Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty<span class="rating-result after_title mr-filter rating-result-1563">			<span class="no-rating-results-text">No ratings yet.</span>		</span>

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Bukan rahasia lagi, tak sedikit aset masyarakat Indonesia yang ‘parkir’ di negeri orang. Tax Amnesty merupakan peluang besar untuk membersihkan catatan pajak mereka dari noda.

 

Tahun 2016 merupakan tahun penegakan hukum bagi wajib pajak. Suatu tantangan besar bagi jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpul pajak bekerja lebih keras dalam memeriksa Wajib Pajak bahkan menambah jumlah Wajib Pajak baru demi meningkatkan penerimaan sektor perpajakan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan rencana menerapkan Tax Amnesty (pengampunan pajak).

Simak wawancara Media Keuangan dengan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro terkait rencana kebijakan tersebut.

Apa latar belakang Kementerian Keuangan mengusulkan kebijakan Tax Amnesty tahun ini?

Pertama, Tax Amnesty harus dilihat sebagai suatu kebijakan ekononomi yang bersifat mendasar. Ini adalah kebijakan yang dimensinya luas, bukan semata-mata kebijakan terkait fiskal atau perpajakan.

Dengan adanya Tax Amnesty, diharapkan ada potensi penerimaan yang bertambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun berikutnya diharapkan APBN kita menjadi lebih sustainable. Pemberlakuan Tax Amnesty tahun ini dan seterusnya akan sangat membantu kondisi pembangunan, perekonomian, mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta memperbaiki ketimpangan.

Di sisi lain, kebijakan Tax Amnesty ini diharapkan dapat diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Tentunya hal ini akan sangat membantu stabilitas perekonomian makro kita. Jadi kami melihat kebijakan ini sangat starategis karena dampaknya bersifat menyeluruh dan fundamental bagi perekonomian Indonesia.

Indonesia pernah menerapkan Tax Amnesty di tahun 1984 dan Sunset Policy di tahun 2008. Bagaimana pemerintah berkaca terhadap kebijakan tersebut?

Kondisi politik pada tahun 1984 berbeda dengan sekarang. Tax Amnesty juga tidak selesai seutuhnya, jadi berhenti di tengah jalan. Pada saat itu Tax Amnesty diperlukan karena Indonesia baru saja memulai reformasi sektor perpajakan.

Sebelumnya perekonomian kita sangat bergantung pada penerimaan minyak dan gas bumi. Jadi penerapan Tax Amnesty saat itu tidak memberikan dampak yang signifikan karena tidak ada keterbukaan informasi secara otomatis.

Baca Juga Mengenai :

Maka urgensi Tax Amnesty di tahun 2016 ini jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Tax Amnesty tahun 1984 atau kebijakan Sunset Policy tahun 2008.

Apa urgensi dengan adanya rencana keterbukaan informasi di tahun 2018 terhadap penerapan kebijakan Tax Amnesty?

Tax Amnesty ini bukan hanya terkait kepentingan pemerintah, tapi juga kepentingan pembayar pajak. Tentunya kita menginginkan mereka menjadi pembayar pajak yang patuh. Masalahnya, saat ini masih banyak aset yang belum dilaporkan kepada otoritas perpajakan Indonesia.

Maka keterbukaan arus informasi harus dibuat agar tidak ada lagi kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank ini membuat kita tidak bisa mengakses data perbankan di negara lain karena asas resiprokal tidak terpenuhi. Nanti tahun 2018 sudah ada keterbukaan informasi.

Intinya, tidak ada tempat bagi orang Indonesia untuk menyembunyikan harta. Mau tidak mau semua orang harus melaporkan hartanya. Apakah Tax Amnesty ini meliputi keringanan tariff atau ada keringan pidana juga? Tax Amnesty ini terdiri dari dua hal, keringanan tarif dan penghapusan sanksi dari pelanggaran pajak. Seperti halnya orang yang sudah mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tapi masih belum benar.

Bisa jadi karena orang tersebut salah atau lupa memasukkan data. Belum tentu itu terindikasi pidana. Maka mereka juga termasuk kategori yang mendapat penghapusan sanksi. Begitu juga dengan Tax Amnesty ini.

Berapa potensi peningkatan penerimaan dengan diberlakukannya Tax Amnesty?

Minimun Rp 60 triliun dari segi penerimaan. Kami melihat potensi uang orang Indonesia di luar negeri sangat banyak. Hal ini didukung oleh berbagai data yang menunjukkan aset tersebut diperoleh dari Indonesia tapi disimpan di luar negeri.

Jadi kami melihat potensinya penerimaannya bahkan minimal bisa 100 triliun. Basis pajak Tax Amnesty adalah orang Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menjadi wajib pajak untuk mendeklarasi hartanya yang belum dilaporkan.

Keuntungan lainnya, Tax Amnesty ini juga bermanfaat bagi orang Indonesia yang belum mempunyai NPWP. Kita berharap, hal ini memberikan peluang bagi mereka yang belum punya NPWP untuk segera mendapatkan NPWP dan segera membayar. Jadi mereka memulai catatan pajaknya dengan clear.

Namun intinya bukan untuk meningkatkan jumlah WP, tapi bertambahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Dengan adanya Tax Amnesty, kita harapkan orang Indonesia yang sudah atau belum memiliki NPWP bisa melaporkan hartanya secara jujur 100 persen.

Apa pesan kepada rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak yang akan mengimplementasikan kebijakan ini?

Kepada segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak, saya harapkan semuanya bisa mendukung penuh pelaksanaan program Tax Amnesty. Tidak hanya menjadikan Tax Amnesty sebagai sasaran target di tahun 2016 saja, tapi harus dijadikan landasan untuk melakukan reformasi pajak secara menyeluruh ke depan.

Kita harap dengan adanya Tax Amnesty tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, penerimaan pajak akan jauh lebih baik dan data informasi menjadi jauh lebih akurat. Dengan demikian tidak perlu lagi ada isu terkait kekurangan penerimaan pajak atau isu terkait gangguan iklim usaha sebagai akibat pemeriksaan pajak yang berlebihan.

Artikel ini disadur dari “MEDIA KEUANGAN” Dirjend PAJAK RI  VOLUME XI / NO. 103 / APRIL 2016

Anda Kesulitan Mengenai Pajak, gunakan informasi dibawah ini untuk menghubungi kami

Baik untuk konsultasi maupun berminat menggunakan Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty  dari QAMY CONSULTING. Kami akan segera merespon pertanyaan Anda secepat yang bisa kami lakukan. Terima kasih.

QAMY Consulting | Jasa Konsultan Pajak serta pertanyaan mengenai Tax Amnesty

Jl.Marga Satwa Raya No. 10 C Pondok Labu – Cilandak
Jakarta Selatan 12450, INDONESIA

WAHYU AJI MAHAMBORO

CEO QAMY Kantor Konsultan Pajak

LIMA PERSOALAN YANG BERKAITAN PAJAK

  • Bisnis atau perusahaan anda bermasalah dengan laporan pajak?

  • Perlu pendampingan saat pemeriksaan pajak?

  • Perusahaan anda membutuhkan TP Document?

  • Atau ingin mengajukan gugatan pajak di pengadilan pajak?

  • Benarkah Tarif Konsultan Pajak Mahal?

CARA AMAN PILIH KONSULTAN PAJAK

Pastikan konsultan pajak anda terdaftar di SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak), anda dapat melihat status konsultan pajak anda dengan klik link dibawah ini. Lalu pilih NAMA pada kolom "NPWP,NAMA,Nomor KEP" dan masukkan nama konsultan pajak anda di kolom "KATA KUNCI"  dalam hal ini masukkan WAHYU AJI MAHAMBORO lalu pilih status "AKTIF" dan klik "CARI"  

https://konsultan.pajak.go.id/front/carikonsultan
Jika Konsultan Pajak anda terdaftar maka akan muncul report seperti dibawah ini.
Cara Aman Pilih Konsultan Pajak
Konsultasi Pajak Lewat WA banner


BIAYA JASA KONSULTAN PAJAK

Banyak orang yang bertanya tentang Jasa Konsultan Pajak, untuk hal ini harga yang dipatok cukup bervariatif dan harga sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan client, Konsultan Pajak QAMY Consulting memiliki pengalaman dan keahlian yang professional sehingga harga yang di tarifkan berdasarkan waktu dan flat sesuai kesepakatan.

Sebelum menyatakan fee atau biaya yang harus di bayar oleh wajib pajak jika menggunakan jasa konsultan pajak, tentunya konsultan pajak akan menggali atau ingin tahu masalah yang dihadapi oleh si wajib pajak. Biasanya untuk konsultasi awal bisa lewat telepon, email atau whatsapp kemudian jika wajib pajak menginginkan konsultasi lanjutan, barulah akan di bicara mengenai fee atau tarif untuk konsultan pajak.

Berapa Tarif Konsultan Pajak?

Setiap konsultan pajak menawarkan tarif yang berbeda kepada kliennya. Apa saja pertimbangan konsultan pajak dalam menetapkan tarif, biaya atau fee konsultan pajak.

Konsultan pajak yang satu dengan lainnya sudah tentu memiliki tarif yang berbeda-beda, karena sampai sekarang belum ada penetapan mengenai standarisasi besaran Harga dan Tarif Jasa Konsultan Pajak. Besar kecilnya fee dan harga Jasa Konsultan Pajak masih sangat tergantung oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor utama yang mempengaruhi Harga Jasa Konsultan Pajak

  • Besar dari nilai omset usaha Wajib Pajak Pengusaha/Perusahaan per tahun pajak
  • Berapa banyak jumlah pegawai atau karyawan wajib pajak
  • Total nilai Harta/Aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan
  • Nilai sengketa pajak baik restitusi maupun kurang bayar untuk kasus pemeriksaan pajak, keberatan dan banding

Hal-hal atau faktor lain yang mempengaruhi Biaya Jasa Konsultan Pajak

Selain faktor penentu tersebut diatas, ada beberapa komponen lain yang menjadi faktor pendukung dalam penetapan harga jasa konsultan pajak, antara lain :

  1. Sertifikasi atau lisence yang dipegang oleh konsultan pajak
  2. Jam terbang atau banyaknya kasus perpajakan yang telah ditangani dan dimenangkan
  3. Jauhnya jarak kantor Konsultan dengan domisili Klien (biaya akomodasi)

Video mengenai Meraih Penerimaan melalui Tax Amnesty

Please rate this