Pemerintah sedang menyiapkan revisi PP 55/2022 yang mengatur PPh Final UMKM.
Draf regulasi sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu pengesahan.
Tujuan utama revisi:
Mencegah praktik tax avoidance dan tax evasion agresif
Terutama melalui:
Firm splitting (memecah usaha agar tetap masuk skema UMKM)
Bunching (mengatur omzet agar tidak melewati batas)
Perubahan kebijakan perpajakan terhadap UMKM sedang memasuki babak baru. Pemerintah tengah menyiapkan revisi atas aturan PPh Final UMKM yang selama ini dikenal sebagai skema pajak sederhana dan ringan. Namun, arah perubahan ini menunjukkan satu pesan tegas: kesederhanaan tarif tidak lagi berarti kelonggaran pengawasan.
Revisi regulasi tersebut menandai pergeseran pendekatan fiskal—dari fokus administratif menuju penilaian substansi dan perilaku ekonomi wajib pajak.
Dari Fasilitas ke Filter Risiko
Selama bertahun-tahun, PPh Final UMKM dipahami sebagai fasilitas otomatis bagi pelaku usaha kecil. Selama omzet berada di bawah batas tertentu, tarif final dianggap “aman” dan minim risiko. Pola pikir ini kini mulai ditinggalkan.
Dalam kerangka kebijakan terbaru, pemerintah menempatkan PPh Final UMKM bukan sekadar sebagai insentif, melainkan sebagai skema bersyarat. Artinya, fasilitas tetap tersedia, tetapi tidak berlaku apabila digunakan untuk tujuan penghindaran pajak.
Implikasinya jelas:
yang dinilai bukan hanya angka omzet, tetapi bagaimana dan mengapa struktur usaha dibentuk.
Akhir Strategi Memecah Usaha Secara Artifisial
Salah satu sasaran utama perubahan aturan ini adalah praktik memecah usaha ke dalam beberapa entitas agar tetap memenuhi kriteria UMKM. Strategi yang sebelumnya dianggap “cerdas” secara administratif kini berpotensi dipandang sebagai rekayasa fiskal.
Pendekatan baru pemerintah menggabungkan seluruh peredaran bruto dari:
berbagai jenis usaha,
penghasilan final maupun nonfinal,
bahkan penghasilan dari luar negeri.
Dengan metode ini, batas omzet tidak lagi bisa “diakali” melalui pemisahan formal. Realitas ekonomi usaha menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar akta pendirian atau jumlah NPWP.
PPh Final Tanpa Batas Waktu: Fleksibilitas yang Mengandung Risiko
Penghapusan batas waktu penggunaan PPh Final bagi orang pribadi dan PT perorangan tampak sebagai angin segar. Namun, kebijakan ini menyimpan konsekuensi yang jarang dibahas.
Tanpa batas waktu, tidak ada lagi fase “transisi aman”. Artinya, penggunaan PPh Final yang berlangsung lama tetap dapat dievaluasi sewaktu-waktu apabila dinilai tidak sejalan dengan tujuan kebijakan. Durasi panjang tidak lagi identik dengan perlindungan.
Bagi pelaku usaha, ini menuntut kesiapan dokumentasi, konsistensi model bisnis, dan rasionalitas struktur pajak sejak awal.
Pengawasan Pajak: Dari Penindakan ke Manajemen Kepatuhan
Seiring perubahan skema UMKM, pemerintah juga memperkuat kerangka pengawasan kepatuhan wajib pajak. Pengawasan tidak lagi diposisikan semata sebagai alat penegakan hukum, tetapi sebagai mekanisme pembinaan dalam sistem self-assessment.
Namun dalam praktik, pendekatan ini berarti:
lebih banyak analisis data,
pemetaan risiko lebih detail,
dan interaksi fiskus–wajib pajak yang lebih intens.
Dengan tekanan penerimaan negara yang meningkat, kepatuhan sukarela tetap diharapkan, tetapi diverifikasi secara aktif.
Tekanan Fiskal dan Konsolidasi Kewenangan Negara
Kinerja penerimaan pajak yang belum optimal mendorong negara memperkuat instrumen fiskalnya. Kewenangan audit penerimaan negara dan penyesuaian rezim pidana pajak menunjukkan konsolidasi peran negara dalam menjaga basis pajak.
Penyesuaian sanksi pidana pajak dengan KUHP baru juga menandai era baru penegakan hukum pajak: lebih terstruktur, lebih sistemik, dan berorientasi pada kepastian hukum—tanpa mengurangi efek jera.
Penutup: UMKM Kecil Tidak Lagi Berarti Risiko Kecil
Perubahan ini membawa satu kesimpulan besar:
UMKM tidak lagi dinilai dari skala semata, tetapi dari integritas struktur dan kepatuhan substansinya.
Ke depan, pelaku usaha dituntut tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga memahami implikasi hukum dari setiap keputusan bisnis dan perpajakan. Dalam lanskap baru ini, strategi pajak bukan lagi soal mencari tarif terendah, melainkan mengelola risiko secara cerdas dan berkelanjutan.
Di tengah perubahan kebijakan pajak yang semakin menekankan substansi dan manajemen risiko, pendampingan yang tepat menjadi kunci bagi pelaku usaha untuk tetap tumbuh dengan tenang dan berkelanjutan. QAMY Consulting hadir sebagai mitra strategis yang membantu menata struktur usaha, memastikan kepatuhan pajak selaras dengan regulasi terbaru, serta melindungi kepentingan bisnis dari potensi risiko di masa depan. Karena dalam rezim pajak modern, keputusan yang tepat hari ini adalah perlindungan terbaik untuk usaha Anda esok hari.
