Jenis Penggolongan Pajak di Indonesia Yang Perlu Diketahui

Jenis penggolongan pajak di Indonesia terdiri dari berbagai macam penggolongan, jenis dan macamnya biasanya dibedakan berdasarkan pungutan dan pengelolaannya.

Pajak yang masuk ke kas Indonesia dikelola oleh Dirjen Pajak dan Kementrian Keuangan. Sebagai warga Negara yang baik pastinya, Anda harus mengetahui jenis-jenis pajak yang wajib dibayarkan.

Anda juga bisa mengetahui pembagian jenis-jenis pajak berdasarkan objek pajak, subyek pajak, cara pemungutan, dan lain sebagainya. Inilah beberapa jenis pajak yang harus diketahui bagi para wajib pajak.

Baca Juga Mengenai : Konsultan Pajak di Jakarta dan Layanan-nya

Pajak Menurut Lembaga Pemungutan

Suatu pajak ada yang dikelola berdasarkan lembaga pemungutannya. Jenis-jenis pajak bisa diklasifikasikan berdasarkan lembaga pemungutnya.

Inilah jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutan.

1. Pajak Pusat

Pajak Pusat merupakan jenis pajak yang pengelolaanya diurusi dan dikelola oleh pihak Pemerintah Pusat.

Pajak yang masuk akan dikelola dan dikembangkan oleh Dirjen Pajak dan Kementrian Keuangan untuk diklasifikasikan dan didata.

Pajak Pusat ini terdiri dari berbagai jenis yang biasanya diklasifikasikan sebagai Pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak.

Pajak Yang Dikelola Oleh Dirjen Pajak

Ada beberapa jenis pajak turunan dari pajak pusat yang dikelola oleh Dirjen Pajak. Jenis-jenis pajak ini biasanya berhubungan dengan pajak penghasilan.

Dan, inilah beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak.

Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis pajak pertama yang dikelola Dirjen Pajak adalah Pajak Penghasilan yang biasanya disingkat PPh.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap pribadi ataupun badan usaha tertentu atas penghasilannya yang diperoleh selama satu tahun yang diminta dengan satu tahun pajak.

Penghasilan adalah tambahan atau kemampuan ekonomis dari pribadi dan badan usaha dipergunakan untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan dalam bentuk apapun.

Penghasilan bisa berupa honorarium,gaji, laba, hadiah, dan lain-lain.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Jenis pajak selanjutnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang sering disingkat sebagai PPN.

Pajak ini merupakan jenis pajak yang dikenakan pada konsumsi barang atau jasa yang terkena pajak di area seluruh Indonesia.

Para pengkonsumsi barang baik pribadi, pemerintah, ataupun perusahaan wajib kena pajak pertambahan nilai ini.

Sebenarnya setiap barang ataupun jasa merupakan barang yang wajib kena pajak oleh negara kecuali ditentukan lain oleh UU PPN.

Tarif pajak pertambahan nilai ini biasanya tunggal sebesar 10 %. Sedangkan tariff pajak ekspor sebesar 0%.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain kedua jenis pajak diatas, ada pajak lainnya yang dikelola oleh Dirjen Pajak yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disingkat PPnBM.

Barang-barang yang diklasifikasikan barang mewah juga wajib kena pajak penjualan atas barang itu sendiri.

Ada beberapa syarat sebagai kategori barang mewah yang wajib pajak.

• Barang itu bukan merupakan salah satu kebutuhan pokok.
• Digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan tertentu.
• Digunakan dan dikonsumsi untuk meningkatkan prestis dan status social.
• Apabila digunakan dan dibeli, barang itu bisa merusak kegiatan, ketertiban masyarakat, dan moral sosial.

Biasanya kategori barang mewah adalah mobil sport, rumah mewah, berlian, dan lain-lain.

Jadi, jika Anda mempunyai barang-barang itu, Anda harus membayarkan pajak setiap tahunnya.

Bea Materai

Pajak lainnya adalah pajak bea materai. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan pada beberapa dokumen penting seperti akta notaries, kwitansi pembayaran, surat perjanjian, efek, cek, dan sejumlah dokumen yang memuat sejumlah uang dalam suatu ketentuan dan kesepakatan yang dibuat.

Biasanya pajak yang dibutuhkan bukan berbentuk uang yang dibayarkan setiap tahunnya, tetapi berwujud materai. Dan inilah kenapa disebut pajak bea materai.

2. Pajak Yang Dikelola Oleh Daerah

Baca Juga Mengenai : Anda Butuh Jasa Konsultan Pajak di Bogor ?

Selain pajak pusat dan pajak yang dikelola oleh Dirjen Pajak, ada jenis pajak lainnya yang dikelola oleh pihak tertentu.

Pajak tersebut disebut Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah ini pemungutannya dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik dari tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Ada beberapa jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Inilah beberapa jenis pajak daerah.

Pajak Provinsi

Salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pajak Provinsi. Pendapatan Pajak Provinsi berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Semua jenis pajak itu dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

Pajak Kabupaten atau Kota

Jenis pajak selanjutnya adalah Pajak Kabupaten atau Kota yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Ada beberapa jenis pajak seperti Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

Baca Juga Mengenai : Masih Ragu Menggunakan Jasa Konsultan Pajak di Tangerang Selatan?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan biasanya sering disingkat dengan istilah PBB. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah, ataupun bangunan baik pribadi ataupun badan usaha.

Pajak Bumi dan Bangunan ini sebenarnya merupakan Pajak Pusat. Tetapi, kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.