing Documentation atau disingkat TP Doc saat ini menjadi salah satu trending topik mengenai perpajakan setelah Tax Amnesty. Salah satu pemicu atau trigger yang mempopulerkan TP Doc ditahun 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 (“PMK-213”) yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016.

Apakah Perusahaan Anda masuk dalam Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk membuat atau melaporkan atau menyediakan Transfer Pricing Documentation (TP Doc) dalam hal ini Master File dan Local File? Masih Ragu? Yuk simak penjelasan lengkapnya di video berikut.

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Transfer Pricing Documentation Services Indonesia

Transfer Pricing Documentation Services Indonesia

We provide Transfer Pricing Documentation Services Indonesia, Transfer Pricing in Indonesia is one of the critical taxes issues for growth oriented businesses having international businesses wherein substantial senior management’s time and attention is necessary. Regardless of their size, organizations need an efficient and trustworthy Transfer Pricing policy, which takes into mind the Company overall business strategy and operating structure.

Our Transfer Pricing team using its have experience and demonstrated capabilities offers comprehensive solutions in areas such as Transfer Pricing Documentation, Transfer Pricing assessments and other value added services such as Benchmarking services, Drafting of Inter-company agreements etc.

We understand that the Company entered into transactions with its related parties during the year 2016. Pursuant to Minister of Finance Regulation Number 213/PMK.03/2016 about the documentation and/or the additional information which should be kept by the tax payer who has transaction with the related party and procedures of the Transfer Pricing Documentation (the “PMK-213”), then to support its related party transactions, the Company needs the Transfer Pricing Documentation.

Given the above understanding, the scope of engagement, which we will deliver, will cover the following the Transfer Pricing Documentation.


Pursuant to PMK-213, the taxpayers that are:

  1. has the Revenue more than Rp.50,000,000,000; and
  2. entered into transactions with related parties with the aggregated value of transactions exceed Rp.20,000,000,000 in 1 (one) year for tangible goods transaction, are obligated to prepare documentations for those transactions.

The scope of our services consists of following:

1. Preparation of Master File
2. Preparation of Local File

a. Functional Analysis
b. Industry and company analysis
c. Selection of the most appropriate transfer pricing methodology
d. Application of the most appropriate transfer pricing method for Company’s related party transactions

3. Preparation Transfer Pricing Report

Our transfer pricing report will contain the following:

  • Background of the Company and its Associated Enterprises;
  • Industry and company analysis
  • Functional Analysis to document the Functions, Risks and Assets;
  • Comparability/Benchmarking analysis to prove the Arm’s Length nature deployed of International Transactions entered into between Associated Enterprises.

If you need further information please click Contact Us

Transfer Pricing Documentation Services Indonesia

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Transfer Pricing Documentation terkait PerMenKeu RI No 213

Transfer Pricing Documentation terkait PerMenKeu RI No 213

Isu kebijakan mengenai Transfer Pricing Documentation mulai di kemukakan oleh pemerintah pada akhir tahun 2016, Pemerintah melalui Kementrian Keuangan mengeluarkan peraturan baru bagi wajib pajak diwajibkan untuk membuat transfer pricing documentation (dokumen harga transfer) atau disebut juga TP Doc. peraturan ini mencakup ketentuan atas pelaporan Dokumen Induk atau Dokumen Lokal dan laporan per negara bagi wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213 / PMK. 03/ 2016 TENTANG JENIS DOKUMEN DAN/ ATAU INFORMASI TAMBAHAN YANG WAJIB DISIMPAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PARA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

APA ITU TRANSFER PRICING?

Berdasarkan website kemenkeu.go.id Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company dan inter-company transfer pricing. Intra-company transfer pricing merupakan transfer pricing antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan intercompany transfer pricing merupakan transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu Negara (domestic transfer pricing), maupun dengan negara yang berbeda (international transfer pricing).

Pengertian di atas merupakan pengertian yang netral, walaupun sering sekali istilah transfer pricing dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik (sering disebut abuse of transfer pricing), yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut.

MENGAPA PEMERINTAH MENGELUARKAN PERATURAN MENGENAI TRANSFER PRICING?

JAKARTA — Sebanyak 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak, sedikitnya dalam lima tahun berturut-turut. Alasannya, mereka mengklaim masih menderita kerugian. `’Kami harus teliti dulu. Tapi (temuan) itu yang nanti akan kami sampaikan ke DPR,” ujar Menkeu, Jusuf Anwar.

Ia tak sengaja melontarkan pernyataan tersebut, saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI membahas RUU Pajak, di Jakarta, kemarin (21/11). Sejumlah anggota dewan langsung memperdalam masalah tersebut. Akibatnya, Jusuf Anwar mengungkapkan, saat masuk menjadi Menkeu, ia langsung minta staf dan dirjennya untuk mengumpulkan data. ”Ternyata hasilnya mengagetkan juga,” kata  Menkeu.

Keadaan ini membuat pemerintah untuk mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan bawa wajib pajak membuat transfer pricing documentation atau dokumen harga transfer. Perusahan sering melakukan transfer pricing untuk meningkatkan keuntungan, karena dengan transfer pricing dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Contoh lain yang umumnya sering digunakan dalam transfer pricing adalah misalkan X Corp tidak bertransaksi langsung dengan anak perusahaan di Indonesia, tetapi menjual dulu kepada anak perusahaan yang berkedudukan di Filipina. Lalu, dari Filipina barang tersebut dijual ke perusahaan yang ada di Malaysia, baru setelah itu perusahaan di Malaysia melakukan transaksi dengan perusahaan di Indonesia. Sehingga ketika sampai di Indonesia, harganya sudah naik berkali-kali lipat. Dengan begitu, jelas saja PT ABC yang berkedudukan di Indonesia akan menderita kerugian karena ia harus membayar bahan baku dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga wajar. Sehingga potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT ABC ke negara menjadi hilang karena PT ABC mencatat kerugian atau keuntungannya mengecil karena praktik transfer pricing.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa abuse of transfer pricing sangat berpotensi menyebabkan risiko berkurangnya pendapatan negara dari sisi penerimaan pajak.

KAPAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION MULAI DIBERLAKUKAN?

Peraturan mengenai dokumentasi transfer pricing ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik-praktik “Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)” dan terlibat aktif dalam proyek dilaksanakan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tersebut untuk kepentingan konsistensi harga transfer global.

Diharapkan dengan peraturan ini transparansi dokumen pelaporan pajak yang di serahkan oleh wajib pajak lebih baik. Karena waktu yang terbatas sekitar 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 april 2017 untuk menyediakan atau menyelenggarakan Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, Wajib Pajak perlu memperhatikan mengenai pengelolaan persoalan harga transfer ini. Wajib pajak juga diharapkan lebih proaktif dan memastikan bahwa data atau informasi yang dibutuhkan dapat memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu Dokumen Induk dan Dokumen Lokal.

Kapan Ditjen Pajak Mulai Intip Rekening Bank Wajib Pajak?

APA ITU JASA PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION?

Mengenai isu Transfer Pricing akhir-akhir ini sering menjadi pertanyaan dari klien klien kami serta bagaimana cara menyusun dokumen serta cara menyikapi mengenai peraturan terbaru yang di keluarkan oleh pemerintah tersebut.

Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation, kami akan memberikan rekomendasi atau saran kepada klien tentang kebijakan terbaru dari pemerintah mengenai penyusunan dokumen yang terkait transfer pricing yang akan diambil oleh perusahaan. Selain itu kami juga melakukan studi untuk menilai resiko dari sisi perpajakan atas kebijakan transfer pricing yang telah diambil oleh perusahaan, dan membantu klien dalam membuat dokumentasi yang dibutuhkan otoritas perpajakan dalam pemeriksaan sehubungan dengan kebijakan transfer pricing perusahaan.

Tujuan utama dari layanan ini adalah memastikan seluruh kewajiban atau perpajakan terkait transfer pricing oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BERAPA BIAYA UNTUK PENYUSUNAN TRANSFER PRICING DOCUMENTATION?

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Jasa Penyusunan Transfer Pricing Documentation  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Konsultan Pajak Terdaftar

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda

Klik tombol dibawah ini untuk menghubungi kami

 

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan