Besaran Tarif Tax Amnesty 2022 terbagi dalam 2 kategori besar yaitu Perolehan Harta tahun 2015 sampai sebelumnya dan Perolehan Harta 2016 sampai 2020.
Berikut penjelasan detail mengenai besaran Tax Amnesty Jilid 2 yang akan di mulai 1 Januaro 2022 – 31 Juni 2022.
Sumber Infografik KLIK DISINI
Pemerintah akan berhutang kepada wajib pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau dikenal dengan tax amnesty jilid II. Cara ini dengan menggunakan transaksi private placement Surat Utang Negara (SUN). “Transaksi tersebut akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 dengan tanggal setelmen pada hari Jumat berikutnya tanggal 4 Maret 2022,” ujar Direktur Penyuluhan, …
Qamy Info Pajak News Update Belajar Pajak Tax Amnesty Layanan QAMY Jasa Konsultan Pajak Tax Amnesty Konsultan Pajak Pribadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Jasa Laporan Pajak Bulanan Restitusi Pajak Pendampingan Pemeriksaan Pajak TP Doc Laporan Pajak Bulanan Jasa Laporan Keuangan Akuntansi Perusahaan Contact Us Whatsapp Social Media Facebook Instagram Twitter Youtube Linkedin JASA KONSULTAN PAJAK …
DAFTAR ISI PMK 196 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA TAX AMNESTY JILID 2 ATAU PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 196/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG …
dapat warisan jangan senang dahulu, untuk perolehan 2020 dan sebelumnya jika tidak ikut Tax Amnesty jika nanti kena pemeriksaan bakal kena sanksi 200 persen Semua harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang disebut Tax Amnesty Jilid II 2022. Ini termasuk warisan rumah, mobil, uang yang diterima, …
Siap-siap! Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Ketinggalan di Tax Amnesty Jilid 1, persiapkan sekarang juga Pemerintah sedang membahas Tax Amnesty Jilid 2 Jakarta – Blog Konsultan Pajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mereview dan merevisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) dan tata cara perpajakan. Menko Bidang Perekonomian …