Siapa Saja yang Wajib Membayar Pajak?<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-2074">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Siapa Saja yang Wajib Membayar Pajak? No ratings yet.

Sering Kami mendapat pertanyaan,

Siapa Saja Yang Wajib Membayar Pajak? 

Sebelum menjawab mengenai pertanyaan tersebut, berikut cuplikan dari  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN yaitu pada: BAB III, PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK pada Pasal 12 menyatakan bahwa  Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terhutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Jadi Jawabannya sudah jelas bahwa yang wajib membayar pajak adalah SETIAP WAJIB PAJAK.

Source : kemenkeu.go.id

Siapakah Wajib Pajak Itu?

Telah disebutkandalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  BAB I, KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 mengatakan bahwa Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan;

Berdasarkan dengan definisi tersebut maka wajib pajak digolongkan menjadi 2 yaitu :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Yang dimaksud Wajib Pajak Orang pribadi jelas hanya satu orang saja (personal), seperti karyawan, Dokter, Pengacara, Usahawan, PNS, TNI, POLRI dan lain sebagainya sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini. Berdasarkan contoh diatas yang sebut dengan Wajib Pajak orang Pribadi adalah

  • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
  • Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.

Sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi dibagi menjadi 5 Kategori yaitu:

  1. Orang Pribadi (Induk) yaitu terdiri dari wajib pajak belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga.
  2. Hidup Berpisah (HB) yaitu wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (cerai)
  3. Pisah Harta (PH) yaitu suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karea menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
  4. Memilih Terpisah (MT) yaitu wanita kawin, selain kategori hidup berpisah dan pisah harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
  5. Warisan Belum Terbagi (WBT) sebagai satu kesatuan merupakan subjeknpengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.
  1. Wajib Pajak Badan (WP Badan)

Yang dimaksud badan adalah Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak Badan dibagi menjadi 5 kategori yaitu:

  1. Badan
  2. Joint Operation (JO) yaitu bentuk kerjasama operasi yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
  3. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yaitu wajib pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  4. Bendahara, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa, serta pembayaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.
  5. Penyelenggara Kegiatan, yaitu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan dibidang perpajakan.

Wajib Pajak adalah meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, ketiga kata ini mempunyai arti atau pengertian yang berbeda. Contohnya pembayar pajak yaitu pengusahan yang langsung membayar pajaknya ke kas Negara. Kemudian pemotong pajak disini dicontohkan seperti perusahaan yang melakukan pemotongan pajak atas penghasilan karyawannya, dan yang terakhir adalah pemungut pajak dapat di contohkan seperti perusahaan atau bendaharawan yang memungut pajak atas pembelian barang atau jasa dari kliennya.

TARIF JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak Jasa Pengurusan Pajak memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Sih Tarif Konsultan Pajak di Indonesia?

Apa Hak dan Kewajiban Wajib Pajak?

Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengakomodir mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ADALAH :

  1. Kewajiban Mendaftarkan Diri
  2. Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak
  3. Kewajiban dalam Hal Diperiksa
  4. Kewajiban Memberi Data

Sedangkan

HAK WAJIB PAJAK ADALAH :

  1. Hak atas Kelebihan Pembayaran Pajak
  2. Hak Dalam Hal Wajib Pajak dilakukan Pemeriksaan
  3. Hak untuk mengajukan Keberatan, Banding dan Peninjauan Kembali
  4. Hak-Kah Wajib Pajak Lainnya seperti
  • Hak Kerahasiaan Bagi Wajib Pajak
  • Hak untuk Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran
  • Hak Untuk Penundaan Pelaporan SPT Tahunan
  • Hak Untuk Pengurangan PPh Pasal 25
  • Hak Untuk Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
  • Hak Untuk Pembebasan Pajak
  • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  • Hak Untuk Mendapatkan Pajak Ditanggung Pemerintah
  • Hak Untuk Mendapatkan Insentif Perpajakan

Sumber : pajak.go.id

Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung, manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pajak dibagi dalam dua macam yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, disamping itu wajib pajak pun mempunyai kewajiban dan hak-hak sebagai seorang wajib pajak. Hukum pajak ialah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

Baca Juga

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak
Konsultasi Pajak Lewat WA banner


BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video mengenai Siapa Saja yang Wajib Membayar Pajak?

Please rate this

10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1446">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak No ratings yet.

BAGAIMANA CARA MENYETOR PAJAK YANG TERUTANG?

Pertanyaan ini paling banyak ditanyakan oleh wajib pajak diantara yang lainnya,oleh karena itu kami akan menjawab pertanyaan tersebut di awal paragraf artikel ini baru kemudian pertanyaan yang lainnya.

Jika terdapat pajak yang terutang bagaimanakah cara menyetorkannya?

Terdapat sarana serta tempat untuk penyetoran pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

Sarana Penyetoran Pajak

Jika terdapat pajak yang terutang maka akan disetorkan pada Kas Negara yang sebelumnya harus menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang disertai dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 411125 dan Kode Jenis Setoran (KJS) 200.

SSP tersebut harus diisi dengan identitas pemilik Wajib pajak, setoran pajak, kode jenis, masa atau bulan dan tahun pajak, uraian pembayaran, serta jumlah pajak dan tentunya kamu jangan lupa untuk memberikan tanda tangan sebagai pembayar ataupun penyetor pajak.

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yangtelah dilakukan dengan menggunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh MenteriKeuangan.(Pasal 1 angka 14 UU KUP)

Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabatkantor penerima pembayaran yang berwenang atauapabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannyadiatur dengan atau berdasarkan Peraturan MenteriKeuangan. (Pasal 10 ayat 1a UU KUP)

Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Terutang

[1] Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoranpajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenispajak,paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnyaMasa Pajak.(Pasal 9 ayat 1 UU KUP)

[2] Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat PemberitahuanTahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan disampaikan.(Pasal 9 ayat 2 UU KUP)

[3] Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat KeputusanPembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yangmenyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.(Pasal 9 ayat 3 UU KUP)

Bagi WP Usaha kecil dan WP didaerah tertentu, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Kuangan.(Pasal 9 ayat 3a UU KUP)

 Tempat Penyetoran Pajak

Nantinya pajak akan disetorkan pada Kas Negara jika semua pajak sudah dilakukan penghitungan dimana dapat dilakukan melalui Kantor Pos maupun bank tempat pembayaran pajak.

Membayar dan Menyetor Pajak yang terutang adalah KEWAJIBAN bagi setiap Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara

Pajak Terutang Adalah

pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, ataudalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.(Pasal 1 angka 10)
 

Pajak Terutang Apakah Bisa Diangsur?

Dirjen Pajak atas permohonan WP dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaanya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (pasal 9 ayat 4 UU KUP)

Pembayaran pajak yang dapatdilakukan dengan cara mengangsur atau menunda pembayaran adalah atas:
  • Pajak yang masih harus dibayardalam STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah; dan
  • PPh Pasal 29.
 

Wajib Pajak terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kepada Direktur Jenderal Pajak

SANKSI TELAT BAYAR PAJAK

Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran/penyetoran pajak terutang pada suatu masa pajak

Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimanadimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan setelahtanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoranpajak, dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2 (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaransampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian daribulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.(Pasal 9 ayat 2a UU KUP)

Sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh

Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaianSurat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dariberakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunansampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitungpenuh 1 (satu) bulan.(Pasal 9 ayat 2b UU KUP)

Sanksi administrasi karena pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB,SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan PKtidak/kurang dibayar

Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasantidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak ataukurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampaidengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannyaSurat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
.(Pasal 19 ayat 1 UU KUP)

Sanksi administrasi karena mengangsur atau menunda pembayaran pajak

Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajakyang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh1 (satu) bulan.(Pasal 19 ayat 2 UU KUP)

Sanksi pidana tidak menyetorkan pajak yangtelah dipotong atau dipungut

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlahpajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan palingbanyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak ataukurang dibayar.(Pasal 39 ayat 1 huruf i UU KUP)

Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. (pasal 39 ayat 2 UU KUP)

HUBUNGI QAMY KANTOR KONSULTAN PAJAK

Untuk Respon Lebih Cepat dan Konsultasi Masalah Laporan Pajak dan Keuangan silahkan Konsultasikan Masalah Pajak Anda melalui Whatsapp

WAHYU AJI MAHAMBORO

Konsultan Pajak Terdaftar

 

PERTANYAAN LAINNYA

Ini Dia 10 Pertanyaan yang Berkaitan Dengan SPT Pajak, Pada tanggal 31 Maret yang lalu merupakan batas waktu terakhir dalam menyerahkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan bagi mereka yang mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Memang yang menjadi pemeran utama untuk pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah berasal dari penghasilan dari pungutan pajak. Tentunya bukanlah suatu hal yang aneh atau mengherankan jika pemerintah sangat berupaya keras dalam melakukan penerimaan dari sektor dibagian ini.

Meskipun sudah menjadi sebuah kegiatan yang terjadi dari beberapa tahun yang lalu, tetapi masih banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai apa saja yang menjadi ketentuan dalam pelaporan SPT Tahunan pajak.

Dan bahkan masih ada yang bertanya kenapa masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak.

Berikut ini terdapat 10 pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan objek pajak pribadi yang sering sekali menjadi sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat.

Pertanyaan ini berasal dari Buku SPT PPH WP 2013 yang diterbikan oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan serta kompilasi yang didapat dari berbagai sumber yang ada.

Apakah pengertian dari SPT Tahunan?

SPT Tahunan PPh merupakan formulir yang diisi oleh pemilik wajib pajak untuk memberikan laporan mulai dari identitas diri, harta kewajiban atau utang, penghasilan, serta perhitungan pajak dalam waktu setiap tahun.

Siapa saja yang wajib membayar pajak?

Dalam membayar pajak ini yang wajib adalah orang pribadi yang sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP) jadi mereka diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan.

Cara apa saja yang harus dilakukan untuk dapat membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP)?

Terlebih dahulu masyarakat harus mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau KP2KP yang harus mengisi formulir pendaftaran. Untuk wajib pajak orang pribadi data yang perlu dibawa adalah hanya KTP yang masih berlaku.

Kapan masyarakat harus membayar pajak?

pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan yang keempat ini adalah mengenai waktu pembayaran untuk pajak. Untuk batas waktunya penyampaian SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) wajbi orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak atau tepatnya pada tanggal 31 Maret.

Jika tidak membayar pajak serta tidak melaporkan SPT Tahunan apakah akan dikenakan sanksi kepada pihak terkait yang melakukan hal tersebut?

Baca juga Mengenai : 10 Hal Penting Mengenai Penyusunan Laporan Keuangan

Jika wajib pajak orang pribadi tidak membayar pajak serta melaporkan SPT Tahunan maka akan dikenakan sanksi beberapa berikut ini.

Dikenakan sanksi admininstrasi dalam bentuk bunga sebesar 2% untuk satu bulannya dengan nilai yang berasal dari pajak yang terlambat untuk disetorkan.

Jika SPT Tahunan terlambat untuk diserahkan atau bahkan tidak disampaikan oleh pemilik wajib pajak maka akan dikenakan sanksi administrasi dalam bentuk denda sebesar Rp 100 ribu.

Apabila wajib pajak orang pribadi dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Tahunan miliknya serta membuat negara mengalami kerugian, maka wajib pajak tersebut akan dipidana penjara dengan kurun waktu minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.

Serta dikenakan denda paling sedikitnya 2 kali dan paling banyak adalah 4 kali dalam jumlah pajak terutang yang tidak ataupun kurang dibayar.

Jika ingin mengambil SPT Tahunan dimanakah lokasi yang harus dikunjungi?

Untuk SPT Tahunan PPh WP OP bisa anda temukan pada beberapa tempat berikut ini yang sudah ditentukan, seperti :
Kantor Pelayanan Pajak yang dekat dengan daerah rumah kamu,

Pojok Pajak atau Mobil Pajak keliling yang bisa kamu temukan pada lokasi-lokasi yang ramai, dan

Jika kamu tidak ingin repot pergi keluar rumah maka kamu dapat berkunjung ke situs webnya di www.pajak.go.id dan kamu dapat langsung mengambil SPT Tahunan dengan cara mengunduhnya.

Kemanakah wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan tersebut?

Untuk hal ini terdapat 2 bagian yang masing-masing hampir sama untuk lokasi dalam menyerahkan SPT Tahunan tersebut, diantaranya :

Untuk SPT Nihil atau Kurang Bayar (KB)
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang ada di KPP, Drop Box, Pos atau jasa Ekspedisi yang disertai dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar E-Filling (Formulir 17702 dan 1770SS).

Untuk SPT Lebih Bayar (LB) atau Pembetulan atau SPT Tahunan yang dapat disampaikan sesudah batas waktu penyampaian SPT maupun e-SPT :

Tempat Pelayanan Terapdu (TPT) yang terdapat di KPP tempat wajib pajak terdaftar, Pos maupun jasa ekspedisi yang harus disertai dengan tanda bukti pengiriman surat ke KPP tempat dimana Wajib Pajak terdaftar, e-Filling (Formulir 1770S dan 1770SS)

Kalau mengisi SPT Tahunan apakah wajib membayar pajak juga?

Baca Juga Mengenai : 5 hal yang perlu diketahui mengenai Pajak Pertambahan Nilai

Sebenarnya untuk Orang Pribadi tidak harus selalu membayar PPh (pajak penghasilan) ketika mengisi SPT.

Yang diwajibkan membayar kembali PPh untuk Orang Pribadi adalah jika Orang Pribadi tersebut perhitungan PPh-nya Kurang Bayaran (KB) pada formulir induknya.

Kamu dapat melihatnya pada baris PPh kurang / lebih bayaran.

Selain itu Orang Pribadi juga akan mendapatkan pengembalian PPh dari KPP jika Orang Pribadi tersebut PPh-nya lebih bayaran yang tertera pada formulir induknya.

Apabila istri serta anak membuat NPWP sebagai anggota keluarga apakah akan tetap wajib mengisi SPT Tahunan?

Apabila terdapat anggota keluarga yang mendapatkan NPWP sebagai anggota keluarga dan Wajib Pajak (Kepala Keluarga atau Suami) baik itu istri maupun anak maka mereka tidak diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan.

Untuk yang sudah berkeluarga maka yang diwajibkan dalam mengisi SPT adalah yang menjadi kepala keluarga yaitu suami.

Tetapi apabila istri yang menginginkan mempunyai NPWP sendiri dan terpisah dengan suaminya maka istri mempunyai kewajiban juga dalam mengisi SPT Tahunan.

Demikian tadi adalah 10 pertanyaan mengenai pajak penghasilan dan SPT Tahunan.

Dengan pertanyaan serta jawaban yang telah tertera diatas semoga dapat membantu kamu semua dalam melakukan pengisian SPT Tahunan.

Dan tentunya kamu tidak akan lagi diganggu dengan pertanyaan membingungkan ketika ingin mengisi SPT Tahunan.

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak
Konsultasi Pajak Lewat WA banner


BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video Mengenai 10 pertanyaan yang sering ditanyakan seputar SPT Pajak

YANG SERING DITANYAKAN MENGENAI TAX AMNESTY

Please rate this

Tarif Baru 2016 Pajak Penghasilan : Pegawai bergaji Rp 4,5 juta/bulan dibebaskan pajak.<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-283">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Tarif Baru 2016 Pajak Penghasilan : Pegawai bergaji Rp 4,5 juta/bulan dibebaskan pajak. No ratings yet.

Pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dihitung dari potongan besar gaji dan juga tunjangan lainnya yang diterima oleh seorang pegawai.

Perhitungan besar PPh pada pegawai satu belum tentu sama dengan pegawai lainnya. Kenali lebih dalam mengenai kewajiban Anda sebagai Wajib Pajak pada uraian di bawah ini.

Perbedaan Pajak Penghasilan PPh 21, 25, dan 29

Jumlah pajak yang mesti dibayarkan dari penghasilan yang diperoleh dari sebuah perusahaan, dan biasanya sudah langsung dipotong dari besar gajinya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 pasal 21, maka biasa disebut dengan Pajak Penghasilan atau PPh 21.

Sedangkan untuk PPh 25 adalah pasal yang mengatur mengenai aturan Wajib Pajak menyetorkan pajak apabila menerima pendapatan lebih dari 1 lembaga kerja atau memiliki usaha bebas. Ini juga termasuk apabila Wajib Pajak menerima penghasilan dari luar Indonesia.

Untuk PPh 29 menerangkan mengenai kewajiban Wajib Pajak untuk membayar hutang pajak dalam satu tahun pajak jika besar hutangnya lebih besar daripada kredit pajak.

Dari perbedaan antara PPh 21, 25, dan 29 di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang atau seorang Wajib Pajak yang hanya menerima gaji dari 1 pemberi kerja tidak dikenakan aturan PPh 25.

Dan semua Wajib Pajak diharuskan untuk membayar hutang pajak sebelum menyetorkan pajak dalam tahun pajak tersebut sebelum surat pajak tahunan disampaikan kepada Wajib Pajak tersebut.

Oleh karena itu bayarlah pajak tepat pada waktunya agar tidak menjadi hutang pajak yang akan terus menumpuk apabila tidak segera diselesaikan.

Dengan demikian Anda bisa tahu mana kewajiban yang mesti dilaksanakan ketika menerima surat keterangan dari Dirjen Pajak ketika mengambil NPWP.

Apa itu Subjek Pajak?

Baca Juga Mengenai : 1001 Hal Mengenai Jasa Konsultan Pajak Pribadi

Seseorang yang memiliki kewajiban PPh dan menjadi Wajib Pajak merupakan bagian dari Subjek Pajak. Tapi individu atau kelompok yang merupakan Subjek Pajak belum tentu termasuk dalam Wajib Pajak. Subjek Pajak adalah istilah dalam perundangan perpajakan untuk seseorang (individu) atau kelompok (organisasi) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat itu. Apabila Subjek Pajak memiliki objek pajak seperti misalnya penghasilan atau properti, maka Subjek Pajak tersebut menjadi Wajib Pajak.

Subjek Pajak dibagi menjadi tiga jenis yaitu pribadi atau individu, badan atau organisasi, dan warisan.

Sedangkan penggolongannya dibagi menjadi dua, yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri, dan Subjek Pajak Luar Negeri:

Subjek Pajak Dalam Negeri:

1. Individu yang bertempat tinggal di Indonesia

2. Indvidu yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau ingin bertempat tinggal di Indonesia dalam suatu tahun pajak.

3. Organisasi atau badan yang didirikan atau bertempat di Indonesia.

4. Warisan yang belum terbagi

Subjek Pajak Luar Negeri:

1. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Badan yang tidak bertempat dan didirikan di Indonesia tapi menjalankan usaha dan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia.

3. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tapi mendapatkan penghasilan bukan dari menjalankan usaha tetap di Indonesia.

4. Badan yang tidak bertempat dan didirikan di Indonesia tapi mendapatkan penghasilan bukan dari menjalankan usaha tetap di Indonesia.

Apa itu bukan Subjek Pajak?

Berdasarkan dengan penggolongan Subjek Pajak di atas, lalu bagaimana dengan individu atau badan usaha yang bertempat di Indonesia namun tidak termasuk dalam kategori mereka yang jadi Subjek Pajak. Staff perwakilan asing misalnya, adalah individu yang bertempat tinggal di Indonesia namun tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Staff perwakilan asing termasuk dalam bukan Subjek Pajak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Pasal 3.

Yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak menurut dari perundangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan negara asing seperti kedutaan besar maupun konsulat.

2. Pejabat-pejabat perwakilan negara asing berikut dengan orang-orang yang diperbantukan dan bekerja di lingkungan kantor perwakilan negara maupun bertempat tinggal bersama-sama di Indonesia dan tidak menerima penghasilan selain dari pekerjaan dan jabatannya. Negara yang bersangkutan juga memberikan perlakuan yang sama terhadap perwakilan Indonesia di negara asing.

3. Organisasi-organisasi internasional di mana Indonesia ikut tergabung dalam keanggotaan organisasi tersebut. Organisasi internasional tidak menjadi Subjek Pajak apabila tidak menghasilkan uang dari kegiatannya di Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia ataupun badan yang berkaitan dengan kegiatan OI tersebut dengan syarat sumber dana yang didapatkan bukan dari pemerintah melainkan donasi anggota.

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang bukan merupakan WNI dan tidak memiliki atau menjalankan usaha dan kegiatan di Indonesia yang bisa menghasilkan pendapatan.

Apa itu Objek Pajak?

Telah disinggung sebelumnya dalam pembahasan mengenai Subjek Pajak, bahwa seseorang atau badan usaha yang termasuk dalam Subjek Pajak apabila ada Objek Pajaknya padanya maka ia menjadi Wajib Pajak aliasn wajib untuk menyetorkan pajak berdasarkan aturan perundangan. Lalu apakah yang dimaksud dengan Objek Pajak? Objek Pajak adalah istilah untuk semua objek baik benda maupun non benda yang menurut aturan perundangan bisa dikenakan pajak.

Ada banyak sekali hal yang bisa dijadikan Objek Pajak yang menurut Rochmat Soemitro (1986: 99) ada tiga hal yang bisa menyebabkan suatu objek menjadi Objek Pajak, yaitu keadaan, perbuatan, maupun peristiwa tertentu. Yang termasuk dalam Objek Pajak menurut keadaannya misalnya memiliki kendaraan pribadi, memiliki properti, atau barang tak bergerak lainnya. Sedangkan Objek Pajak berdasarkan perbuatan misalnya adalah mengadakan sebuah event atau keramaian di tempat umum, bepergian ke luar negeri, dan melakukan pembangunan. Untuk Objek Pajak karena suatu peristiwa misalnya menang undian atau kuis.

Sedangkan untuk Objek Pajak Penghasilan adalah penambahan nilai secara ekonomis yang bisa dipakai sebagai kepentingan konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan dari Wajib Pajak. Penambahan nilai ekonomis ini bisa datang dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk apapun. Jadi tidak hanya gaji dalam mata uang saja yang menjadi Objek Pajak, kekayaan berupa properti dan aset lainnya juga bisa menjadi Objek Pajak Penghasilan.

Cara menghitung Pajak Penghasilan

Berikut adalah ilustrasi untuk menghitung PPh 21: Elvi Sukaesih adalah pegawai di  PT Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING, menikah tanpa anak, dengan gaji sebulan Rp3.000.000.

PT Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING mengikuti program Jamsostek, di mana premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh perusahaan dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji.

PT Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING juga  menanggung iuran Jaminan Hari Tua per bulannya 3,70% dari gaji sedangkan Elvi Sukaesih membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji per bulan.

PT Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING membayar iuran pensiun untuk Elvi setiap bulan Rp100.000, sedangkan Elvi membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000.

Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Total gaji yang didapatkan dari besaj gaji ditambah dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah Rp. 3.024.000, dengan pengurangan sebagai berikut:

1. Biaya jabatan = 5% x 3.024.000 = Rp. 151.200

2. Iuran pensiun = Rp. 50.000

3. Iuran jaminan hari tua = Rp. 60.000

Dengan demikian penghasilan netto sebulan menjadi Rp. 2.762.800 dikalikan 12 bulan menjadi Rp. 33.153. 600 dalam setahun.

Penghasilan netto Elvi dalam setahun kemudian dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang baru didapatkan hasil Penghasilan Kena Pajak Setahun sebesar Rp. 6.828.600 yang dibulatkan ke bawah menjadi Rp. 6.828.000.

Lalu dihitung PPh terutang dalam satu tahun pajak 5% x Rp. 6.828.000 = Rp. 341.400.

Dengan demikian besar PPh 21 Elvi pada bulan Mei 2016 adalah Rp. 341.400 : 12 = Rp. 28.452

Tarif Baru Pajak Penghasilan 2016

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP). Jumlah PTKP pada tahun sebelumnya yaitu Rp 24,3 juta berubah menjadi Rp 36 juta, tentunya hal ini sangan menguntungkan karena mengurangi jumlah setoran pajak, dan mulai berlaku efektif untuk tahun pajak 2015.

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

Wajib Pajak Kawin, istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami

Menurut informasi bahwa pemerintah saat ini sedang berkonsultasi ke DPR soal rencana kenaikan PTKP tersebut. Kenaikan PTKP rencananya berlaku Juni 2016, dan berlaku surut sejak awal Januari 2016.

Pemerintah berencana menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta/tahun menjadi Rp 54 juta/tahun.

“Masih dalam tahap berkonsultasi dulu dengan DPR”, kata Bambang Brodjonegoro, Mentri Keungan ketika ditanya mengenai kenaikan PTKP yang baru 2016. Selain itu Dirjen Pajak Kemenkeu, Ken Dwijugiasteadi menyatakan bahwa usulan pemerintah untuk besaran PTKP akan naik sebesar 50%.

Seandainya usulan tersebut diterima oleh DPR , artinya pegawai bergaji Rp 4,5 juta/bulan dibebaskan pajak.

Baca Juga Mengenai : Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING melayani Jasa Konsultasi Pajak di Banten, Cilegon, Serang dan Tangerang

Kira kira perkiraan tabel PTKP Pajak Penghasilan Terbaru 2016 adalah sebagai berikut :

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Baca Juga Artikel dibawah ini......

Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Laporan Keuangan, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan Mengenai Keuangan dan Perpajakan  dari Jasa Pengurusan Pajak CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Jasa Pengurusan Pajak Consulting | Jasa Konsultan Pajak Terdaftar

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO Jasa Pengurusan Pajak

Klik tombol dibawah ini untuk menghubungi kami

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak
Konsultasi Pajak Lewat WA banner


BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video Mengenai Pajak Penghasilan PPh terbaru

Please rate this