Besaran Tarif Tax Amnesty 2022 terbagi dalam 2 kategori besar yaitu Perolehan Harta tahun 2015 sampai sebelumnya dan Perolehan Harta 2016 sampai 2020.
Berikut penjelasan detail mengenai besaran Tax Amnesty Jilid 2 yang akan di mulai 1 Januaro 2022 – 31 Juni 2022.
Sumber Infografik KLIK DISINI
“Pemerintah merencanakan prosedur lapor harta dilakukan melalui saluran elektronik, termasuk surat keterangannya (S-KET). Semuanya dilakukan fully automated. Oleh sebab itu, pemerintah sedang menyiapkan sarana IT-nya,” kata Neil, sapaan akrabnya, kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/10). Berdasarkan UU HPP yang sudah di sahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, Karena pelaporan dokumen atau data yang dibutuhkan untuk Tax Amnesty …
Tax Amnesty 2022 Nama baru untuk Tax Amnesty Jilid 2 yang tertuang dalam RUU HPP atau Rancangan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI pada siang hari ini (7/10/2021) dimana sebelumnya di sebut dengan Tax Amnesty menjadi Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dibahas pada …
Rencana Mau Ada Tax Amnesty 2 pemerintah harus memberi suasana tenang dalam menjalankan programnya, jangan justru menakut-nakuti. Jakarta, Blog Konsultan Pajak – Saat ini Pemerintah sedang membahas akan diberlakukannya kembali program tax amnesty atau pengampunan Pajak tepatnya Tax Amnesty Jilid 2. “Pemerintah Jangan Mencari-cari Kesalahan” itu yang pertama kali dikatakan oleh pengusaha ketika program ini …
List pertanyaan ini merupakan bagian terakhir dari seri Yang sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 1; Yang sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 2; dan Yang sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 3 Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 4 61. Apakah permintaan data (misalnya tunggakan Pajak) untuk keperluan amnesti pajak dapat diwakilkan? Jawaban: …
Meneruskan artikel mengenai Yang Sering ditanyakan Mengenai Tax Amnesty Bagian 1, kali ini akan kami lanjutkan dengan tambahan 20 pertanyaan mengenai tax amnesty 21. Apakah surat pernyataan bisa disampaikan via pos? Jawaban: Tidak bisa, harus disampaikan langsung ke KPP terdaftar (tidak bisa ke KPP selain KPP terdaftar) atau bagi yang di luar negeri hanya bisa ke KBRI …