Anda Bebas Denda Telat Lapor PPh 21 Jika?

Anda Bebas Denda Telat Lapor PPh 21 Jika?

Dalam ranah perpajakan, keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dapat berakibat serius bagi perusahaan dan individu. Artikel ini akan membahas mengapa pelaporan tepat waktu begitu penting dan memberikan panduan langkah-langkah konkret untuk menghindari denda terkait. Besaran Denda Telat Lapor PPh 21 Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 28/2007, jika Surat Pemberitahuan (SPT) …

Apakah Perusahaan Non PKP Bisa Menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23?

Apakah Perusahaan Non PKP Bisa Menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23?

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) menjadi salah satu aspek penting dalam kewajiban perpajakan perusahaan, bahkan bagi yang bukan pemungut PPN (PKP). Artikel ini akan membahas secara rinci apakah perusahaan non PKP dapat menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dan langkah-langkahnya. Apakah Perusahaan Non PKP Bisa Menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23? Pada dasarnya, …

SP2DK Tidak Boleh sewenang wenang dikirim ke Wajib Pajak

SP2DK Tidak Boleh sewenang wenang dikirim ke Wajib Pajak

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dapat diibaratkan sebagai pesan resmi yang menciptakan ketegangan di antara wajib pajak. Dalam surat ini, Dirjen Pajak mengajukan permintaan serius untuk klarifikasi terkait data dan informasi yang telah disampaikan. Meski terdengar formal, surat ini sekaligus menjadi jalan komunikasi yang transparan untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data keuangan wajib …

Proyek KCJB dan Peranan Penting Pajak dalam Pembangunan

Proyek KCJB dan Peranan Penting Pajak dalam Pembangunan

Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB) telah membawa dampak positif yang signifikan pada perekonomian Indonesia, bahkan sebelum memulai operasionalnya. Hingga Maret 2022, proyek KCJB telah memberikan kontribusi sebesar Rp 5,83 triliun pada penerimaan negara, melampaui laporan sebelumnya yang mencapai Rp 5,34 triliun. Angka ini mencakup beragam sumber pendapatan yang sangat penting bagi perekonomian Tanah …

Menggali Lebih Dalam Tentang SP2DK: Mekanisme, Keadilan Pajak, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Data

Menggali Lebih Dalam Tentang SP2DK: Mekanisme, Keadilan Pajak, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Data

Pemerintah Indonesia telah menjalankan sistem perpajakan self-assessment, di mana Wajib Pajak (WP) memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Namun, dalam kerangka ini, terdapat instrumen yang sering diperbincangkan, yaitu Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yang sering disebut sebagai “Surat Cinta.“ Apa Itu SP2DK? SP2DK …