Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) menjadi salah satu aspek penting dalam kewajiban perpajakan perusahaan, bahkan bagi yang bukan pemungut PPN (PKP). Artikel ini akan membahas secara rinci apakah perusahaan non PKP dapat menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dan langkah-langkahnya. Apakah Perusahaan Non PKP Bisa Menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23? Pada dasarnya, …

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dapat diibaratkan sebagai pesan resmi yang menciptakan ketegangan di antara wajib pajak. Dalam surat ini, Dirjen Pajak mengajukan permintaan serius untuk klarifikasi terkait data dan informasi yang telah disampaikan. Meski terdengar formal, surat ini sekaligus menjadi jalan komunikasi yang transparan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data keuangan wajib …

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) telah membawa dampak positif yang signifikan pada perekonomian Indonesia, bahkan sebelum memulai operasionalnya. Hingga Maret 2022, proyek KCJB telah memberikan kontribusi sebesar Rp 5,83 triliun pada penerimaan negara, melampaui laporan sebelumnya yang mencapai Rp 5,34 triliun. Angka ini mencakup beragam sumber pendapatan yang sangat penting bagi perekonomian Tanah …

Pemerintah Indonesia telah menjalankan sistem perpajakan self-assessment, di mana Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, dalam kerangka ini, terdapat instrumen yang sering diperbincangkan, yaitu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yang sering disebut sebagai “Surat Cinta.“ Apa Itu SP2DK? SP2DK …