Pemerintah bakal melangsungkan program pengungkapan sukarela (PPS) atau lebih dikenal dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) dari Januari-Juli 2022. Dalam PPS kali ini, ada dua kebijakan yang bakal berlaku. Kebijakan I untuk pengungkapan harta tahun 2015 bagi yang sudah mengikuti tax amnesty tahun 2016 dan kebijakan II untuk mengungkap harta perolehan tahun 2016-2020 untuk yang …
Wajib Pajak Bisa Kena Sanksi 200 Persen Jika Tak Ikut Tax Amnesty 2022
KONSULTASI TAX AMNESTY 2022 KLIK DISINI Pada 2022, Menteri Keuangan Sri Muryani Indrawati menyarankan wajib pajak yang tidak mengungkapkan hartanya untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty. Pasalnya, program tax amnesti jilid kedua, sanksi administratif adalah setara dengan 200 persen harta sama seperti program amnesti pajak 2016.Sanksi tertuang dalam Pasal 18 ayat 3 …
Dapat Warisan Segera Ikut Tax Amnesty Jilid 2, dendanya 2 kali Lipat!
dapat warisan jangan senang dahulu, untuk perolehan 2020 dan sebelumnya jika tidak ikut Tax Amnesty jika nanti kena pemeriksaan bakal kena sanksi 200 persen Semua harta kekayaan yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang disebut Tax Amnesty Jilid II 2022. Ini termasuk warisan rumah, mobil, uang yang diterima, …
Tax Amnesty Jilid II Dimulai 1 Januari 2022
tax amnesty jilid 2 2022 progam pengungkapan sukarela (pps) UNtuk Pengajuan tINGGAL 00 HARI 00 JAM 00 MENIT 00 DETIK LAGI Berapa Sih sanksi tarif pajak jika tidak ikut PPS Tax Amnesty Jilid 2? Konsultasikan Harta Bersih yang ingin anda Laporkan dalam Program Tax Amnesty Jilid 2, pastikan cara perhitungan dan pelaporan harta sesuai dengan …
Akhirnya UU HPP Ditetapkan sebagai UU No 7 Tahun 2021
Setelah disahkan RUU HPP menjadi UU HPP pada kamis 7 Oktober 2021 oleh pemerintah bersama DPR namun belum ditetapkan sebagai undang undang baru akan berlaku sejak diundangkan, dan dengan sejumlah catatan khusus. Merujuk pada kompas.com Pengundangan peraturan perundangan termasuk UU akan memberikan nomor dan mencatatkannnya dalam Lembaran Negara, sebagaimana ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2004 …


