Apakah Anda termasuk orang yang berpikir, “Ah, saya ‘kan belum punya NPWP, jadi orang pajak tidak mungkin bisa melacak harta saya”? Jika pemikiran ini masih Anda pegang di tahun 2026 ini, Anda sedang berada dalam zona bahaya. Era di mana Anda bisa bersembunyi dari kewajiban perpajakan hanya karena tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) …
Mulai 1 Januari 2026, pengawasan pajak di Indonesia resmi memasuki fase baru. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 memperluas dan memperdalam mekanisme pengawasan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini bukan sekadar administratif, melainkan sinyal bahwa otoritas pajak kini lebih aktif dan berbasis data. Bagi banyak wajib pajak—baik orang pribadi maupun badan—aturan ini …
Pemerintah kembali menyiapkan kebijakan fiskal untuk menopang daya beli masyarakat pada tahun 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan dengan penghasilan tertentu yang bekerja di sektor padat karya. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan …
JAKARTA – QAMYNews Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-11/PJ/2025 yang memperluas cakupan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri yang wajib memotong: PPh Pasal 23 atas sewa selain tanah/bangunan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa tanah/bangunan Aturan ini efektif 22 Mei 2025 dan mencabut KEP-50/PJ/1994 serta KEP-50/PJ/1996. Definisi Kunci WPOP: Wajib Pajak Orang Pribadi (orang pribadi pemilik NPWP). PPAT: …
UMKM memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia, menjadi salah satu tulang punggung utama di sektor usaha. Pemerintah telah memberikan insentif berupa tarif PPh final sebesar 0,5% sebagai bentuk dukungan bagi UMKM. Namun, dengan mendekatnya masa akhir pemberlakuan kebijakan ini, muncul keresahan mengenai kelanjutan insentif tersebut. Beban Pajak UMKM Memberatkan UMKM di Indonesia menghadapi tantangan besar …