Related Posts
-
Proyek KCJB dan Peranan Penting Pajak dalam Pembangunan
Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) telah membawa dampak positif yang signifikan pada perekonomian Indonesia, bahkan sebelum memulai operasionalnya. Hingga Maret 2022, proyek KCJB telah memberikan kontribusi sebesar Rp 5,83 triliun pada penerimaan negara, melampaui laporan sebelumnya yang mencapai Rp 5,34 triliun. Angka ini mencakup beragam sumber pendapatan yang sangat penting bagi perekonomian Tanah …
-
Ini Yang Benar! Dokumen untuk Lapor SPT Pajak Tahunan 2022
Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, perlu memperhatikan pentingnya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2022 secepatnya. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), batas waktu pelaporan SPT Tahunan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 bagi wajib pajak pribadi, dan 30 April 2023 bagi wajib pajak badan. Dalam rangka memudahkan proses pelaporan SPT, Direktur Jenderal …
-
Lapor SPT Tahunan PPh: Begini Langkah-Langkah dan Solusi Lupa EFIN
Pelaporan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2022 telah dibuka mulai 1 Januari 2023. Namun, untuk dapat melakukan pelaporan secara online, wajib pajak harus memiliki Electronic Filing Identification Number (EFIN). EFIN adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Lupa EFIN lapor kemana? EFIN …
-
Cara Restitusi Pajak atas Kelebihan Pajak dalam Rangka Impor
Berikut ini prosedur atau cara pengajuan Restitusi Pajak untuk pembelian barang yang berkaitan dengan Impor, Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi: Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak), dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau …
-
DJP segera diskusi dengan e-commerce lokal
Pemerintah melalui dirjen Pajak semakin gencar melakukan diskusi dengan pelaku usaha atau pemilik aplikasi toko online lokal seperti Tokopedia, Bukalapak dan Blibli terkait rencana pemungutan pajak ketika bertransaksi menggunakan aplikasi marketplace. Dasar Hukum Penarikan Pajak e-commerce Dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk penunjukan penyedia e-commerce sebagai pemungut pajak merupakan turunan dari pasal 32A Undang …
