Pemerintah selaku pihak eksekutif telah mempersiapkan mekanisme dan instrumen investasi yang tepat apabila repatriasi dana tax amnesty masuk kedalam tanah air.
Presiden menekankan bahwa pemanfaatan capital inflow hasil pengampunan pajak harus digunakan untuk menggerakkan perekonomian nasional ditengah melemahnya roda perekonomian global.
“Saya sampaikan bahwa posisi pemerintah terkait ‘tax amnesty’ sangat jelas bahwa pemerintah ingin ‘tax amnesty’ bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional bagi kepentingan rakyat kita terutama dalam hal penerimaan negara.
yang kedua juga memeperluas tax based kita sehingga kedepan kita akan mempunyai data yang lebih banyak lagi untuk wajib pajak.” kata presiden Joko Widodo
DPR: Efektifkah Tax Amnesty diterapkan di Indonesia?
Baca Juga mengenai :
Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau RUU Tax Amnesty, dalam rapat bergulir topik mengenai efektifitas RUU ini dan apakah dana ini benar benar mampu untuk mendongkrak perekonomian negara.
DPR mengundang Gubernur BI dan ketua Otoritas Jasa Keuangan membahas RUU pengampunan Pajak, gubernur BI agus martowardoyo memaparkan potensi dana hasil repatriasi dalam rapat komisi 11 DPR RI.
Dana repatriasi yang terkumpul bisa mencapai 560 Triliun rupiah dari implementasi RUU tax amnesty, sementara potensi penerimaan pajak dari kebijakan ini 45,7 triliun rupiah, potensi pajak berasal dari berbagai tarif tebusan yang dikenakan pada aset peserta tax amnesty yang selama ini belum membayar pajak.
Dana repatriasi ini dinilai akan menambah dana masuk dari luar negeri kepasar keuangan indonesia yang ditempatkan dalam bentuk investasi jangka panjang, misalnya dalam bentuk investasi infrastruktur atau deposito di perbankan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Siapkah Tax Amnesty diterapkan di Indonesia?
sebanyak 341 kantor pelayanan pajak pratama diseluruh indonesia menyiapkan meja informasi dan loket pelayanan tax amnesty lantas seperti apa kesiapan pemerintah mengelola data dan dana tentunya para wajib pajak yang mendapat pengampunan dari negara.
Pemerintah mulai mencoba berlari lebih cepat dengan tax amnesty dengan dibuka 341 kantor pajak, juga menyiapkan instrumen maupun sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung permohonan untuk pengampunan pajak dari para wajib pajak.
saat ini pemerintah sedang bergerak kearah yang tepat dari sisi administrasi pajaknya dengan upaya menyiapkan kantor pelayanan, meja informasi yang memudahkan wajib pajak mengenai bagaimana cara untuk apply tax amnesty atau mendapatkan surat pernyataan mengenai tax amnesty.
Kemana Dana Tax Amnesty di Tampung?
Selain itu dari kementrian BUMN, kementrian BKPM dan perbankan nasional tampaknya juga sangat mendukung hal ini dengan menyiapkan berbagai instrumen berupa penunjukan 19 bank persepsi yang ditunjuk ada 18 manajer investasi serta 19 perusahaan sekuritas, hal ini sudah menunjukan pemerintah on the right track dalam hal ini.
Presiden Joko Widodo akan melakukan safari sosialisasi mengenai tax amnesty dalam forum forum bisnis di sejumlah kota di indonesia untuk bertemu dengan pelaku bisnis di kota tersebut akankah mampu mendorong untuk kesuksesan program ini.
Dengan turun tangannya presiden langsung kedalam persoalan tax amnesty ini, jelas memperlihatkan bahwa tax amnesty adalah program prioritas nasional untuk tahun ini setelah program infrastruktur tentunya, seperti kita lihat selama ini presiden Jokowi terlihat hadir dalam “groundbreaking” di berbagai proyek infrastruktur.
Negara Tax Heaven Kebakaran Jenggot karena Tax Amnesty Indonesia
Selain itu ada beberapa negara tax heaven atau negara surga pajak sedang kebakaran jenggot, yaitu menawarkan atau merayu menjadi kewarganegaraan dengan syarat yang lebih mudah bahkan ada yang berani menawarkan untuk membayarkan uang tebusan namun dana tetap berada dinegara mereka.
Tentunya pemerintah sudah memikirkan dan berhitung mengenai hal ini, karena tax amnesty bukan hanya mengenai menarik dana yang berada diluar negeri ke dalam negeri tapi juga dana yang sudah ada di dalam negeri serta UKM yang belum melaksanakan pembayaran pajak dengan benar.
Tax Force Tax Amnesty Langsung dibawah Presiden Jokowi
Presiden Jokowi juga berencana membuat Tax Force sendiri langsung dibawah presiden untuk tax amnesty ini, pembentukan tax force ini merupakan langkah tepat untuk sukses nya tax amnesty, ketika bicara mengenai tax amnesty dan bagaimana orang mau berpartisipasi tentunya hal yang paling utama adalah trust, apakah data yang di ungkap oleh wajib pajak tidak disalah gunakan.
Dalam hal ini mengenai pembentukan Tax Force, presiden memberikan proteksi bahwa tidak ada data dari wajib pajak yang disalahgunakan, dan membuat trust dari calon peserta tax amnesty semakin besar.
Pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana uang yang ditanamkan di indonesia atau dana dana yang berada diluar negeri berhasil ditarik ke dalam negeri serta dana dana yg berada di dalam negeri dan UKM memberikan return yang baik.
Anda Kesulitan Mengenai Jasa Konsultan Pajak atau Tax Amnesty, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami
Baca Juga Mengenai :
- Yang Sering Ditanyakan Mengenai Tax Amnesty
- Tax Amnesty, Siapkah Indonesia ?
- Tax Amnesty : Pro dan Kontra Mengenai UU Pengampunan Pajak
- 1001 Mengenai Tax Amnesty
- Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty
Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty dari BAF CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.
BAF Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty
Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA
WAHYU AJI MAHAMBORO
CEO PT Berka Adira Freda
Hubungi Qamy Consulting Untuk Permasalahan Pajak dan Laporan Keuangan Bisnis Anda
Qamy Consulting berdiri sejak 2009, jadi sudah berpengalaman mengenai aturan dan permasalahan pajak. Tim Ahli atau Konsultan Pajak Qamy memeliki Ijin Resmi Praktik C sehingga dapat melayani wajib pajak untuk masalah pajak di dalam negeri atau dari luar negeri
Serta terdaftar sebagai Kuasa Hukum Pengadilan Pajak untuk beracara di pengadilan pajak untuk masalah sengketa dan pajak yang terjadi
Klik Tombol dibawah ini untuk Menghubungi Qamy Consulting
