Jasa Ligitasi Pajak di Balikpapan Samarinda dan Penajam

Jasa Ligitasi Pajak di Balikpapan Samarinda dan Penajam

Jasa litigasi pajak di Balikpapan, Samarinda dan Penajam – Sebagai seorang wajib pajak bukan tidak mungkin bahwa suatu saat nanti Anda terlibat dalam kasus sengketa pajak.

Itulah sebabnya sangat penting untuk memahami apa itu litigasi pajak dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak yang melibatkan wajib pajak.

Litigasi pajak

Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum dengan membawa masalah tersebut ke pengadilan hukum.

Dengan kata lain, litigasi adalah pengajuan gugatan ke pengadilan hukum bahwa pihak penggugat merasa dirugikan terhadap apa yang dilakukan oleh pihak terdakwa.

Dari pengertian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa litigasi pajak adalah upaya pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas ketetapan pajak terutang yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, atau atas pelaksanaan penagihan oleh Dirjen (Direktorat Jenderal) Pajak. Litigasi pajak khusus dilakukan di Pengadilan Pajak.

Ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan pajak terutang atau atas tindakan penagihan oleh Dirjen Pajak disebut sebagai Sengketa Pajak.

Ada beberapa tahapan upaya yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak yaitu pengajuan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pengajuan permohonan banding ke badan peradilan pajak, pengajuan gugatan ke pengadilan pajak, dan terakhir, permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (MA).

Setiap tahapan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diproses.

Setahun adalah waktu yang paling cepat dalam memproses tiap tahapan.

Anda beruntung jika sengketa pajak Anda bisa diselesaikan di tahapan pengajuan keberatan.

Bayangkan berapa lama waktu yang Anda butuhkan jika ternyata sengketa pajak Anda harus molor hingga ke tahapan PK.

Agar proses litigasi perpajakan ini bisa berlangsung cepat dan lancar, sangat disarankan bagi setiap Wajib Pajak untuk meminta bantuan kuasa hukum yang ahli dan yang memiliki pengetahuan luas mengenai hukum perpajakan.

Kuasa hukum ini bertindak sebagai pembela, pemberi saran serta pendamping Wajib Pajak di setiap pemeriksaan dan tahapan proses penyelesaian sengketa pajak.

Anda Membutuhkan Jasa Ligitasi Pajak di Balikpapan,Samarinda dan Penajam ?

Karena Kebutuhan akan Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Perpajakan di daerah Kalimantan Timur meningkat serta agar pelayan mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan menjadi lebih lancar dan mudah karena dekat dengan daerah anda, maka kami telah membuka kantor cabang di daerah tersebut.

Kantor Kuasa Hukum Perpajakan Terdaftar untuk daerah Kalimantan Timur berlokasi di

Jl Wonosari RT 25 No.12,Gunung Sari Ilir, Balikpapan KALIMANTAN TIMUR

 

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Berikut ini tahapan-tahapan yang bisa ditempuh Wajib Pajak sebagai upaya penyelesaian sengketa pajak.

1.Pengajuan keberatan

Wajib Pajak yang merasa keberatan dengan surat ketetapan pajak terutang yang dibebankan kepadanya seperti SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau keberatan karena adanya pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga, bisa mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Pengajuan keberatan harus sudah disampaikan ke KPP dalam waktu 3 bulan setelah tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak tersebut di atas, atau setelah tanggal pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. 

Pengajuan keberatan harus disampaikan dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak, atau jumlah kerugian yang dialami Wajib Pajak akibat pemungutan oleh pihak ketiga.

Satu surat keberatan hanya untuk satu jenis perkara pajak dalam satu tahun masa pajak.

Direktorat Pajak harus bisa menjawab surat keberatan ini dalam jangka waktu 12 bulan setelah surat keberatan diterima KPP.

Jika setelah jangka waktu tersebut tidak ada jawaban atau keputusan dari Dirjen Pajak, itu berarti surat keberatan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

2.Permohonan banding

Jika Wajib Pajak merasa tidak puas dengan surat keputusan keberatan, maka ia bisa mengajukan permohonan banding yang ditujukan ke Pengadilan Pajak.

Permohonan banding dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan diajukan paling lambat 3 bulan setelah tanggal diterbitkannya Surat Keputusan atas Keberatan.

3.Pengajuan gugatan

Pengajuan gugatan bisa dilakukan Wajib Pajak atas tindakan penagihan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau adanya Pengumuman Lelang.

Jadi pengajuan gugatan ini berdiri sendiri dan bukan merupakan kelanjutan dari proses pengajuan keberatan dan permohonan banding.

Gugatan harus sudah diajukan ke Pengadilan Pajak paling lambat 14 hari setelah surat keputusan pelaksanaan penagihan diterbitkan.

Gugatan dibuat dalam bentuk tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan-alasan yang jelas serta melampirkan salinan surat keputusan pelaksanaan penagihan dan data-data yang bisa mendukung gugatan.

4.Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Jika hasil keputusan sidang gugatan terdapat indikasi kebohongan, kecurangan, atau terdapat bukti-bukti baru yang seharusnya bisa mengubah hasil keputusan sidang gugatan, maka Wajib Pajak bisa mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung.

Permohonan PK ini hanya bisa diajukan satu kali saja dan harus sudah dilakukan dalam waktu 3 bulan setelah indikasi kebohongan diketahui, atau setelah bukti-bukti penunjang baru ditemukan.

Peranan kuasa hukum dalam jasa litigasi pajak di Balikpapan, Samarinda dan Penajam

Pihak Wajib Pajak yang mengajukan keberatan, banding, gugatan, atau permohonan PK memiliki hak untuk didampingi kuasa hukum selama proses pengajuan.

Kuasa hukum dalam litigasi pajak merupakan individu yang memiliki pengetahuan luas dalam hal hukum perpajakan serta memiliki keahlian dalam membela hak dan kewajiban perpajakan kliennya. 

Peranan kuasa hukum dalam litigasi pajak seperti halnya peranannya dalam bidang litigasi lain yaitu memberikan pelayanan hukum perpajakan, nasihat hukum perpajakan, dan pendapat hukum perpajakan, membantu menyusun draft permohonan keberatan, banding, gugatan, dan PK, serta membela hak dan kewajiban klien dalam urusan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak yang awam dengan hukum perpajakan, kehadiran kuasa hukum ini sangat membantu sekali terutama pada saat pembuatan surat permohonan keberatan, banding, gugatan, atau PK.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam Pengadilan Pajak yaitu kuasa hukum yang mendampingi pihak penggugat harus sudah memiliki izin kuasa hukum dari Ketua Pengadilan Pajak.

Asalkan individu tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan Pengadilan Pajak maka ia bisa menjadi kuasa hukum selama sidang. Jadi, kuasa hukum ini belum tentu berprofesi sebagai pengacara dengan izin praktik advokat.

Konsultan pajak, akuntan publik, keluarga sedarah atau semenda, bahkan WNA dengan hubungan sedarah atau semenda pun bisa menjadi kuasa hukum pihak yang bersengketa.

Persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk menjadi kuasa hukum sidang Pengadilan Pajak yaitu WNI, surat kuasa dari pihak yang bersengketa bahwa individu tersebut ditunjuk untuk mendampinginya dalam masa persidangan, memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum perpajakan, memiliki ijazah S1 atau D IV dari perguruan tinggi terakreditasi, memiliki NPWP, dan SKCK.

Keputusan izin kuasa hukum diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak paling lambat 12 hari setelah permohonan menjadi kuasa hukum serta persyaratan lengkap diterima. Izin kuasa hukum ini hanya berlaku selama 12 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan izin, namun izin kuasa hukum bisa diperpanjang jika masa berlakunya sudah lewat. Selanjutnya Sekretaris Pengadilan Pajak akan mengeluarkan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum yang harus dibawa dan ditunjukkan sebelum kuasa hukum bisa melakukan acara di pengadilan.

Untuk memperoleh jasa litigasi pajak di Balikpapan, Samarinda dan Penajam, Anda bisa menghubungi kantor konsultan pajak terdaftar yang ada di sana selain kantor advokat yang khusus menangani bidang perpajakan.

Masalah biaya jasa, itu hanya tergantung pada kebijakan masing-masing kantor konsultan.

Anda Membutuhkan Jasa Ligitasi Pajak di Balikpapan,Samarinda dan Penajam ?

Gunakan company directory dibawah ini untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Kuasa Hukum Pajak Terdaftar. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting

PT Berka Adira Freda
Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO
Mobile : 0815-1410-1104

(Anda akan langsung terhubung dengan Whatsapp dengan Klik No Handphone diatas)

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan
Proses Pengadilan Pajak di Indonesia

Proses Pengadilan Pajak di Indonesia

Dengan artikel mengedai proses pengadilan pajak  di indonesia ini diharapkan pembaca mengerti segala hal mengenai proses gugatan dan banding sengketa pajak di peradilan pajak yang ada di Indonesia, dalam artikel ini akan membahas mengenai :

 

  1. Dasar Hukum
  2. Proses Banding dan Gugatan di Badan Peradilan Pajak.
  3. Pemeriksaan Banding.
  4. Putusan Banding.
  5. Kuasa Hukum Pajak

DASAR HUKUM PENGADILAN PAJAK

UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd.

UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, pasal 23 ,pasal 27 dan pasal 27A.

Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi:

  • WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  • Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara

Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi:

  • Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya … menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran … sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Dasar Hukum khususnya untuk pengadilan pajak yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP untuk file PDF bisa di download lewat link dibawah ini

GUGATAN PENGADILAN PAJAK

Selain permohonan Banding, ke Badan Peradilan Pajak juga dapat diajukan permohonan Gugatan.

Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SYARAT PERMOHONAN GUGATAN

Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat.

Dikecualikan dari jangka waktu tsb jika terjadi force majure, jangka waktu 14 hari sejak berakhirnya force majure.

Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu Gugatan.

PENCABUTAN GUGATAN

Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak.
Gugatan yg dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan:

  • Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan.
  • Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.

Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN

Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan lainnya.

Penggugat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan pengadilan.

Permohonan dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

PELAKSANA PENGADILAN PAJAK

Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dengan acara cepat.

Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk menjadi anggota majelis.

Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memimpin sidang.

Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pada pengadilan pajak.

Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

PERSIAPAN SIDANG PAJAK

1. Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding/Gugatan.

  • Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan.

2. Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/ Surat Tanggapan dalam jangka waktu:

  • Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding.
  • Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan.

3. Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd Pemohon Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari.

4. Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Banta-han kepada Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal diterima Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan.

5. Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan.

6. Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/ Penggugat tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan proses pemeriksaan Banding/Gugatan.

7. Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

HARI SIDANG PAJAK

Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua BPP menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak.

Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa.

Jangka waktu sidang:

  • Banding, selama 6 bulan sejak diterimanya surat Banding.
  • Gugatan, selama 3 bulan sejak diterimanya surat Gugatan.

 PEMERIKSAAN ACARA BIASA

  1. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis.
  2. Dibuka oleh Hakim Ketua, dinyatakan terbuka utk umum.
  3. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan Banding atau Gugatan.
  • Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas sepanjang bukan persyaratan, maka kelengkapan dan atau kejelasan disusulkan dalam persidangan.
  1. Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil Pemohon Banding atau Penggugat untuk memberikan keterangan lisan.
  2. Tidak ada ketentuan formal yang mewajibkna Pemohon Banding atau Penggugat untuk datang dalam persidangan.
  3. Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa.
  4. Majelis menanyakan kepada terbading atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau Penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan.
  5. Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau Penggugat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak.
  6. Jika tidak selesai dalam satu kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada hari sidang berikutnya yang ditetapkan.
  7. Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat tepat, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding/tergugat.

PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal atas:

  • Sengketa pajak tertentu.
  • Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan.
  • Tidak dipenuhinya standar format putusan (pasal 84 (1)) atau terjadi kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan.
  • Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak.

Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah:

  • Tidak diajukan dalam bahasa Indonesia.
  • Diajukan melebihi masa waktu tiga bulan.
  • Diajukan terhadap lebih dari satu keputusan.
  • Belum dibayar 50% dari utang pajak yang dibanding.
  • Tidak diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasanya hukumnya.
  • Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah:
  • Tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia.
  • Diajukan terhadap lebih dari satu pelaksanaan penagihan atau lebih dari satu keputusan.
  • Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.
  • Semua ketentuan mengenai pemeriksaan acara biasa juga berlaku untuk pemeriksaan dengan acara cepat.

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi Gugatan, Banding atau Kasasi.

Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan agar tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak.

Pihak-pihak sengketa dpt mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

  • Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
  • Menambah pajak yang harus dibayar.
  • Tidak dapat diterima.
  • Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung.

JANGKA WAKTU PUTUSAN

1. Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm jangka waktu 12 bulan sjk permohonan banding diterima.

  • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.

2. Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima.

  • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan.
  • Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan.

3. Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka dimuka umum.

  • Jika tidak dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum

 

ISI PUTUSAN

Kepala putusan diawali: “DEMI KEADILAN ATAS NAMA TUHAN YANG MAHA ESA”

Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas lain pemohon banding/penggugat.

Nama, jabatan dan alamat terbanding/tergugat.

Hari, tanggal diterimanya permohonan Banding/Gugatan.

Ringkasan Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, dan Surat Bantahan yang jelas.

Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa

Pokok sengketa.

Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.

Amar putusan tentang sengketa.

Hari, tanggal putusan, hakim yang memutus, panitera, dan keterangan tentang hadir/tidaknya parapihak.

PENINJAUAN KEMBALI

PK mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat dajukan satu kali kpd Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

  • Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan.

PK diajukannya hanya dengan alasan:

  • Apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan.
  • Apabila tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan.
  • Apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian/seluruhnya/ menambah besarnya pajak yang harus dibayar.
  • Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas.
  • Apabila terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PK

Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu:

  • 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan.
  • 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari ditemukan harus dinyatakan dibawah sumpah pejabat berwenang.
  • 3 bulan sejak putusan (tanpa alasan tepat) dikirim.

Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu:

  • 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa.
  • 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan PK hrs diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum.

KUASA HUKUM PAJAK

Kuasa hukum (kuasa pajak) adalah seseorang yg diberikan kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi parapihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan pengadilan pajak.

Kuasa hukum terdiri dari:

1. Kuasa hukum yang Pengacara.

Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang Pengacara:

  • Warga Negara Indonesia.
  • Pengacara berlisensi.
  • Sebagai ahli pajak.
  • Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1)

Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa Hukum Yang Pengacara:

  • Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak.
  • Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:
    – Kartu Tanda Penduduk.
    – Surat Ijin Praktek Pengacara.
    – Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).
    – NPWP/SPT Form 1721 A1
    – Pasfoto ukuran 2×3 cm sebanyak 2 lembar.

2. Kuasa hukum bukan Pengacara.

Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum bukan Pengacara:

  • Warga Negara Indonesia.
  • Sebagai ahli pajak.
  • Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1)

Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa Hukum Yang Pengacara:

  • Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak.
  • Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:
    – Kartu Tanda Penduduk.
    – Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).
    – NPWP/SPT Form 1721 A1
    – Pasfoto ukuran 2×3 cm sebanyak 2 lembar.

Anda Membutuhkan Kuasa Hukum Pajak untuk membantu banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Kuasa Hukum Pajak serta pertanyaan Mengenai Sengketa Perpajakan  dari Berka Adira Freda CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

Berka Adira Freda Consulting | Jasa Kuasa Hukum Pajak Terdaftar

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO PT Berka Adira Freda

Klik tombol dibawah ini untuk menghubungi kami

 

Whatsapp Jasa Laporan Keuangan di Kalimantan Timur

[pgp_title]

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom “NPWP,NAMA,Nomor KEP” dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom “KATA KUNCI”  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status “AKTIF” dan klik “CARI”  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak

Tanya Konsultan Pajak Kami

Jika ada kesulitan dalam hal perpajakan untuk perusahaan, usaha atau bisnis dan anda sendiri. Silahkan isi form konsultasi dibawah ini

Kami akan mengirimkan email Konfirmasi, Jika tidak ada di INBOX silahkan cek folder SPAM dan tandai email kami sebagai "No Spam"

* indicates required
Pekerjaan
Layanan Yg Diperlukan